redaksi

Dosen Ilmu Komunikasi Aurelius Rofinus Lolong Teluma, S.S., M.A., memperingatkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang berpotensi menjadikan pasal-pasal dalam KUHP sebagai alat pembungkam kritik, terutama bagi warganet (netizen), dalam diskusi Sorot Kamera Edisi ke-13 yang bertajuk "KUHP Nasional: Antara Instrumen Perlindungan & Ancaman Kebebasan Berpendapat", di Ruang Video Conference FHISIP Unram, Kamis (22/1/2026).

Berita

Dosen Komunikasi Unram Ingatkan Bahaya “Energi Politik” di Balik Pasal KUHP Nasional: Netizen Rentan Jadi Korban

Berita | Pendidikan | Ulasan  | Minggu, 25 Januari 2026 - 12:05 WIB

Minggu, 25 Januari 2026 - 12:05 WIB

MATARAM – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terus menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mataram (Unram), Aurelius Rofinus…

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Koordinasi bersama Mitra Pembangunan. Hadir Gubernur NTB, Dr. Muhammad Iqbal, jajaran Bappeda NTB, OPD, BUMN, BUMD serta berbagai perwakilan organisasi masyarakat sipil dan swasta mitra pembangunan yang beroperasi di wilayah NTB. Foto: Yunita/LPW NTB

Berita

Rakor Bappeda NTB dan Mitra, Gubernur: Fokus Tekan Angka Kemiskinan Melalui Pariwisata dan Pangan

Berita | Ulasan  | Sabtu, 24 Januari 2026 - 17:09 WIB

Sabtu, 24 Januari 2026 - 17:09 WIB

MATARAM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda NTB) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB…

Diskusi Sorot Kampus Merah (Sorot Kamera) Seri ke-13 dengan tema “KUHP Nasional: Antara Instrumen Perlindungan & Ancaman Kebebasan Berpendapat", di Ruang Video Conference, Gedung B Program Studi Ilmu Hukum FHISIP Universitas Mataram pada Kamis (22/1). Narasumber dari  Prodi Ilmu Komunikasi FHISIP Unram, Rofinus Lolong Teluma, S.S., M.A., ungkap ancaman kebebasan berpendapat dalam KUHP Nasional.

Berita

Diskusi Sorot Kamera Unram Ungkap Ancaman Kebebasan Berpendapat dalam KUHP Nasional

Berita | Hukum Pidana | Ulasan  | Sabtu, 24 Januari 2026 - 15:16 WIB

Sabtu, 24 Januari 2026 - 15:16 WIB

MATARAM– Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram (FHISIP Unram) melalui program Sorot Kampus Merah (Sorot Kamera) kembali menyelenggarakan diskusi publik perdana…

Ilustrasi: TPAR (Tempat Pemrosesan Akhir Regional) Kebon Kongok dalam kondisi penuh dan upaya Revolusi Pengelolaan Sampah NTB Menuju Energi Baru.

Berita

Napas Tua TPAR Kebon Kongok dan Revolusi Pengelolaan Sampah NTB Menuju Energi Baru

Berita | Lingkungan  | Rabu, 21 Januari 2026 - 16:00 WIB

Rabu, 21 Januari 2026 - 16:00 WIB

MATARAM – Gunung sampah itu tak lagi mampu menampung beban. TPAR (Tempat Pemrosesan Akhir Regional) Kebon Kongok, yang selama ini menjadi muara akhir sisa…

Akademi Politik dan Kebijakan (APK) yang diselenggarakan oleh Komite Independen Sadar Pemilu (KISP), melalui Zoom Meeting pada 17 - 18 Januari 2026.. Foto: Dokumen Pribadi Wihdanul Ahyar

Pendidikan

Urgensi Kesadaran Kritis Generasi Muda dalam Memahami Demokrasi dan Kebijakan

Pendidikan | Ulasan  | Rabu, 21 Januari 2026 - 12:30 WIB

Rabu, 21 Januari 2026 - 12:30 WIB

Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) resmi meluncurkan kegiatan Akademi Politik dan Kebijakan (APK) yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada 17 – 18…

Foto Bersama: Literasi Hukum bertajuk Hukum Pidana Nasional: Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan” pada Sabtu (17/1/2026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: PBH LPW NTB/Hamzah

Berita

Literasi Hukum LPW NTB: Soroti Pasal Krusial, Kesiapan hingga Kerentanan Penerapan KUHP-KUHAP

Berita  | Rabu, 21 Januari 2026 - 08:00 WIB

Rabu, 21 Januari 2026 - 08:00 WIB

MATARAM – Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat (LPW NTB) menyelenggarakan Literasi Hukum bertajuk “Hukum Pidana Nasional: Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan” pada Sabtu…

Ilustrasi: Living Law, Menakar Keseimbangan Asas Legalitas dan Keadilan Masyarakat

Hukum Pidana

Living Law, Menakar Keseimbangan Asas Legalitas dan Keadilan Masyarakat

Hukum Pidana | Ulasan  | Senin, 19 Januari 2026 - 10:24 WIB

Senin, 19 Januari 2026 - 10:24 WIB

Indonesia tengah memasuki era baru dalam sistem pidana pidana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di tengah…

Ilustrasi: Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru, Antara Menjaga Marwah dan Kebebasan Berekspresi

Hukum Pidana

Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru, Antara Menjaga Marwah dan Kebebasan Berekspresi

Hukum Pidana | Ulasan  | Selasa, 13 Januari 2026 - 16:00 WIB

Selasa, 13 Januari 2026 - 16:00 WIB

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional menandai babak baru dalam sejarah hukum di Indonesia. Namun, di balik…

Pidana Mati dalam KUHP Baru

Hukum Pidana

Pidana Mati dalam KUHP Baru

Hukum Pidana | Ulasan  | Senin, 12 Januari 2026 - 16:30 WIB

Senin, 12 Januari 2026 - 16:30 WIB

Indonesia secara resmi telah memasuki era baru dalam penegakan hukum pidana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)….

Ilustrasi: Demonstrasi dalam KUHP Baru, Tanpa Pemberitahuan dan Picu Keonaran Terancam 6 Bulan Penjara

Hukum Pidana

Demonstrasi dalam KUHP Baru, Tanpa Pemberitahuan dan Picu Keonaran Terancam 6 Bulan Penjara

Hukum Pidana | Ulasan  | Sabtu, 10 Januari 2026 - 18:12 WIB

Sabtu, 10 Januari 2026 - 18:12 WIB

Era baru penegakan  hukum  pidana di Indonesia resmi memasuki babak baru seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)….