Laporan Ruang Hukum

David Putra Pratama, S.H. , Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram. Foto : Dok. Istimewa

Opini

Suap Bukan Hutang, Oknum 15 Anggota DPRD NTB Layak Diusut

Opini | Kamis, 16 April 2026 - 18:45 WITA

Kamis, 16 April 2026 - 18:45 WITA

Negara tidak boleh tunduk pada pejabat yang terlibat praktik korupsi dalam penggunaan anggaran. Klaim konsultan hukum DPRD NTB yang menyebut 15 anggota dewan bebas…

Ilustrasi : Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia

Pendapat Hukum

Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia

Pendapat Hukum | Minggu, 5 April 2026 - 22:32 WITA

Minggu, 5 April 2026 - 22:32 WITA

Indonesia secara yuridis telah mempertegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika melalui pengintegrasian aturan pidana ke dalam instrumen hukum terbaru. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1…

Khairus Febryan Fitrahady, S.H., M.H (Kanan), pada kesempatan sebagai narasumber kegiatan diskusi Sorot Kamera FHISIP Universitas Mataram (Rabu, 30 April 2025). Foto: Keysa/Sorot Kamera

Analisis

Menanti Kepastian THR: Di Antara Hak Pekerja dan Kelangsungan Usaha

Analisis | Opini | Sabtu, 7 Maret 2026 - 07:45 WITA

Sabtu, 7 Maret 2026 - 07:45 WITA

Setiap menjelang Idulfitri, ritual tahunan yang berulang bukan sekadar persiapan mudik, melainkan polemik Tunjangan Hari Raya (THR). Meski regulasi telah mengatur secara rigid, debat…

Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H. (Dosen Bagian Hukum Bisnis, Dekan  Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram)

Opini

Perjanjian Dagang RI-AS: Jebakan Konstitusional dan Ancaman Kedaulatan Data

Opini | Jumat, 6 Maret 2026 - 16:11 WITA

Jumat, 6 Maret 2026 - 16:11 WITA

Oleh: Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H. (Dosen Bagian Hukum Bisnis, Dekan  Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram) Pada 19…

Aksi Demonstrasi Jilid 2 oleh LPW NTB dan koalisi organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil (KOMPAK) Tahun 2022 di Mapolda NTB menuntut pengusutan kematian Muardin dan Reformasi Polri. Foto: Dokumen LPW NTB

Opini

Erosi Kepercayaan terhadap Kepolisian dan Pengadilan Publik

Opini | Selasa, 24 Februari 2026 - 10:00 WITA

Selasa, 24 Februari 2026 - 10:00 WITA

Paradigma baru dalam hukum di Indonesia menunjukkan fenomena yang sering kali keluar dari proses peradilan yang ideal. Di era digital, adagium baru dalam penegakan…

POTRET: Seorang anak perempuan sedang berjualan di Bukit Seger, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Sektor pariwisata merupakan instrumen utama untuk menurunkan angka kemiskinan di NTB. Foto: Mu'amar Adfal/LPW NTB

Analisis

Ironi Tim Percepatan: Menyerap Anggaran Besar, Minim Inovasi Nyata

Analisis | Minggu, 15 Februari 2026 - 17:30 WITA

Minggu, 15 Februari 2026 - 17:30 WITA

Penetapan Tim Percepatan dan Harapan Publik Pada Jumat, 26 September 2025, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menetapkan 15 orang sebagai Tim Percepatan…

Ilustrasi: Urgensi dan Polemik Visum bagi Korban Kekerasan Seksual

Analisis

Urgensi dan Polemik Visum bagi Korban Kekerasan Seksual

Analisis | Minggu, 15 Februari 2026 - 07:30 WITA

Minggu, 15 Februari 2026 - 07:30 WITA

Dalam diskursus hukum pidana di Indonesia, pembuktian merupakan mahkota dari sebuah proses peradilan. Tanpa pembuktian yang sah, keadilan hanyalah sebuah konsep abstrak. Khusus dalam…

Dekan FHISIP UNRAM, Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H., memberikan sambutan pada dikusi Sorot Kamera Seri ke-14 bertajuk “KUHAP Baru: Perluasan Alat Bukti, Ruang Gelap Penyelidikan & Potensi Kesewenang-wenangan” di Ruang Video Conference, Gedung B Program Studi Ilmu Hukum FHISIP Universitas Mataram pada Jumat (6/2/2026). Foto: Baiq Nurul Aini/Sorot Kamera

Berita

Diskusi KUHAP Baru, Pakar Hukum Unram Soroti Perluasan Alat Bukti dan Potensi Kesewenang-wenangan

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Selasa, 10 Februari 2026 - 11:34 WITA

Selasa, 10 Februari 2026 - 11:34 WITA

MATARAM – Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram melalui Sorot Kampus Merah (Sorot Kamera) kembali menyelenggarakan diskusi publik dalam rangkaian…

Pemaparan Yan Mangandar Putra pada Literasi Hukum - Hukum Pidana Nasional Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan”, Sabtu (1712026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Hamzah/PBH LPW NTB

Berita

Aktivis Hukum Bongkar Bobrok Penegakan Hukum: Ribuan Laporan “Hilang”, Aparat Kebal Sanksi Meski Salah Tangkap

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Rabu, 28 Januari 2026 - 09:00 WITA

Rabu, 28 Januari 2026 - 09:00 WITA

MATARAM – Di tengah euforia pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, praktisi hukum justru membunyikan alarm bahaya. Kualitas dan integritas aparat penegak hukum dinilai masih…

Pemaparan Joko Jumadi pada Literasi Hukum - Hukum Pidana Nasional Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan”, Sabtu (1712026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Hamzah/PBH LPW NTB

Berita

Ketua Lab Hukum Unram Soroti “Fleksibilitas” KUHP Baru: Waspada Ruang Gelap di Tahap Penyelidikan

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Selasa, 27 Januari 2026 - 09:00 WITA

Selasa, 27 Januari 2026 - 09:00 WITA

MATARAM – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru membawa semangat fleksibilitas hukum yang responsif. Namun, fleksibilitas ini ibarat…