Fokus demokrasi indonesia

DPR RI bersama Pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pusat Keuangan Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang.

Berita

Pengesahan UU Pusat Finansial Internasional dikebut, IGJ ingatkan ancaman Kedaulatan Ekonomi

Berita | Selasa, 21 Juli 2026 - 19:30 WITA

Selasa, 21 Juli 2026 - 19:30 WITA

Narasio.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pusat Keuangan Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam waktu…

Taufan, S.H.,M.H, dalam acara

Opini

Mengokohkan Fondasi Negara, Menagih Etika dalam Demokrasi Substansial

Opini | Minggu, 28 Juni 2026 - 08:00 WITA

Minggu, 28 Juni 2026 - 08:00 WITA

Perjalanan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi terjebak dalam riuh seremonial. Kita disibukkan oleh rutinitas lima tahunan di bilik suara, pembentukan lembaga-lembaga baru, hingga produksi regulasi yang…

Lalu M. Nazar Fajri, S.E., M.PA. Foto : Dok. Istimewa

Opini

Bittersweet Program Makanan Bergizi Gratis

Opini | Senin, 15 Juni 2026 - 19:41 WITA

Senin, 15 Juni 2026 - 19:41 WITA

Indonesia yang terkenal dengan tagline “Gemah Ripah Loh Jinawi” ternyata tidak menjadi gambaran aktual tentang kondisi ekonomi dan kesejahteraan warga negaranya. Buktinya tingkat kemiskinan…

Ahyar Rasyid. Foto : Dok. Istimewa

Opini

Ambisi Pajak, Penopang Kehidupan di Tengah Kerentanan Global

Opini | Minggu, 14 Juni 2026 - 09:30 WITA

Minggu, 14 Juni 2026 - 09:30 WITA

Tujuan Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, juga sebagai pancaran nilai…

Balqis Amalia (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga)

Opini

Bukan Lagi “Pembantu”: Dimensi Kemanusiaan di Balik UU PPRT

Opini | Jumat, 29 Mei 2026 - 08:22 WITA

Jumat, 29 Mei 2026 - 08:22 WITA

Setelah menunggu lebih dari dua dekade, parlemen akhirnya mengetok palu untuk mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Rancangan regulasi ini berkali-kali masuk…

Hussein Ahmad, SH, MH., selaku Direktur Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor) pada diskusi publik kerjasama Sorot Kamera, bertajuk “Menggugat Akuntabilitas Militer: Kebutuhan Transformasi Dari Peradilan Militer Menuju Peradilan Umum” pada Selasa (28/4/2026) di FHISIP Universitas Mataram (Unram). Foto: Baiq Nurul Aini/Sorot Kamera

Berita

Imparsial Bersama Akademisi Unram Dorong Transformasi Peradilan Militer

Berita | Kamis, 30 April 2026 - 12:32 WITA

Kamis, 30 April 2026 - 12:32 WITA

MATARAM — Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor) bersama Laboratorium Hukum dan Sorot Kamera (Kampus Merah) Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas…

Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H. - Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Foto: Dok. Istimewa

Opini

Menjaga “Napas” Demokrasi di NTB, Antara Kebebasan Sipil dan Stabilitas Semu

Opini | Kamis, 30 April 2026 - 08:00 WITA

Kamis, 30 April 2026 - 08:00 WITA

Demokrasi bukan sekadar angka di bilik suara atau seremoni pelantikan pejabat. Napas utama demokrasi adalah kebebasan sipil: hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan…

Pengadilan Negeri Mataram vonis aktivis demokrasi pada Rabu (22/4/2026), yang terlibat dalam aksi refleksi besar-besaran pada 30 Agustus 2025 lalu. Foto: Dok. Istimewa

Berita

Tok! Hakim PN Mataram Vonis 6 Aktivis Bersalah, Masa Hukuman Selesai

Berita | Ulasan | Kamis, 23 April 2026 - 18:32 WITA

Kamis, 23 April 2026 - 18:32 WITA

MATARAM – Pengadilan Negeri Mataram akhirnya merampungkan rangkaian persidangan terhadap aktivisme demokrasi yang terlibat dalam aksi refleksi besar-besaran pada 30 Agustus 2025 lalu. Dalam…

KPU Lombok Barat menggelar kegiatan bertajuk

Berita

Sosialisasi KPU Lobar, Pendidikan Segmen Pemilih Perempuan

Berita | Ulasan | Minggu, 15 Februari 2026 - 12:50 WITA

Minggu, 15 Februari 2026 - 12:50 WITA

Narasio.com – Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat menggelar kegiatan bertajuk “Sosialisasi Pendidikan Segmen Pemilih Perempuan” pada Kamis, 12 Februari 2026. Bertempat di Ruang Tumbuh…

Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Mataram (Unram), Dr. Laely Wulandari, S.H., M.H., saat menjadi narasumber dalam diskusi Sorot Kamera Edisi ke-13 bertajuk

Berita

Tegaskan Misi Demokratisasi, Akademisi Unram: KUHP Nasional Tidak Ancam Kebebasan Berpendapat

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Senin, 26 Januari 2026 - 15:00 WITA

Senin, 26 Januari 2026 - 15:00 WITA

MATARAM – Kekhawatiran publik mengenai potensi ancaman terhadap kebebasan berpendapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dinilai tidak berdasar. Sebagai negara demokrasi, pembaruan…