Fokus hukum pidana

David Putra Pratama, S.H. , Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram. Foto : Dok. Istimewa

Opini

Suap Bukan Hutang, Oknum 15 Anggota DPRD NTB Layak Diusut

Opini | Kamis, 16 April 2026 - 18:45 WITA

Kamis, 16 April 2026 - 18:45 WITA

Negara tidak boleh tunduk pada pejabat yang terlibat praktik korupsi dalam penggunaan anggaran. Klaim konsultan hukum DPRD NTB yang menyebut 15 anggota dewan bebas…

Ilustrasi : Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia

Pendapat Hukum

Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia

Pendapat Hukum | Minggu, 5 April 2026 - 22:32 WITA

Minggu, 5 April 2026 - 22:32 WITA

Indonesia secara yuridis telah mempertegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika melalui pengintegrasian aturan pidana ke dalam instrumen hukum terbaru. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1…

Ilustrasi: Urgensi dan Polemik Visum bagi Korban Kekerasan Seksual

Analisis

Urgensi dan Polemik Visum bagi Korban Kekerasan Seksual

Analisis | Minggu, 15 Februari 2026 - 07:30 WITA

Minggu, 15 Februari 2026 - 07:30 WITA

Dalam diskursus hukum pidana di Indonesia, pembuktian merupakan mahkota dari sebuah proses peradilan. Tanpa pembuktian yang sah, keadilan hanyalah sebuah konsep abstrak. Khusus dalam…

Dekan FHISIP UNRAM, Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H., memberikan sambutan pada dikusi Sorot Kamera Seri ke-14 bertajuk “KUHAP Baru: Perluasan Alat Bukti, Ruang Gelap Penyelidikan & Potensi Kesewenang-wenangan” di Ruang Video Conference, Gedung B Program Studi Ilmu Hukum FHISIP Universitas Mataram pada Jumat (6/2/2026). Foto: Baiq Nurul Aini/Sorot Kamera

Berita

Diskusi KUHAP Baru, Pakar Hukum Unram Soroti Perluasan Alat Bukti dan Potensi Kesewenang-wenangan

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Selasa, 10 Februari 2026 - 11:34 WITA

Selasa, 10 Februari 2026 - 11:34 WITA

MATARAM – Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram melalui Sorot Kampus Merah (Sorot Kamera) kembali menyelenggarakan diskusi publik dalam rangkaian…

Pemaparan Yan Mangandar Putra pada Literasi Hukum - Hukum Pidana Nasional Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan”, Sabtu (1712026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Hamzah/PBH LPW NTB

Berita

Aktivis Hukum Bongkar Bobrok Penegakan Hukum: Ribuan Laporan “Hilang”, Aparat Kebal Sanksi Meski Salah Tangkap

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Rabu, 28 Januari 2026 - 09:00 WITA

Rabu, 28 Januari 2026 - 09:00 WITA

MATARAM – Di tengah euforia pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, praktisi hukum justru membunyikan alarm bahaya. Kualitas dan integritas aparat penegak hukum dinilai masih…

Pemaparan Joko Jumadi pada Literasi Hukum - Hukum Pidana Nasional Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan”, Sabtu (1712026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Hamzah/PBH LPW NTB

Berita

Ketua Lab Hukum Unram Soroti “Fleksibilitas” KUHP Baru: Waspada Ruang Gelap di Tahap Penyelidikan

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Selasa, 27 Januari 2026 - 09:00 WITA

Selasa, 27 Januari 2026 - 09:00 WITA

MATARAM – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru membawa semangat fleksibilitas hukum yang responsif. Namun, fleksibilitas ini ibarat…

Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Mataram (Unram), Dr. Laely Wulandari, S.H., M.H., saat menjadi narasumber dalam diskusi Sorot Kamera Edisi ke-13 bertajuk

Berita

Tegaskan Misi Demokratisasi, Akademisi Unram: KUHP Nasional Tidak Ancam Kebebasan Berpendapat

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Senin, 26 Januari 2026 - 15:00 WITA

Senin, 26 Januari 2026 - 15:00 WITA

MATARAM – Kekhawatiran publik mengenai potensi ancaman terhadap kebebasan berpendapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dinilai tidak berdasar. Sebagai negara demokrasi, pembaruan…

Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Mataram (Unram), Dr. Syamsul Hidayat, S.H., M.H., dalam diskusi Sorot Kamera Edisi ke-13 bertajuk

Berita

Pakar Hukum Unram Urai Perubahan Mendasar KUHP Nasional, Dari Judicial Pardon hingga Delik Penghinaan Pejabat

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Senin, 26 Januari 2026 - 09:00 WITA

Senin, 26 Januari 2026 - 09:00 WITA

MATARAM – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional atau UU Nomor 1 Tahun 2023 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam tata hukum pidana di…

Sosiolog Unram, Dr. Dwi Setiawan Chaniago, ungkap KUHP Nasional Masih Berwajah 'Patrimonial', Kritik Dianggap Pembangkangan Moral, pada genda Diskusi Sorot Kamera seri 13, Kamis (22/01/26) di Ruang Video Conference Prodi Ilmu Hukum FHISIP Unram.

Berita

Sosiolog Unram: KUHP Nasional Masih Berwajah ‘Patrimonial’, Kritik Dianggap Pembangkangan Moral

Berita | Pendidikan | Ulasan | Minggu, 25 Januari 2026 - 13:00 WITA

Minggu, 25 Januari 2026 - 13:00 WITA

MATARAM – Klaim pemerintah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan tonggak dekolonisasi hukum untuk menggantikan warisan Belanda, mendapat catatan kritis dari kalangan…

Dosen Ilmu Komunikasi Aurelius Rofinus Lolong Teluma, S.S., M.A., memperingatkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang berpotensi menjadikan pasal-pasal dalam KUHP sebagai alat pembungkam kritik, terutama bagi warganet (netizen), dalam diskusi Sorot Kamera Edisi ke-13 yang bertajuk

Berita

Dosen Komunikasi Unram Ingatkan Bahaya “Energi Politik” di Balik Pasal KUHP Nasional: Netizen Rentan Jadi Korban

Berita | Pendidikan | Ulasan | Minggu, 25 Januari 2026 - 12:05 WITA

Minggu, 25 Januari 2026 - 12:05 WITA

MATARAM – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terus menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mataram (Unram), Aurelius Rofinus…