redaksi

KPU Lombok Barat menggelar kegiatan bertajuk "Sosialisasi Pendidikan Segmen Pemilih Perempuan" pada Kamis, 12 Februari 2026, Bertempat di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Rohani Inta Dewi/Inspirasi NTB

Berita

Sosialisasi KPU Lobar, Pendidikan Segmen Pemilih Perempuan

Berita | Ulasan  | Minggu, 15 Februari 2026 - 12:50 WIB

Minggu, 15 Februari 2026 - 12:50 WIB

Narasio.com – Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat menggelar kegiatan bertajuk “Sosialisasi Pendidikan Segmen Pemilih Perempuan” pada Kamis, 12 Februari 2026. Bertempat di Ruang Tumbuh…

Ilustrasi: Urgensi dan Polemik Visum bagi Korban Kekerasan Seksual

Analisis

Urgensi dan Polemik Visum bagi Korban Kekerasan Seksual

Analisis  | Minggu, 15 Februari 2026 - 07:30 WIB

Minggu, 15 Februari 2026 - 07:30 WIB

Dalam diskursus hukum pidana di Indonesia, pembuktian merupakan mahkota dari sebuah proses peradilan. Tanpa pembuktian yang sah, keadilan hanyalah sebuah konsep abstrak. Khusus dalam…

Dekan FHISIP UNRAM, Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H., memberikan sambutan pada dikusi Sorot Kamera Seri ke-14 bertajuk “KUHAP Baru: Perluasan Alat Bukti, Ruang Gelap Penyelidikan & Potensi Kesewenang-wenangan” di Ruang Video Conference, Gedung B Program Studi Ilmu Hukum FHISIP Universitas Mataram pada Jumat (6/2/2026). Foto: Baiq Nurul Aini/Sorot Kamera

Berita

Diskusi KUHAP Baru, Pakar Hukum Unram Soroti Perluasan Alat Bukti dan Potensi Kesewenang-wenangan

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan  | Selasa, 10 Februari 2026 - 11:34 WIB

Selasa, 10 Februari 2026 - 11:34 WIB

MATARAM – Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram melalui Sorot Kampus Merah (Sorot Kamera) kembali menyelenggarakan diskusi publik dalam rangkaian…

Pemaparan Yan Mangandar Putra pada Literasi Hukum - Hukum Pidana Nasional Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan”, Sabtu (1712026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Hamzah/PBH LPW NTB

Berita

Aktivis Hukum Bongkar Bobrok Penegakan Hukum: Ribuan Laporan “Hilang”, Aparat Kebal Sanksi Meski Salah Tangkap

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan  | Rabu, 28 Januari 2026 - 09:00 WIB

Rabu, 28 Januari 2026 - 09:00 WIB

MATARAM – Di tengah euforia pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, praktisi hukum justru membunyikan alarm bahaya. Kualitas dan integritas aparat penegak hukum dinilai masih…

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja sama dengan Universitas Mataram (Unram) menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna membahas dan menyempurnakan “Materi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Tata Niaga dan Perlindungan Petani Tembakau”. Narasumber langsung dari Tim Penyusun Naskah Akademik Raperda yaitu Taufan, SH., MH. dan Agung Setiawan, SH., MH. Kegiatan ini menghadirkan berbagai elemen mulai dari akademisi, aktivis, hingga mahasiswa. Foto: Owen Candra/LPW NTB

Berita

Menuju Regulasi Berkeadilan, Bedah Naskah Akademik Raperda Perlindungan Petani Tembakau NTB

Berita  | Selasa, 27 Januari 2026 - 16:49 WIB

Selasa, 27 Januari 2026 - 16:49 WIB

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja sama dengan Universitas Mataram (Unram) menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna membahas dan menyempurnakan “Materi Naskah Akademik…

Pemaparan Joko Jumadi pada Literasi Hukum - Hukum Pidana Nasional Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan”, Sabtu (1712026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Hamzah/PBH LPW NTB

Berita

Ketua Lab Hukum Unram Soroti “Fleksibilitas” KUHP Baru: Waspada Ruang Gelap di Tahap Penyelidikan

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan  | Selasa, 27 Januari 2026 - 09:00 WIB

Selasa, 27 Januari 2026 - 09:00 WIB

MATARAM – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru membawa semangat fleksibilitas hukum yang responsif. Namun, fleksibilitas ini ibarat…

Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Mataram (Unram), Dr. Laely Wulandari, S.H., M.H., saat menjadi narasumber dalam diskusi Sorot Kamera Edisi ke-13 bertajuk "KUHP Nasional: Antara Instrumen Perlindungan & Ancaman Kebebasan Berpendapat", di Ruang Video Conference FHISIP Unram, Kamis (22/1/2026). Foto: Baiq Nurul Aini/Sorot Kamera

Berita

Tegaskan Misi Demokratisasi, Akademisi Unram: KUHP Nasional Tidak Ancam Kebebasan Berpendapat

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan  | Senin, 26 Januari 2026 - 15:00 WIB

Senin, 26 Januari 2026 - 15:00 WIB

MATARAM – Kekhawatiran publik mengenai potensi ancaman terhadap kebebasan berpendapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dinilai tidak berdasar. Sebagai negara demokrasi, pembaruan…

Pemaparan Taufan pada Literasi Hukum - Hukum Pidana Nasional Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan”, Sabtu (17/1/2026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Hamzah/PBH LPW NTB

Hukum Pidana

Akademisi, Praktisi hingga Masyarakat Dituntut Pahami “Roh” KUHP Nasional

Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan  | Senin, 26 Januari 2026 - 13:00 WIB

Senin, 26 Januari 2026 - 13:00 WIB

MATARAM – Pemberlakuan dua produk hukum pidana baru, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mulai…

Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Mataram (Unram), Dr. Syamsul Hidayat, S.H., M.H., dalam diskusi Sorot Kamera Edisi ke-13 bertajuk "KUHP Nasional: Antara Instrumen Perlindungan & Ancaman Kebebasan Berpendapat" di FHISIP Unram, Kamis (22/1/2026). Foto: Baiq Nurul Aini/Sorot Kamera

Berita

Pakar Hukum Unram Urai Perubahan Mendasar KUHP Nasional, Dari Judicial Pardon hingga Delik Penghinaan Pejabat

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan  | Senin, 26 Januari 2026 - 09:00 WIB

Senin, 26 Januari 2026 - 09:00 WIB

MATARAM – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional atau UU Nomor 1 Tahun 2023 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam tata hukum pidana di…

Sosiolog Unram, Dr. Dwi Setiawan Chaniago, ungkap KUHP Nasional Masih Berwajah 'Patrimonial', Kritik Dianggap Pembangkangan Moral, pada genda Diskusi Sorot Kamera seri 13, Kamis (22/01/26) di Ruang Video Conference Prodi Ilmu Hukum FHISIP Unram.

Berita

Sosiolog Unram: KUHP Nasional Masih Berwajah ‘Patrimonial’, Kritik Dianggap Pembangkangan Moral

Berita | Pendidikan | Ulasan  | Minggu, 25 Januari 2026 - 13:00 WIB

Minggu, 25 Januari 2026 - 13:00 WIB

MATARAM – Klaim pemerintah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan tonggak dekolonisasi hukum untuk menggantikan warisan Belanda, mendapat catatan kritis dari kalangan…