MATARAM – Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Bali-Nusa Tenggara (HMI BADKO BALI-NUSRA) sukses menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Menakar Ikhtiar Pemprov NTB dalam Melakukan Perimbangan Pembangunan” pada Kamis (30/04/2026). Bertempat di Meeino Warking, Kota Mataram, diskusi ini menghadirkan kolaborasi pemikiran dari unsur pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.
Hadir sebagai pembicara utama, Kepala Bappeda Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si, Akademisi Universitas Bima Internasional Dr. Alfisahrin, M.Si, serta Direktur Lembaga Pengembangan Wilayah (LPW) NTB, Taufan, S.H., M.H.
Ketua Umum HMI BADKO BALI-NUSRA, Caca Handika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa isu perimbangan pembangunan tidak boleh terjebak pada persoalan fisik semata. Ia menekankan bahwa berbagai permasalahan yang terjadi di NTB perlu diletakan kembali pada tujuan keadilan bagi seluruh rakyat.
“Langkah-langkah Pemerintah dengan berbagai program perlu dikawal, yang baik kita awasi, dan yang kurang kita kritis, demi mewujudkan NTB Makmur Mendunia”, ungkapnya.
Sinergi Kebijakan dan Tantangan
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, dalam uraiannya menyatakan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan roda penggerak visi NTB Makmur Mendunia.
Ia mengakui angka kemiskinan masih cukup tinggi, namun demikian pemerintah telah menentukan strategi dan titik prioritas, dan anggaran untuk peningkatan SDM adalah yang tertinggi.
Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan pula bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjahit ketimpangan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ia mengakui bahwa tantangan utama terletak pada kapasitas fiskal yang harus dibagi untuk berbagai urusan wajib, termasuk pemulihan lingkungan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Perencanaan pembangunan ke depan memang harus lebih menonjolkan sisi inklusivitas dan keberlanjutan lingkungan sebagaimana tertuang dalam visi jangka menengah dan jangka panjang daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Alfisahrin selaku akademisi menyinggung disparitas infrastruktur jalan dan pendidikan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta antara pusat kota dengan wilayah pelosok, menjadi penghambat utama bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam industri strategis.
Ia pun menekankan perlunya hilirisasi industri di wilayah luar pusat pertumbuhan. Namun, ia mengingatkan bahwa hilirisasi tersebut membutuhkan kesiapan tenaga kerja lokal yang kompeten. “Pendidikan dan infrastruktur pendukung harus menjadi lokomotif. Jangan sampai industri masuk, tapi SDM kita hanya jadi penonton,” jelasnya.
Kemiskinan, Pendidikan, SDM
Dalam paparannya, Taufan menyinggung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu penurunan Tingkat Kemiskinan, Meningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Produktivitas dan Perkuatan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan serta Penguatan Tata kelola Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, meskipun kemiskinan di NTB menunjukan tren menurun, namun masih berada pada level dua digit, lebih tinggi dibanding wilayah pembanding seperti Bali dan NTT.
“Yang lebih penting adalah, dalam perhitungan angka kemiskinan, penting pula memperhatikan angka kadalaman kemiskinan”, urainya.
Pada aspek SDM, ia memaparkan kualitas hidup manusia di NTB terus meningkat, terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik dari 68,14 (2019) menjadi 72,37 (2023). Meskipun meningkat, IPM NTB masih berada di urutan ke-9 secara nasional dan masih di bawah angka rata-rata nasional sebesar 74,39.
Taufan menyoroti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat NTB yang masih tertahan di angka 7,74 tahun.
“Rata-rata lama sekolah di NTB baru mencapai 7,74 tahun atau setara kelas 1 atau 2 SMP, masih di bawah rata-rata nasional (8,77 tahun”, ungkapnya.
Menurutnya, instrumen SDM menjadi kunci dalam menghadapi permasalahan kemiskinan, sampah, penebangan hutan hingga kerusakan lingkungan hidup.
“Kita bicara perimbangan pembangunan, tapi bagaimana masyarakat bisa seimbang jika pendidikannya rendah? Akibat literasi yang lemah, banyak warga kita di hulu terpaksa melakukan alih fungsi lahan secara masif demi bertahan hidup. Mereka tidak punya pilihan keahlian lain karena akses pendidikan yang belum merata,” ungkap Taufan.
Ia menambahkan bahwa krisis lingkungan seperti banjir dan masalah sampah adalah dampak nyata dari rendahnya literasi ekologi. “Pendikan untuk meningkatkan SDM adalah kunci”, tegasnya.
Menurutnya, peningkatan aspek pendidikan harus menyentuh area pendidikan formal, nonformal dan informal.
“Pendidikan formal yaitu meningkatkan angka partisipasi sekolah, pendidikan nonformal dapat ditempuh dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, sedangkan pendidikan informal dengan meningkatkan ketahanan keluarga”, bebernya.
Tidak hanya itu, ia menyoroti pula pentingnya tata kelola pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan, pendidikan hingga lingkungan hidup di NTB.
“Tata kelola pemerintah akan mempengaruhi keberhasilan program, seperti yang tercantum dalam RPJMD”, katanya.
Soroti Mismatch Tenaga Kerja
Disamping aspek pendidikan, Taufan menyoroti aspek ketenegakerjaan di NTB memiliki tantangan bahwa tingkat pendidikan pekerja terbanyak adalah tidak sekolah dan tamat SD.
“Data BPS menunjukan, pendidikan pekerja kita masih sangat rendah, terbanyak tidak sekolah dan tamat SD”, ungkapnya.
Taufan mengungkapkan adanya mismatch atau ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan lokal dengan kebutuhan pembangunan di NTB. Hal ini menyebabkan proyek-proyek strategis di daerah belum sepenuhnya melibatkan warga lokal sehingga tidak mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan bagi warga lokal.
“Penting perubahan paradigma masyarakat tentang pendidikan dan ketenagakerjaan, bahwa pendidikan yang ditempuh setidaknya sesuai dengan kebutuhan masa depan daerah”, ungkapnya.
Untuk itu, Taufan mendorong peran Pemerintah Daerah untuk terlibat dalam merubah paradigma masyarakat melalui pendidikan.
“Kita menyaksikan masyarakat kita masih terjebak dalam situasi pilihan pendidikan bidang tertentu untuk mengejar strata sosial”, bebernya.
Rekomendasi Strategis LPW
Taufan memberikan masukan Pemprov NTB, yaitu penguatan pendidikan yang spesifik pada potensi wilayah masing-masing dari tingkat desa.
“Perimbangan pembangunan tidak akan pernah tercapai selama kualitas manusia di satu wilayah tertinggal jauh dari wilayah lainnya. Investasi terbaik bagi NTB hari ini bukanlah beton, melainkan pendidikan dan literasi masyarakatnya,” ungkapnya.
Di samping itu, ia menenkan pada pembangunan antar wilayah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal demikian dengan memperhatikan penataan ruang dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) maupun RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) setiap wilayah.
“Penting menempatkan pembangunan dalam kerangka penataan ruang, sebagai bagian untuk mencegah kerusakan, guna mewujdukan pembangunan berkelanjutan”, pungkas Taufan.
Diskusi yang dipandu oleh pengurus HMI BADKO BALI-NUSRA ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mengawal kebijakan pemerintah provinsi agar lebih berpihak pada keseimbangan ekologi dan penguatan kapasitas manusia NTB.
“Kita harus menjadi mitra kritis Pemerintah Daerah”, tutup Caca Handika, Ketua Umum HMI BADKO Bali-Nusra
Penulis : Yunita, S.H.
Editor : Redaksi Narasio
