Mengokohkan Fondasi Negara, Menagih Etika dalam Demokrasi Substansial

Perjalanan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi terjebak dalam riuh seremonial. Kita disibukkan oleh rutinitas lima tahunan di bilik suara, pembentukan lembaga-lembaga baru, hingga produksi regulasi yang berkejaran dengan waktu. Namun, di tengah semua formalitas itu, sebuah pertanyaan mendasar kerap luput dari ruang refleksi kita: apakah esensi dan keadilan dari proses demokratis tersebut sudah benar-benar dirasakan oleh rakyat?

Jauh sebelum republik ini riuh oleh algoritma media sosial, Mohammad Hatta dalam pamflet monumentalnya, Demokrasi Kita, telah mengingatkan sebuah prinsip fundamental:

“Sendi terbaik untuk membangun bangsa Indonesia adalah kedaulatan yang benar-benar ada di tangan rakyat.”

Ketika politik hari ini hanya dipahami sebagai seni pragmatis untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan tanpa diimbangi oleh kompas moral, yang lahir kemudian adalah demokrasi prosedural—sebuah demokrasi yang megah di kulit luar, namun keropos dan kehilangan ruh di dalam.

Demokrasi Mati?

Salah satu konsekuensi dari masih menguatnya demokrasi prosedural adalah, kondisi yang memberikan ruang terhadap kepalsuan demokrasi hingga demokrasi dalam arena kematian.

Noreena Hertz dalam The Silent Takeover: Global Capitalism and The Death Of Democracy (2001) menggambarkan tentang kematian demokrasi. Kematian yang dimaksud tidak berarti bahwa sistem demokrasi itu telah mati, semua elemen demokrasi masih tetap ada, tetapi hanya merupakan kamuflase.

Menurut Noreena Hertz, Para pemimpin negara saat ini, memang dipilih oleh rakyat, tetapi mereka ternyata lebih sibuk untuk melayani pelaku bisnis global yang tidak memilihnya. Para pemimpin bersaing satu sama lain karena para investor hanya akan memilih negara yang memberikan dan menyediakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi bisnis mereka. Para pemimpin negara tidak berbeda dari salesman atau makelar, menjajakan negaranya kepada investasi asing, dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, lalu lintas mata uang yang bebas, pajak rendah, upah buruh yang murah, hukum lingkungan yang kompromis dan sebagainya.

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam “How Democracies Die (2018)”, menyindir keras cara-cara demokrasi prosedural yang menggambarkan kematian demokrasi bukan hanya dengan cara-cara kekerasan (militeristik), namundemokrasi mati justru dimulai dengan cara-cara yang demokratis. Hal demikian misal soal ketidakjujuran, money politcs, langkah-langkah yang nyaris tidak kasat mata dan sebagainya.

Prosedur vs Substansi: Jebakan Formalitas Hukum

Untuk memahami lanskap politik kontemporer, kita harus berani membedah dikotomi antara demokrasi prosedural dan substansial. Secara prosedural, Indonesia mungkin terlihat baik-baik saja. Pemilu berjalan reguler, institusi negara berdiri lengkap, dan partisipasi pemilih di TPS relatif tinggi. Namun, demokrasi prosedural sangat rawan dibajak oleh kekuatan oligarki. Melalui regulasi yang sah secara formal di atas kertas, kepentingan segelintir elite dapat dengan mudah dilegitimasi, sekalipun prosesnya cacat secara moral dan mengabaikan rasa keadilan publik.

Di seberangnya, demokrasi substansial (esensial) tidak sekadar menghitung jumlah suara atau keabsahan ketukan palu sidang. Ia menuntut hasil nyata (output): tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan, jaminan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, serta lahirnya kebijakan yang murni demi kemaslahatan bersama (the will of the people).

Menembus dinding pembatas dari sekadar formalitas menuju substansi membutuhkan kedewasaan politik yang tinggi, baik dari elite penyelenggara negara maupun dari warga negara itu sendiri.

Tiga Pilar Transformasi

Untuk menggeser bandul demokrasi dari prosedural menuju substansial, ada tiga pilar utama yang harus diperkuat secara simultan:

1. Negara Hukum yang Berkeadilan (Rule of Law, Not Rule by Law)

   Hukum tidak boleh diredam fungsinya menjadi sekadar alat kekuasaan (rule by law) untuk melegitimasi syahwat politik kelompok tertentu. Karakter produk hukum kita harus dikembalikan menjadi responsif. Artinya, pembuatan undang-undang wajib menyerap aspirasi publik secara bermakna (meaningful participation), bukan sekadar formalitas seremonial di ruang sidang yang tergesa-gesa. Di samping itu, independensi peradilan—mulai dari Mahkamah Konstitusi hingga peradilan di bawah Mahkamah Agung—wajib steril dari intervensi politik kekuasaan.

