Laporan Mimbar

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Workshop Pelestarian Mangrove Berkelanjutan. Kegiatan berlangsung di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis, 26 Februari 2026. Foto: Dok. Istimewa

Berita

Workshop Pelestarian Mangrove, Strategi Mitigasi Iklim dan Penguatan Ekonomi Pesisir NTB

Berita | Ulasan | Jumat, 27 Februari 2026 - 07:30 WITA

Jumat, 27 Februari 2026 - 07:30 WITA

MATARAM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Workshop Pelestarian Mangrove Berkelanjutan menindaklanjuti surat Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI)….

Ilustrasi: Perjanjian Dagang ART Indonesia - Amerika Serikat Ancaman Bagi Kedaulatan dan Kepentingan Nasional

Berita

Perjanjian Dagang ART Indonesia – Amerika Serikat Ancaman Bagi Kedaulatan dan Kepentingan Nasional

Berita | Ulasan | Kamis, 26 Februari 2026 - 01:42 WITA

Kamis, 26 Februari 2026 - 01:42 WITA

Narasio.com – Jakarta, 24 Februari 2026 – Indonesia for Global Justice (IGJ) dengan tegas mengutuk keras dan menentang Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART)…

Aksi Demonstrasi oleh LPW NTB dan koalisi organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil (KOMPAK) Tahun 2022 di Mapolda NTB menuntut pengusutan kematian Muardin dan Reformasi Polri. Foto: Dokumen LPW NTB

Berita

LPW NTB Desak Reformasi Total Polri: Buntut Penangkapan Kapolres Bima Kota Terkait Narkoba

Berita | Ulasan | Minggu, 22 Februari 2026 - 10:00 WITA

Minggu, 22 Februari 2026 - 10:00 WITA

MATARAM – Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat (LPW NTB) melayangkan surat terbuka keras yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI. Surat…

KPU Lombok Barat menggelar kegiatan bertajuk "Sosialisasi Pendidikan Segmen Pemilih Perempuan" pada Kamis, 12 Februari 2026, Bertempat di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Rohani Inta Dewi/Inspirasi NTB

Berita

Sosialisasi KPU Lobar, Pendidikan Segmen Pemilih Perempuan

Berita | Ulasan | Minggu, 15 Februari 2026 - 12:50 WITA

Minggu, 15 Februari 2026 - 12:50 WITA

Narasio.com – Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat menggelar kegiatan bertajuk “Sosialisasi Pendidikan Segmen Pemilih Perempuan” pada Kamis, 12 Februari 2026. Bertempat di Ruang Tumbuh…

Dekan FHISIP UNRAM, Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H., memberikan sambutan pada dikusi Sorot Kamera Seri ke-14 bertajuk “KUHAP Baru: Perluasan Alat Bukti, Ruang Gelap Penyelidikan & Potensi Kesewenang-wenangan” di Ruang Video Conference, Gedung B Program Studi Ilmu Hukum FHISIP Universitas Mataram pada Jumat (6/2/2026). Foto: Baiq Nurul Aini/Sorot Kamera

Berita

Diskusi KUHAP Baru, Pakar Hukum Unram Soroti Perluasan Alat Bukti dan Potensi Kesewenang-wenangan

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Selasa, 10 Februari 2026 - 11:34 WITA

Selasa, 10 Februari 2026 - 11:34 WITA

MATARAM – Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram melalui Sorot Kampus Merah (Sorot Kamera) kembali menyelenggarakan diskusi publik dalam rangkaian…

Pemaparan Yan Mangandar Putra pada Literasi Hukum - Hukum Pidana Nasional Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan”, Sabtu (1712026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Hamzah/PBH LPW NTB

Berita

Aktivis Hukum Bongkar Bobrok Penegakan Hukum: Ribuan Laporan “Hilang”, Aparat Kebal Sanksi Meski Salah Tangkap

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Rabu, 28 Januari 2026 - 09:00 WITA

Rabu, 28 Januari 2026 - 09:00 WITA

MATARAM – Di tengah euforia pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, praktisi hukum justru membunyikan alarm bahaya. Kualitas dan integritas aparat penegak hukum dinilai masih…

Pemaparan Joko Jumadi pada Literasi Hukum - Hukum Pidana Nasional Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan”, Sabtu (1712026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Hamzah/PBH LPW NTB

Berita

Ketua Lab Hukum Unram Soroti “Fleksibilitas” KUHP Baru: Waspada Ruang Gelap di Tahap Penyelidikan

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Selasa, 27 Januari 2026 - 09:00 WITA

Selasa, 27 Januari 2026 - 09:00 WITA

MATARAM – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru membawa semangat fleksibilitas hukum yang responsif. Namun, fleksibilitas ini ibarat…

Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Mataram (Unram), Dr. Laely Wulandari, S.H., M.H., saat menjadi narasumber dalam diskusi Sorot Kamera Edisi ke-13 bertajuk "KUHP Nasional: Antara Instrumen Perlindungan & Ancaman Kebebasan Berpendapat", di Ruang Video Conference FHISIP Unram, Kamis (22/1/2026). Foto: Baiq Nurul Aini/Sorot Kamera

Berita

Tegaskan Misi Demokratisasi, Akademisi Unram: KUHP Nasional Tidak Ancam Kebebasan Berpendapat

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Senin, 26 Januari 2026 - 15:00 WITA

Senin, 26 Januari 2026 - 15:00 WITA

MATARAM – Kekhawatiran publik mengenai potensi ancaman terhadap kebebasan berpendapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dinilai tidak berdasar. Sebagai negara demokrasi, pembaruan…

Pemaparan Taufan pada Literasi Hukum - Hukum Pidana Nasional Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan”, Sabtu (17/1/2026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Hamzah/PBH LPW NTB

Hukum Pidana

Akademisi, Praktisi hingga Masyarakat Dituntut Pahami “Roh” KUHP Nasional

Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Senin, 26 Januari 2026 - 13:00 WITA

Senin, 26 Januari 2026 - 13:00 WITA

MATARAM – Pemberlakuan dua produk hukum pidana baru, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mulai…

Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Mataram (Unram), Dr. Syamsul Hidayat, S.H., M.H., dalam diskusi Sorot Kamera Edisi ke-13 bertajuk "KUHP Nasional: Antara Instrumen Perlindungan & Ancaman Kebebasan Berpendapat" di FHISIP Unram, Kamis (22/1/2026). Foto: Baiq Nurul Aini/Sorot Kamera

Berita

Pakar Hukum Unram Urai Perubahan Mendasar KUHP Nasional, Dari Judicial Pardon hingga Delik Penghinaan Pejabat

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Senin, 26 Januari 2026 - 09:00 WITA

Senin, 26 Januari 2026 - 09:00 WITA

MATARAM – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional atau UU Nomor 1 Tahun 2023 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam tata hukum pidana di…