Fokus dosen unram

Taufan, Dosen Hukum Pidana Universitas Mataram pada kesempatan menjadi Narasumber program Sorot Kamera FHISIP Unram. Foto: Dok. Istimewa.

Opini

Doxing Pejabat: Antara Delik Pidana dan Puncak Ketidakpuasan Sosial

Opini | Minggu, 3 Mei 2026 - 13:00 WITA

Minggu, 3 Mei 2026 - 13:00 WITA

Belakangan ini, jagat digital kita diramaikan oleh fenomena doxing—penyebaran data pribadi—yang menyasar para pejabat publik. Identitas mulai dari nomor seluler hingga alamat rumah pribadi…

Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H. - Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Foto: Dok. Istimewa

Opini

Menjaga “Napas” Demokrasi di NTB, Antara Kebebasan Sipil dan Stabilitas Semu

Opini | Kamis, 30 April 2026 - 08:00 WITA

Kamis, 30 April 2026 - 08:00 WITA

Demokrasi bukan sekadar angka di bilik suara atau seremoni pelantikan pejabat. Napas utama demokrasi adalah kebebasan sipil: hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan…

Khairus Febryan Fitrahady, S.H., M.H (Kanan), pada kesempatan sebagai narasumber kegiatan diskusi Sorot Kamera FHISIP Universitas Mataram (Rabu, 30 April 2025). Foto: Keysa/Sorot Kamera

Analisis

Menanti Kepastian THR: Di Antara Hak Pekerja dan Kelangsungan Usaha

Analisis | Opini | Sabtu, 7 Maret 2026 - 07:45 WITA

Sabtu, 7 Maret 2026 - 07:45 WITA

Setiap menjelang Idulfitri, ritual tahunan yang berulang bukan sekadar persiapan mudik, melainkan polemik Tunjangan Hari Raya (THR). Meski regulasi telah mengatur secara rigid, debat…

Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H. (Dosen Bagian Hukum Bisnis, Dekan  Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram)

Opini

Perjanjian Dagang RI-AS: Jebakan Konstitusional dan Ancaman Kedaulatan Data

Opini | Jumat, 6 Maret 2026 - 16:11 WITA

Jumat, 6 Maret 2026 - 16:11 WITA

Oleh: Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H. (Dosen Bagian Hukum Bisnis, Dekan  Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram) Pada 19…

Pemaparan Joko Jumadi pada Literasi Hukum - Hukum Pidana Nasional Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan”, Sabtu (1712026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Hamzah/PBH LPW NTB

Berita

Ketua Lab Hukum Unram Soroti “Fleksibilitas” KUHP Baru: Waspada Ruang Gelap di Tahap Penyelidikan

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Selasa, 27 Januari 2026 - 09:00 WITA

Selasa, 27 Januari 2026 - 09:00 WITA

MATARAM – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru membawa semangat fleksibilitas hukum yang responsif. Namun, fleksibilitas ini ibarat…

Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Mataram (Unram), Dr. Laely Wulandari, S.H., M.H., saat menjadi narasumber dalam diskusi Sorot Kamera Edisi ke-13 bertajuk

Berita

Tegaskan Misi Demokratisasi, Akademisi Unram: KUHP Nasional Tidak Ancam Kebebasan Berpendapat

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Senin, 26 Januari 2026 - 15:00 WITA

Senin, 26 Januari 2026 - 15:00 WITA

MATARAM – Kekhawatiran publik mengenai potensi ancaman terhadap kebebasan berpendapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dinilai tidak berdasar. Sebagai negara demokrasi, pembaruan…

Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Mataram (Unram), Dr. Syamsul Hidayat, S.H., M.H., dalam diskusi Sorot Kamera Edisi ke-13 bertajuk

Berita

Pakar Hukum Unram Urai Perubahan Mendasar KUHP Nasional, Dari Judicial Pardon hingga Delik Penghinaan Pejabat

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Senin, 26 Januari 2026 - 09:00 WITA

Senin, 26 Januari 2026 - 09:00 WITA

MATARAM – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional atau UU Nomor 1 Tahun 2023 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam tata hukum pidana di…

Sosiolog Unram, Dr. Dwi Setiawan Chaniago, ungkap KUHP Nasional Masih Berwajah 'Patrimonial', Kritik Dianggap Pembangkangan Moral, pada genda Diskusi Sorot Kamera seri 13, Kamis (22/01/26) di Ruang Video Conference Prodi Ilmu Hukum FHISIP Unram.

Berita

Sosiolog Unram: KUHP Nasional Masih Berwajah ‘Patrimonial’, Kritik Dianggap Pembangkangan Moral

Berita | Pendidikan | Ulasan | Minggu, 25 Januari 2026 - 13:00 WITA

Minggu, 25 Januari 2026 - 13:00 WITA

MATARAM – Klaim pemerintah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan tonggak dekolonisasi hukum untuk menggantikan warisan Belanda, mendapat catatan kritis dari kalangan…

Dosen Ilmu Komunikasi Aurelius Rofinus Lolong Teluma, S.S., M.A., memperingatkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang berpotensi menjadikan pasal-pasal dalam KUHP sebagai alat pembungkam kritik, terutama bagi warganet (netizen), dalam diskusi Sorot Kamera Edisi ke-13 yang bertajuk

Berita

Dosen Komunikasi Unram Ingatkan Bahaya “Energi Politik” di Balik Pasal KUHP Nasional: Netizen Rentan Jadi Korban

Berita | Pendidikan | Ulasan | Minggu, 25 Januari 2026 - 12:05 WITA

Minggu, 25 Januari 2026 - 12:05 WITA

MATARAM – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terus menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mataram (Unram), Aurelius Rofinus…

Taufan, Ahli Pidana Universitas Mataram, dalam Diskusi publik

Berita

Bedah Kritis Kasus Korupsi NCC, Ahli Pidana Unram Soroti Keabsahan Audit dan Kekeliruan Penerapan Pasal pada Vonis Rosiady Sayuti

Berita | Ulasan | Senin, 22 Desember 2025 - 08:42 WITA

Senin, 22 Desember 2025 - 08:42 WITA

MATARAM – Diskusi publik “Sorot Kamera” Edisi ke-12 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram, Jumat (12/12/2025), menjadi…