2. Jaminan Kebebasan Sipil dan Ruang Publik yang Sehat

   Demokrasi yang sehat membutuhkan oksigen berupa kritik yang rasional, objektif, dan berbasis data. Kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah indikator utama kesehatan demokrasi substansial. Ketika kriminalisasi berlebihan terhadap suara-suara kritis masih terjadi, fungsi kontrol dan keseimbangan (checks and balances) akan lumpuh, meninggalkan ruang publik yang dipenuhi ketakutan atau kepatuhan semu.

3. Literasi Politik dan Partisipasi Warga Negara

   Masyarakat sipil (civil society) harus cerdas, kritis, dan berdaya. Peran warga negara tidak boleh mandek dan selesai begitu tinta pemilu mengering di ujung jari. Partisipasi harus terus menyala untuk mengawal jalannya pemerintahan dan memelototi setiap draf undang-undang yang digodok di parlemen.

Etika Berbangsa: Kompas Moral yang Mulai Pudar

Jika hukum adalah tubuh dari demokrasi, maka etika adalah ruhnya. Demokrasi yang berjalan tanpa tuntunan etika hanya akan berujung pada anarki atau tirani mayoritas. Di Indonesia, acuan moral ini sebenarnya telah dipancangkan secara gamblang melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Dalam konteks hari ini, ada dua aspek etika yang mendesak untuk direvitalisasi. Pertama, Etika Politik dan Pemerintahan. Sektor ini mengamanatkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Di dalamnya terkandung nilai moral yang sangat mahal: rasa malu. Etika ini menuntut seorang pejabat publik untuk memiliki kebesaran hati mundur dari jabatannya apabila merasa gagal, terbukti melanggar etika, atau sekadar terindikasi melakukan tindakan yang merugikan negara seperti korupsi dan nepotisme.

Kedua, Etika Penegakan Hukum dan Keadilan. Aparat penegak hukum harus menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa hukum bukanlah sekadar teks tertulis yang kering dan kaku. Hukum adalah instrumen moral untuk mencapai keadilan substantif, yang menuntut integritas, kejujuran, dan imparsialitas total dalam setiap proses formilnya.

Tantangan Kontemporer di Era Digital

Upaya menegakkan demokrasi substansial hari ini berhadapan dengan badai tantangan baru. Di era digital, ruang dialog kita sering kali disandera oleh polarisasi digital dan fenomena echo chamber. Algoritma media sosial cenderung mengelompokkan kita hanya dengan orang-orang yang berpikiran sama, memperuncing radikalisme pemikiran, dan mengikis kemampuan untuk mendengar perspektif yang berbeda.

Kondisi ini diperparah oleh krisis keteladanan di tingkat elit. Ketika praktik pragmatisme politik terang-terangan menabrak batas-batas etika kepatutan, masyarakat mengalami demoralisasi dan sinisme politik akut. Akibatnya, muncul gejala penyalahgunaan regulasi, di mana undang-undang strategis dibuat secara kilat tanpa perdebatan publik yang mendalam.

Jalan Panjang Konsolidasi

Demokrasi substansial bukanlah sebuah titik henti atau destinasi akhir, melainkan sebuah proses konsolidasi yang harus dirawat terus-menerus. Negara yang kokoh tidak cukup hanya disokong oleh pasal-pasal undang-undang yang rigid, melainkan harus ditopang oleh kultur etika yang hidup dalam sanubari para pemimpin dan warganya.

Ke depan, kita memerlukan tiga langkah strategis:

• Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan: Mengubah pola pengajaran dari sekadar hafalan pasal menjadi ruang pengasahan berpikir kritis-analitis bagi mahasiswa dan generasi muda.

• Reformasi Partai Politik: Mendorong partai politik menjadi institusi yang inklusif, transparan dalam pendanaan, dan teguh pada sistem kaderisasi berbasis meritokrasi—bukan kekuatan logistik atau kedekatan kekerabatan (nepotisme).

• Penguatan Partisipasi Bermakna: Memastikan setiap perumusan kebijakan publik membuka karpet merah bagi dialog riil yang melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat terdampak secara langsung.

Hanya dengan mengembalikan etika ke dalam jantung politik, kita dapat memastikan bahwa fondasi Indonesia tetap berdiri kokoh, berkeadilan, dan benar-benar digerakkan oleh kedaulatan rakyat.

*Pokok Pikiran dalam materi yang disampaikan pada acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat MPR RI “Penguatan Demokrasi Substansial dan Etika Berbangsa”, di Universitas Teknologi Sumbawa, 25 Juni 2026.