Berita | Minggu, 10 Mei 2026 - 08:35 WITA
MATARAM — Universitas Mataram (Unram) kembali diguncang isu miring terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus. Seorang oknum dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu…
Berita | Senin, 4 Mei 2026 - 16:30 WITA
MATARAM – Polemik laporan hukum terhadap seorang warga bernama Yuni terus menyita perhatian publik. Pakar hukum menilai penegak hukum perlu memahami unsur delik dan…
Opini | Minggu, 3 Mei 2026 - 13:00 WITA
Belakangan ini, jagat digital kita diramaikan oleh fenomena doxing—penyebaran data pribadi—yang menyasar para pejabat publik. Identitas mulai dari nomor seluler hingga alamat rumah pribadi…
Opini | Kamis, 30 April 2026 - 08:00 WITA
Demokrasi bukan sekadar angka di bilik suara atau seremoni pelantikan pejabat. Napas utama demokrasi adalah kebebasan sipil: hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan…
Analisis | Opini | Sabtu, 7 Maret 2026 - 07:45 WITA
Setiap menjelang Idulfitri, ritual tahunan yang berulang bukan sekadar persiapan mudik, melainkan polemik Tunjangan Hari Raya (THR). Meski regulasi telah mengatur secara rigid, debat…
Opini | Jumat, 6 Maret 2026 - 16:11 WITA
Oleh: Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H. (Dosen Bagian Hukum Bisnis, Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram) Pada 19…
Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Selasa, 27 Januari 2026 - 09:00 WITA
MATARAM – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru membawa semangat fleksibilitas hukum yang responsif. Namun, fleksibilitas ini ibarat…
Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Senin, 26 Januari 2026 - 15:00 WITA
MATARAM – Kekhawatiran publik mengenai potensi ancaman terhadap kebebasan berpendapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dinilai tidak berdasar. Sebagai negara demokrasi, pembaruan…
Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Senin, 26 Januari 2026 - 09:00 WITA
MATARAM – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional atau UU Nomor 1 Tahun 2023 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam tata hukum pidana di…
Berita | Pendidikan | Ulasan | Minggu, 25 Januari 2026 - 13:00 WITA
MATARAM – Klaim pemerintah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan tonggak dekolonisasi hukum untuk menggantikan warisan Belanda, mendapat catatan kritis dari kalangan…