Berita | Sabtu, 30 Mei 2026 - 19:15 WITA
MATARAM — Dalam beberapa hari terakhir, media sosial, pesan WhatsApp, dan video Instagram diramaikan oleh informasi yang menyebutkan adanya aksi penyerangan balasan dari keluarga…
Opini | Kamis, 28 Mei 2026 - 21:21 WITA
Dinamika gerakan mahasiswa di Kota Mataram tiba-tiba diguncang ironi yang luar biasa hebat. Sebuah organisasi mahasiswa berskala paguyuban yang menampung seluruh mahasiswa dan mahasiswi…
Opini | Selasa, 26 Mei 2026 - 12:19 WITA
Krisis Keamanan dan Tuntutan Penegakan Hukum Transformatif Masyarakat tidak dapat lagi memandang peningkatan angka kriminalitas di Kabupaten Bima sebagai letupan persoalan insidental belaka. Fenomena…
Opini | Selasa, 19 Mei 2026 - 11:30 WITA
Krisis Kerusakan Hutan di Kabupaten Bima Hutan bukan sekadar hamparan pepohonan yang berdiri tegak di atas permukaan bumi. Bagi masyarakat Kabupaten Bima, Nusa Tenggara…
Berita | Jumat, 15 Mei 2026 - 11:32 WITA
MATARAM – Perjanjian Agreement on Regional Trade (ART) yang baru saja dirumuskan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menuai sorotan tajam dari kalangan Akademisi….
Berita | Senin, 4 Mei 2026 - 16:30 WITA
MATARAM – Polemik laporan hukum terhadap seorang warga bernama Yuni terus menyita perhatian publik. Pakar hukum menilai penegak hukum perlu memahami unsur delik dan…
Opini | Minggu, 3 Mei 2026 - 13:00 WITA
Belakangan ini, jagat digital kita diramaikan oleh fenomena doxing—penyebaran data pribadi—yang menyasar para pejabat publik. Identitas mulai dari nomor seluler hingga alamat rumah pribadi…
Berita | Rabu, 29 April 2026 - 19:00 WITA
MATARAM – Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat (LPW NTB) mengeluarkan pernyataan sikap tegas mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera melakukan reformasi total…
Opini | Sabtu, 25 April 2026 - 10:10 WITA
Lebih dari dua dekade reformasi berjalan, satu isu krusial masih menyisakan lubang besar dalam supremasi sipil kita: akuntabilitas peradilan militer. Teranyar, kasus penyiraman air…
Opini | Kamis, 16 April 2026 - 18:45 WITA
Negara tidak boleh tunduk pada pejabat yang terlibat praktik korupsi dalam penggunaan anggaran. Klaim konsultan hukum DPRD NTB yang menyebut 15 anggota dewan bebas…