Fokus Breaking News

David Putra Pratama, S.H. , Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram. Foto : Dok. Istimewa

Opini

Suap Bukan Hutang, Oknum 15 Anggota DPRD NTB Layak Diusut

Opini | Kamis, 16 April 2026 - 18:45 WITA

Kamis, 16 April 2026 - 18:45 WITA

Negara tidak boleh tunduk pada pejabat yang terlibat praktik korupsi dalam penggunaan anggaran. Klaim konsultan hukum DPRD NTB yang menyebut 15 anggota dewan bebas…

Sidang Putusan Praperadian Badai NTB. Foto : Koalisi Anti Kriminalisasi Aktivis NTB

Berita

Permohonan Praperadilan Badai NTB Ditolak, Koalisi Aktivis Sebut Hakim Abaikan Kepastian Hukum

Berita | Ulasan | Sabtu, 11 April 2026 - 21:45 WITA

Sabtu, 11 April 2026 - 21:45 WITA

Mataram –  Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima resmi menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Uswatun Hasanah, atau yang akrab disapa Badai NTB, terhadap Polres…

Ilustrasi : Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia

Pendapat Hukum

Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia

Pendapat Hukum | Minggu, 5 April 2026 - 22:32 WITA

Minggu, 5 April 2026 - 22:32 WITA

Indonesia secara yuridis telah mempertegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika melalui pengintegrasian aturan pidana ke dalam instrumen hukum terbaru. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1…

Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH, M.H.(Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram). Foto : Dok. Istimewa

Berita

Pemberi dan Penerima Suap “Korupsi Dana Siluman”, Akademisi Unram: Ada Keterlibatan Pihak Lain

Berita | Rabu, 1 April 2026 - 19:48 WITA

Rabu, 1 April 2026 - 19:48 WITA

MATARAM – Pasca desakan agar 15 anggota DPRD NTB penerima suap dari berbagai kalangan, akademisi Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)…

Sidang Perdana Praperadian Badai NTB. Foto : Koalisi Anti    Kriminalisasi Aktivis NTB

Berita

Kapolres Bima Dinilai Tak Patuh, Mangkir Sidang Perdana Praperadilan Badai NTB

Berita | Selasa, 31 Maret 2026 - 10:00 WITA

Selasa, 31 Maret 2026 - 10:00 WITA

Mataram – Sidang perdana permohonan praperadilan yang diajukan oleh Uswatun Hasanah alias Badai NTB terhadap Kapolres Bima terpaksa ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri…

Agenda Konferensi Tingkat Menteri ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia yang berlangsung pada 26–29 Maret 2026 di Yaounde, Cameroun.

Berita

IGJ Ingatkan RI Soal Moratorium Permanen E-Commerce WTO, Indonesia Terancam Kehilangan Pendapatan Bea Masuk

Berita | Senin, 30 Maret 2026 - 17:30 WITA

Senin, 30 Maret 2026 - 17:30 WITA

Mataram –  Agenda Konferensi Tingkat Menteri ke-14 (MC14) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berlangsung pada 26–29 Maret 2026 di Yaounde, Cameroun, menjadi poin kunci…

Gerakan Koalisi Rakyat Anti Narkoba, Pemuda Ambalawi Deklarasi dan Tandatangan Komitmen Bersama

Berita

Gerakan Koalisi Rakyat Anti Narkoba, Pemuda Ambalawi Deklarasi dan Tanda Tangan Komitmen Bersama

Berita | Ulasan | Minggu, 29 Maret 2026 - 10:30 WITA

Minggu, 29 Maret 2026 - 10:30 WITA

AMBALAWI – Gerakan Koalisi Rakyat Anti Narkoba menyelenggarakan agenda Literasi Hukum dan Deklarasi Pemuda Anti Narkoba Wilayah Ambalawi di Gedung Serba Guna Teraluba Desa…

Koalisi Anti Kriminalisasi Aktivis Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Raba Bima, Senin (16/3/2026). Dok : Koalisi Anti Kriminalisasi Aktivis NTB

Berita

Penetapan Tersangka Badai NTB, Koalisi Aktivis Lawan Kapolres Bima di Praperadilan

Berita | Rabu, 18 Maret 2026 - 12:12 WITA

Rabu, 18 Maret 2026 - 12:12 WITA

MATARAM – Koalisi Anti Kriminalisasi Aktivis Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi mengambil langkah hukum tegas dengan mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN)…

Yu Un Oppungsunggu, Ph.D., pakar Hukum Perdata Internasional dari Universitas Indonesia, dalam diskusi

Berita

Pakar Hukum UI: Indonesia Harus Fokus Sektor Unggulan, Jangan Coba Jadi Segalanya

Berita | Ulasan | Minggu, 15 Maret 2026 - 17:40 WITA

Minggu, 15 Maret 2026 - 17:40 WITA

MATARAM – Pakar Hukum Perdata Internasional Universitas Indonesia, Yu Un Oppungsunggu, Ph.D., mengingatkan pemerintah Indonesia untuk segera menentukan fokus prioritas pembangunan ekonomi. Ia menilai…

Yu Un Oppungsunggu, Ph.D., pakar Hukum Perdata Internasional dari Universitas Indonesia, dalam diskusi

Berita

Smart Power atau Pasrah? Pilihan Sempit Indonesia di Hadapan Hegemoni AS

Berita | Ulasan | Minggu, 15 Maret 2026 - 13:34 WITA

Minggu, 15 Maret 2026 - 13:34 WITA

MATARAM – Isu kedaulatan ekonomi kembali menjadi diskursus hangat di ruang-ruang akademik. Kali ini, sorotan tertuju pada Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia…