Evi Apita Maya: Pariwisata NTB Harus Jadi Lokomotif Bagi Industri Mikro Kecil dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

- Redaksi

Sabtu, 9 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Evi Apita Maya, S.H.,M.Kn. Foto: Dok. Pribadi

i

Evi Apita Maya, S.H.,M.Kn. Foto: Dok. Pribadi

MATARAM – Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Evi Apita Maya, S.H., M.Kn., menekankan pentingnya integrasi antara sektor pariwisata, ketenagakerjaan, dan Industri Mikro Kecil (IMK). Menurutnya, kemajuan pariwisata di NTB tidak boleh hanya menjadi etalase megah, tetapi harus berdampak langsung pada kesejahteraan pengusaha kecil dan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Ditemui media ini setelah agenda Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di SMA 1 Kuripan Lombok Barat pada Rabu (6/5/26), ia memandang pariwisata harus diposisikan sebagai “pasar raksasa” bagi produk-produk IMK dan menjadi solusi atas tantangan ketenagakerjaan di daerah.

IMK Sebagai Penopang Utama Rantai Pasok Wisata

Evi menyoroti bahwa keterkaitan antara pariwisata dan IMK adalah kunci kemandirian ekonomi. Ia mendorong agar hotel, restoran, dan destinasi wisata di NTB memprioritaskan penggunaan produk lokal, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga kebutuhan perlengkapan operasional.

“Sektor pariwisata kita yang sedang tumbuh pesat harus menjadi ‘ibu asuh’ bagi IMK. Jangan sampai wisatawan datang ke NTB, tapi oleh-oleh atau produk yang mereka konsumsi justru didatangkan dari luar daerah. IMK kita harus masuk dalam rantai pasok utama industri pariwisata,” ujar Evi.

Transformasi Tenaga Kerja: Dari Skill Praktis ke Standar Global

Terkait ketenagakerjaan, Evi mengingatkan bahwa karakteristik pekerja IMK di NTB yang mayoritas hanya mengenyam pendidikan dasar (SD/SMP) perlu mendapatkan intervensi khusus. Untuk masuk ke sektor pariwisata yang kompetitif, para pekerja ini memerlukan peningkatan keterampilan (up-skilling).

“Pariwisata membutuhkan standar layanan. Di sinilah peran pemerintah untuk memberikan pelatihan skill praktis kepada pekerja lokal agar mereka tidak hanya menjadi penonton. Kita ingin tenaga kerja lokal di sektor IMK memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata global,” tegasnya.

Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi Pariwisata

Mengingat wajah IMK di NTB didominasi oleh perempuan, Evi melihat peluang besar bagi para ibu rumah tangga untuk terlibat dalam ekonomi kreatif berbasis pariwisata. Pemberdayaan perempuan di sektor ini dinilai mampu menekan angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri (PMI) karena tersedianya peluang ekonomi di kampung halaman sendiri.

“Jika IMK pariwisata kita kuat, para ibu tidak perlu lagi pergi jauh ke luar negeri meninggalkan anak-anak mereka. Mereka bisa berdaya lewat homestay, kuliner khas, atau kerajinan tenun di daerah asal,” tambahnya.

Mendorong Regulasi yang Berpihak

Menutup narasinya, Evi Apita Maya mendesak adanya regulasi yang mewajibkan kolaborasi antara investor besar di sektor pariwisata dengan pelaku IMK lokal. Skema kebijakan yang adil akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata bersifat inklusif dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pariwisata, ketenagakerjaan, dan IMK adalah satu kesatuan ekosistem. Jika ketiganya terhubung dengan baik melalui kebijakan yang tepat, maka kemiskinan dan pengangguran di NTB bisa kita tekan secara signifikan,” pungkas Senator yang dikenal vokal ini.

Penulis : Alyssa Rizkia Haris

Editor : Redaksi Narasio

Lanjutan Narasi

Pakar Hukum Unram Ungkap Fenomena Politik Hukum Pengakuan Adat: Lombok Utara Berani, Sumbawa dan Bima Masih Enggan
Diskusi Sorot Kamera FHISIP Unram: WALHI Tegaskan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Memenuhi Syarat Konstitutif dan Ekologis
Menyelisik Demistifikasi Subjek Hukum Agraria: Di Antara Janji Konstitusi dan Ancaman Fabrikasi Identitas Adat dalam Kawasan Hutan
Ekonomi NTB dan Rekor MotoGP Mandalika 2026, Pakar Ekonomi Unram Soroti Kepastian Investasi dan Ekosistem Sport Tourism
Tingkatkan Keterampilan Mahasiswa Kenotariatan UII, IMMASTA Gelar Pelatihan Pembuatan Akta Autentik
Kemenag NTB Dorong Satgas dan Regulasi Ketat: Mampukah Menghentikan Kekerasan Seksual di Pesantren?
Sorot Kamera Unram dan KOHATI HMI Mataram Kupas Kekerasan Seksual di Pesantren, Desak Pencegahan dan Sistem Perlindungan Korban
Pemecatan Musyafirin oleh PDIP NTB, Dekan FHISIP Unram Ungkap Konsekuensi Hukum Status Komisaris Bank NTB Syariah

Lanjutan Narasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 21:42 WITA

Pakar Hukum Unram Ungkap Fenomena Politik Hukum Pengakuan Adat: Lombok Utara Berani, Sumbawa dan Bima Masih Enggan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:56 WITA

Diskusi Sorot Kamera FHISIP Unram: WALHI Tegaskan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Memenuhi Syarat Konstitutif dan Ekologis

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 08:30 WITA

Menyelisik Demistifikasi Subjek Hukum Agraria: Di Antara Janji Konstitusi dan Ancaman Fabrikasi Identitas Adat dalam Kawasan Hutan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:05 WITA

Ekonomi NTB dan Rekor MotoGP Mandalika 2026, Pakar Ekonomi Unram Soroti Kepastian Investasi dan Ekosistem Sport Tourism

Minggu, 18 Oktober 2026 - 17:30 WITA

Kemenag NTB Dorong Satgas dan Regulasi Ketat: Mampukah Menghentikan Kekerasan Seksual di Pesantren?

Lensa Hari Ini