Ironi Kemakmuran: Membedah Krisis “Working Homeless” dalam Buku Brian Goldstone

- Redaksi

Minggu, 19 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Buku There Is No Place for Us: Working and Homeless in America, by Brian Goldstone (Crown). Ilustrasi: Gemini AI

i

Buku There Is No Place for Us: Working and Homeless in America, by Brian Goldstone (Crown). Ilustrasi: Gemini AI

Ada satu mitos yang sangat kuat mengakar dalam dunia kerja modern: jika Anda bekerja keras dan memiliki pekerjaan penuh waktu, hidup Anda akan aman. Namun, mitos ini hancur berkeping-keping melalui karya jurnalisme investigatif yang sangat menyentak, There Is No Place for Us: Working and Homeless in America. Buku karya Brian Goldstone yang berhasil meraih Pulitzer Prize ini menelanjangi sebuah realitas kelam yang dia sebut sebagai fenomena working homeless—para tunawisma yang bekerja.

Melalui pendekatan etnografis yang intim, Goldstone mengajak kita melihat sisi lain dari kota besar yang sedang tumbuh pesat. Ia menyodorkan tesis yang menantang akal sehat: gelombang tunawisma baru di perkotaan saat ini tidak lagi dipicu oleh kemerosotan ekonomi, melainkan justru oleh ekonomi yang sedang tumbuh sangat subur.

Ini adalah sebuah paradoks kemakmuran yang merusak tatanan sosial dari dalam.

Keluar dari Rumah karena Stagnasi dan Gentrifikasi

Sebagai seorang antropolog dan jurnalis, Goldstone tidak berbicara dalam ruang hampa. Ia merekam langsung kehidupan kelas pekerja di Atlanta yang terhimpit di antara dua rahang tangki ekonomi: proses gentrifikasi yang agresif dan stagnasi upah buruh.

Realitas empiris yang disajikan sangatlah miris. Hari ini, hampir tidak ada satu pun kota besar di mana seorang pekerja dengan upah minimum mampu menyewa tempat tinggal yang layak secara mandiri. Mereka yang terdepak dari pasar perumahan ini bukanlah pengangguran. Mereka adalah orang-orang yang setiap pagi berseragam, bekerja di gudang-gudang logistik, menjadi staf pembersih rumah sakit, atau melayani kita di restoran.

Namun, di malam hari, wajah mereka berubah menjadi invisible homeless (tunawisma tak kasat mata). Mereka terpaksa tidur di dalam mobil atau menghabiskan pendapatan mereka di penginapan murah yang eksploitatif. Keberadaan mereka sengaja “dihapus” dan tidak tercatat dalam statistik resmi pemerintah hanya karena mereka tidak tidur di emperan jalan terbuka.

Hukum yang Asimetris dan Komodifikasi Ruang Hidup

Mengapa krisis ini terus meluas? Goldstone membongkar bahwa akar masalahnya terletak pada kegagalan sistem hukum dan kebijakan publik yang sangat asimetris. Regulasi pertanahan dan sewa di tingkat lokal secara inheren dirancang untuk lebih melindungi hak-hak pemilik modal (landlords) ketimbang hak-hak dasar para penyewa (tenants).

Proses pengusiran (eviction) dapat terjadi dengan sangat mudah dan cepat. Begitu seorang pekerja memiliki rekam jejak pengusiran dalam sejarah finansialnya, hukum pasar otomatis menutup pintu bagi mereka untuk mengakses perumahan formal di masa depan. Di sisi lain, birokrasi bantuan perumahan dari pemerintah sengaja dibuat rumit dan berbelit-belit bagaikan labirin yang melelahkan.

Ketika perumahan murni diperlakukan sebagai komoditas komersial demi mengejar keuntungan maksimal, maka sektor privat kehilangan insentif untuk membangun hunian murah bagi kelas pekerja. Akibatnya, kota-kota modern bertransformasi menjadi area eksklusif yang membuang manusia-manusia yang sebenarnya menggerakkan roda ekonomi kota tersebut.

Perumahan sebagai Hak Asasi Manusia, Bukan Komoditas

Pesan moral yang dibawa oleh Goldstone dalam There Is No Place for Us adalah sebuah seruan untuk perubahan paradigma hukum yang holistik. Kita tidak bisa terus-menerus menyelesaikan krisis ini dengan sekadar menambah tenda darurat, memperbanyak dapur umum, atau memberikan bantuan sosial jangka pendek.

Selama kebijakan hukum tata ruang masih menempatkan tanah dan perumahan sebagai instrumen investasi pasar finansial semata, krisis kemanusiaan ini akan terus berlanjut. Perumahan harus dikembalikan pada khitahnya yang paling mendasar: sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara.

Buku ini menjadi peringatan keras bagi negara mana pun yang sedang memacu pertumbuhan kota-kota metropolitan. Kemajuan ekonomi sebuah bangsa tidak boleh diukur dari seberapa tinggi gedung pencakar langit yang dibangun, melainkan dari apakah orang-orang yang membangun dan merawat kota tersebut masih memiliki tempat yang layak untuk pulang.

Penulis : Taufan, S.H., M.H

Editor : Redaksi Narasio

Lanjutan Narasi

Krisis Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa: Dompu Catat Pengangguran Tertinggi, Bima Terjebak Kemiskinan Pertanian
Menolak Konstitusi dalam Kotak Kaca: Belajar dari “We the People” Karya Jill Lepore
Fenomena Perkawinan Anak di NTB, Tren Menurun tapi Masih di Tiga Besar Nasional
Belajar Radikal dalam Mentaati Hukum dari Para Pembangkang Soviet
Karakteristik Ketenagakerjaan Penduduk Miskin di NTB
Menggugat Narasi “Hadiah” Pembebasan: Membaca Ulang Sejarah Militer Lewat Buku “Combee”
Lemahnya Ketahanan Keluarga dan Maraknya Peredaran Narkoba
Hari Lingkungan dan Laut Sedunia 2026: LPW NTB Gugat Praktik ‘Ekosida’ dan Pembiaran Hukum di Nusa Tenggara Barat

Lanjutan Narasi

Minggu, 19 Juli 2026 - 11:38 WITA

Ironi Kemakmuran: Membedah Krisis “Working Homeless” dalam Buku Brian Goldstone

Jumat, 17 Juli 2026 - 11:05 WITA

Krisis Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa: Dompu Catat Pengangguran Tertinggi, Bima Terjebak Kemiskinan Pertanian

Kamis, 16 Juli 2026 - 11:15 WITA

Menolak Konstitusi dalam Kotak Kaca: Belajar dari “We the People” Karya Jill Lepore

Selasa, 14 Juli 2026 - 14:46 WITA

Fenomena Perkawinan Anak di NTB, Tren Menurun tapi Masih di Tiga Besar Nasional

Minggu, 12 Juli 2026 - 10:39 WITA

Belajar Radikal dalam Mentaati Hukum dari Para Pembangkang Soviet

Lensa Hari Ini

mantan Bupati Lalu Ahmad Zaini ditangkap KPK. Foto : Dok. Detik.com

Berita

OTT Bupati Lombok Barat, Ironi Alumni Retret Magelang

Rabu, 22 Jul 2026 - 19:11 WITA