Analisis | Opini | Sabtu, 7 Maret 2026 - 07:45 WITA
Setiap menjelang Idulfitri, ritual tahunan yang berulang bukan sekadar persiapan mudik, melainkan polemik Tunjangan Hari Raya (THR). Meski regulasi telah mengatur secara rigid, debat…
Opini | Jumat, 6 Maret 2026 - 16:11 WITA
Oleh: Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H. (Dosen Bagian Hukum Bisnis, Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram) Pada 19…
Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Selasa, 27 Januari 2026 - 09:00 WITA
MATARAM – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru membawa semangat fleksibilitas hukum yang responsif. Namun, fleksibilitas ini ibarat…
Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Senin, 26 Januari 2026 - 15:00 WITA
MATARAM – Kekhawatiran publik mengenai potensi ancaman terhadap kebebasan berpendapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dinilai tidak berdasar. Sebagai negara demokrasi, pembaruan…
Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Senin, 26 Januari 2026 - 09:00 WITA
MATARAM – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional atau UU Nomor 1 Tahun 2023 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam tata hukum pidana di…
Berita | Pendidikan | Ulasan | Minggu, 25 Januari 2026 - 13:00 WITA
MATARAM – Klaim pemerintah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan tonggak dekolonisasi hukum untuk menggantikan warisan Belanda, mendapat catatan kritis dari kalangan…
Berita | Pendidikan | Ulasan | Minggu, 25 Januari 2026 - 12:05 WITA
MATARAM – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terus menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mataram (Unram), Aurelius Rofinus…
Berita | Ulasan | Senin, 22 Desember 2025 - 08:42 WITA
MATARAM – Diskusi publik “Sorot Kamera” Edisi ke-12 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram, Jumat (12/12/2025), menjadi…
Berita | Lingkungan | Kamis, 20 November 2025 - 18:45 WITA
Mataram, Narasio.com – Perluasan subyek yang diperbolehkan mengelola sektor pertambangan melalui mekanisme izin usaha, termasuk koperasi, mendapat sorotan tajam dari akademisi hukum. Walau membuka peluang…
Opini | Kamis, 20 November 2025 - 16:00 WITA
Ruang Gawat Darurat itu bernama Mahkamah Konstitusi (MK), ditengah maraknya kasus cacat produk legislasi yang dilatarbelakangi proses legislasi yang tidak sehat, MK menjadi harapan…