Fokus KUHP baru

Ketika Jalan Diblokir, Kepercayaan Publik Terhadap APH Dipertaruhkan. Foto: Ilustrasi Gemini AI

Komentar

Memblokir Jalan Demi Keadilan: Potret Krisis Kepercayaan Terhadap Aparat di Bima

Komentar | Senin, 19 Oktober 2026 - 08:30 WITA

Senin, 19 Oktober 2026 - 08:30 WITA

Keterlibatan masyarakat dalam aksi pemblokiran jalan kembali menyita perhatian publik di Kabupaten Bima dalam beberapa pekan terakhir. Aksi penutupan akses umum tersebut mencuat karena…

Kegiatan sosialisai LPSK, Rabu, 14 oktober 2026. Foto: Dok Istimewa

Berita

LPSK Prioritaskan Pembentukan Kantor Perwakilan di NTB demi Potong Hambatan Geografis dan Lonjakan Kasus

Berita | Kamis, 15 Oktober 2026 - 06:37 WITA

Kamis, 15 Oktober 2026 - 06:37 WITA

Mataram – Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara resmi menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban  di Nusa…

Diskusi Bulanan Departemen Keilmuan Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMASTA) Universitas Islam Indonesia bersama Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) pada Rabu (20/5/2026). Bertempat di STR Barat Lantai 3 UII, diskusi ini mengangkat tema “Reformasi Agraria Antara Mimpi dan Realita” guna mengungkap tuntas dinamika serta tantangan nyata pengelolaan pertanian di Indonesia.

Berita

Pesta Babi, Konflik, dan Mimpi Reformasi Agraria

Berita | Minggu, 24 Mei 2026 - 19:58 WITA

Minggu, 24 Mei 2026 - 19:58 WITA

Film dokumenter Pesta Babi, mengguncang publik Indonesia, menjadi polemik Nasional karena dilarang pemutarannya di sejumlah daerah. Film ini menunjukan sisi konflik lahan antara masyarakat…

Ilustrasi : Illegal Logging di Bima, Antara Ancaman Hukum dan Realita Lapangan

Opini

Illegal Logging di Bima, Antara Realitas dan Penegakan Hukum

Opini | Selasa, 19 Mei 2026 - 11:30 WITA

Selasa, 19 Mei 2026 - 11:30 WITA

Krisis Kerusakan Hutan di Kabupaten Bima Hutan bukan sekadar hamparan pepohonan yang berdiri tegak di atas permukaan bumi. Bagi masyarakat Kabupaten Bima, Nusa Tenggara…

Taufan, Dosen Hukum Pidana Universitas Mataram pada kesempatan menjadi Narasumber program Sorot Kamera FHISIP Unram. Foto: Dok. Istimewa.

Opini

Doxing Pejabat: Antara Delik Pidana dan Puncak Ketidakpuasan Sosial

Opini | Minggu, 3 Mei 2026 - 13:00 WITA

Minggu, 3 Mei 2026 - 13:00 WITA

Belakangan ini, jagat digital kita diramaikan oleh fenomena doxing—penyebaran data pribadi—yang menyasar para pejabat publik. Identitas mulai dari nomor seluler hingga alamat rumah pribadi…

Hakim Ketua Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto (kedua kiri) memimpin sidang perdana kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus dengan terdakwa Lettu Sami Lakka, Kapten Nandala Dwi Prasetya, Lettu Budhi Hariyanto Cahyono dan Serda Edi Sudarko di Pengadilan Militer II-08, Jakarta, Rabu (29/4/2026). Foto: ANTARA/Fauzan

Berita

LPW NTB Desak Reformasi Peradilan Militer, Tuntut Kasus Andrie Yunus Diadili di Peradilan Umum

Berita | Rabu, 29 April 2026 - 19:00 WITA

Rabu, 29 April 2026 - 19:00 WITA

MATARAM – Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat (LPW NTB) mengeluarkan pernyataan sikap tegas mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera melakukan reformasi total…

Taufan, S.H.,M.H, dalam kesempatan sebagai narasumber pada program Sorot Kamera FHISIP UNRAM. Foto: Dok Istimewa

Opini

Menagih Janji Reformasi: Kasus Andrie Yunus dan Urgensi Unifikasi Peradilan dalam KUHP Nasional

Opini | Sabtu, 25 April 2026 - 10:10 WITA

Sabtu, 25 April 2026 - 10:10 WITA

Lebih dari dua dekade reformasi berjalan, satu isu krusial masih menyisakan lubang besar dalam supremasi sipil kita: akuntabilitas peradilan militer. Teranyar, kasus penyiraman air…

David Putra Pratama, S.H. , Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram. Foto : Dok. Istimewa

Opini

Suap Bukan Hutang, Oknum 15 Anggota DPRD NTB Layak Diusut

Opini | Kamis, 16 April 2026 - 18:45 WITA

Kamis, 16 April 2026 - 18:45 WITA

Negara tidak boleh tunduk pada pejabat yang terlibat praktik korupsi dalam penggunaan anggaran. Klaim konsultan hukum DPRD NTB yang menyebut 15 anggota dewan bebas…

Ilustrasi : Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia

Pendapat Hukum

Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia

Pendapat Hukum | Minggu, 5 April 2026 - 22:32 WITA

Minggu, 5 April 2026 - 22:32 WITA

Indonesia secara yuridis telah mempertegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika melalui pengintegrasian aturan pidana ke dalam instrumen hukum terbaru. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1…

Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH, M.H.(Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram). Foto : Dok. Istimewa

Berita

Pemberi dan Penerima Suap “Korupsi Dana Siluman”, Akademisi Unram: Ada Keterlibatan Pihak Lain

Berita | Rabu, 1 April 2026 - 19:48 WITA

Rabu, 1 April 2026 - 19:48 WITA

MATARAM – Pasca desakan agar 15 anggota DPRD NTB penerima suap dari berbagai kalangan, akademisi Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)…