MATARAM — Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) Mandalika 2026 yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), berhasil mencatatkan dampak ekonomi mencapai Rp 5,2 triliun. Angka tersebut tumbuh 4,8 persen dibandingkan capaian tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 4,96 triliun.
Pelaksana Tugas Direktur Utama InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), Ahmad Fajar, mengonfirmasi bahwa jumlah pengunjung mencapai rekor tertinggi sebanyak 157.875 orang atau naik 12,5 persen dari tahun sebelumnya. Perhitungan dampak ekonomi ini menggunakan kajian Lembaga Teknik dan Manajemen Industri (LETMI) Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui pendekatan Input-Output BPS dan pendekatan Keynesian.
Menanggapi capaian tersebut, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram), Dr. M. Firmansyah, M.Si., S.E., memberikan analisis komprehensif mengenai rasionalisasi angka tersebut serta langkah strategis yang harus diambil pemerintah daerah maupun pusat.
Rasionalisasi Dampak Rp 5,2 Triliun dan Pergerakan Ekonomi Lokal
Mengomentari estimasi nilai ekonomi tersebut, Dr. M. Firmansyah menilai klaim angka Rp 5,2 triliun sangat masuk akal jika dihitung secara akumulatif dari fase pra-event hingga pasca-event. Namun, ia menekankan bahwa fokus utama bukan sekadar pada besaran nominal, melainkan porsi kontribusi nyata bagi pelaku ekonomi lokal.
“Secara singkatnya iya, karena dalam event MotoGP ada aktivitas produksi di situ menghasilkan barang dan jasa, kemudian ada aktivitas logistik, ada aktivitas komersialisasi,” ujarya.
Ia menambahkan bahwa dampak langsung dirasakan oleh sektor perhotelan yang mengalami peningkatan okupansi, usaha transportasi, rental, hingga peningkatan nilai kawasan wisata.
“Saya kira karena ini event internasional, nilai 5,2 T mungkin saja, tapi itu mungkin kalau diakumulasi dari pra-event sampai pasca-event. Tapi menurut saya itu bukan hal substansial yang kita diskusikan. Yang penting adalah apakah ekonomi lokal bisa bergerak atau bertumbuh dari adanya event tersebut, porsi kontribusi dari ekonomi lokal itu yang lebih tinggi,” terangnya.
Kepastian Kontrak dan Pembentukan Ekosistem Sport Tourism
Untuk mendorong partisipasi swasta yang lebih luas, Firmansyah menilai pemerintah dan pengelola kawasan perlu memberikan kepastian penyelenggaraan jangka panjang. Menurutnya, dunia usaha membutuhkan jaminan agar siap mengucurkan modal dalam membangun fasilitas pendukung.
“Keinginan dari industri atau perusahaan ini adalah kepastian. Sederhananya, orang ingin masuk berinvestasi menyiapkan fasilitas atau jejaring ekosistem MotoGP tahun ini, tapi belum ada kepastian ada tidak event tahun depan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar KEK Mandalika tidak hanya ramai saat balapan utama berlangsung, tetapi dibangun melalui ekosistem sport tourism yang terintegrasi secara profesional dari tingkat lokal hingga nasional.
“Seharusnya karena ini event dunia yang besar, kita bisa menyelenggarakan pra-event, kita kait-kaitkan saja dengan event besar ini, misalnya event balap sepeda. Jadi ada rangkaian cerita yang panjang dari sebelum dan setelah penyelenggaraan MotoGP. Ini yang perlu diperbaiki ke depan supaya dampak MotoGP ini menjadi lebih luas, dari ujung Ampenan sampai ujung Sape sana di NTB timur,” tegas Firmansyah.
Efisiensi Fiskal Daerah dan Efek Pemerataan Antarwilayah
Terkait dengan porsi APBD dan fasilitas fiskal negara, Firmansyah mengingatkan bahwa kapasitas fiskal daerah sangat terbatas untuk terus menopang event berskala besar secara mandiri. Solusi utamanya adalah mengalihkan beban kepada investasi swasta dengan memberikan kemudahan perizinan dan insentif yang jelas.
“Kalau kita berbicara masalah fasilitas fiskal, tentu saja tidak mungkin kapasitas fiskal kita mendukung penyelenggaraan MotoGP yang relatif mahal. Tugas pemerintah adalah mengalihkannya ke arah investasi swasta. Saya kira ke depan akan minim penggunaan fasilitas fiskal negara atau daerah yang tidak seberapa, tapi di tahap awal ini memang mungkin butuh supporting dari pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya keterhubungan infrastruktur logistik antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa agar manfaat ekonomi terdistribusi merata.
“Untuk pemerataan, misalnya Pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok, kita bisa menyiapkan—taruhlah bisa dipercepat—investasi untuk mempermudah jalur dari Lombok ke pelabuhan supaya lancar. Kalau ada kejelasan, saya yakin ada saja investor yang mengarah ke sana untuk pengembangan kawasan,” pungkasnya.
Penulis : Yunita, S.H.
Editor : Redaksi Narasio
