Darurat Pengelolaan Sampah di NTB

- Redaksi

Sabtu, 9 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yusi Ramadani
(Mahasiswa  Magister Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia). Foto : Dok. Istimewa

i

Yusi Ramadani (Mahasiswa Magister Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia). Foto : Dok. Istimewa

Permasalahan lingkungan di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu krusial yang terus berkembang, terutama di wilayah perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk, pola konsumsi masyarakat, serta aktivitas urban yang semakin masif turut memicu lonjakan timbulan sampah setiap harinya. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya pelestarian lingkungan karena kapasitas pengelolaan sampah di berbagai daerah belum sepenuhnya mampu mengimbangi volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat secara kolektif.

Kondisi Pengelolaan Sampah Nasional

Berdasarkan laporan terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui portal Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2025, data menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Jumlah sampah yang belum terkelola secara nasional mencapai angka 109.092 ton per hari. Sementara itu, volume sampah yang berhasil terkelola secara efektif hanya sebesar 35.747 ton per hari.

Kesenjangan data tersebut membuktikan bahwa sistem manajemen sampah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala fundamental. Masalah ini mencakup minimnya fasilitas pengolahan, sistem pengangkutan yang belum terintegrasi, hingga masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam program pengurangan sampah dari sumbernya.

Krisis Sampah di Pulau Lombok

Salah satu wilayah yang menghadapi urgensi tinggi dalam persoalan ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Data SIPSN 2025 mengungkapkan bahwa hampir seluruh kabupaten dan kota di wilayah ini memiliki %tase sampah belum terkelola yang sangat tinggi. Kabupaten Lombok Barat, misalnya, mencatat angka sampah yang belum terkelola mencapai 99,71 % dengan timbulan sampah harian sebesar 305 ton.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dengan timbulan 451 ton per hari dan %tase sampah belum terkelola sebesar 99,61 %. Sementara itu, Kabupaten Lombok Timur mencatat volume timbulan sampah tertinggi di pulau ini, yakni mencapai 583 ton per hari, di mana 99,75 % di antaranya belum tertangani dengan optimal.

Kondisi di Pulau Sumbawa dan Wilayah Perkotaan

Persoalan ini tidak hanya terpusat di Pulau Lombok, namun juga meluas ke Pulau Sumbawa. Kabupaten Sumbawa tercatat memiliki timbulan 290 ton per hari dengan %tase sampah tidak terkelola sebesar 99,97 %. Di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, angkanya bahkan menyentuh 99,99 %, masing-masing dengan timbulan 113 ton dan 245 ton per hari. Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara juga menunjukkan tren serupa dengan timbulan 64 ton per hari  dan tingkat ketidakterkelolaan di atas 99,88 %, sedangkan Kabupaten Lombok Utara sebesar 99,87% dengan timbulan 105 ton per hari.

Di wilayah perkotaan yang seharusnya menjadi barometer manajemen limbah, Kota Mataram mencatat angka sampah belum terkelola sebesar 99,07 % dari total 305 ton timbulan harian. Sementara itu, Kota Bima memiliki volume sampah 83 ton per hari dengan tingkat ketidakterkelolaan sebesar 99,85 %. Fakta ini menegaskan bahwa infrastruktur pengolahan limbah di pusat kegiatan ekonomi NTB masih memerlukan perhatian yang sangat serius.

Urgensi Kesadaran Masyarakat dan Infrastruktur

Permasalahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya jumlah timbulan sampah, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Di beberapa kawasan permukiman padat penduduk, ketersediaan tempat sampah maupun fasilitas pengelolaan sampah masih terbatas sehingga memengaruhi perilaku masyarakat dalam membuang sampah.

Kondisi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan bahwa pengelolaan limbah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta menjaga kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di NTB tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat demi menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Penulis : Yusi Ramadani (Mahasiswa Magister Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia)

Editor : Redaksi Narasio

Lanjutan Narasi

Ponpes Darurat Kekerasan Seksual, Urgensi Pengawasan dan Perlindungan Santri
Piala Dunia, Memori Kolektif, dan Budaya Massa
Mengokohkan Fondasi Negara, Menagih Etika dalam Demokrasi Substansial
Bittersweet Program Makanan Bergizi Gratis
Ambisi Pajak, Penopang Kehidupan di Tengah Kerentanan Global
Menggugat Paradoks Ekstraktivisme: Ilusi Keadilan di Tengah Kebangkrutan Ekologis
Bukan Lagi “Pembantu”: Dimensi Kemanusiaan di Balik UU PPRT
Ironi Hibah APBD, Birokrasi Menjadi “Mentor” Korupsi Gerakan Mahasiswa

Lanjutan Narasi

Jumat, 24 Juli 2026 - 08:35 WITA

Ponpes Darurat Kekerasan Seksual, Urgensi Pengawasan dan Perlindungan Santri

Kamis, 2 Juli 2026 - 21:29 WITA

Piala Dunia, Memori Kolektif, dan Budaya Massa

Minggu, 28 Juni 2026 - 08:00 WITA

Mengokohkan Fondasi Negara, Menagih Etika dalam Demokrasi Substansial

Senin, 15 Juni 2026 - 19:41 WITA

Bittersweet Program Makanan Bergizi Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 - 09:30 WITA

Ambisi Pajak, Penopang Kehidupan di Tengah Kerentanan Global

Lensa Hari Ini

mantan Bupati Lalu Ahmad Zaini ditangkap KPK. Foto : Dok. Detik.com

Berita

OTT Bupati Lombok Barat, Ironi Alumni Retret Magelang

Rabu, 22 Jul 2026 - 19:11 WITA