Fokus KUHP Nasional

David Putra Pratama, S.H. , Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram. Foto : Dok. Istimewa

Opini

Suap Bukan Hutang, Oknum 15 Anggota DPRD NTB Layak Diusut

Opini | Kamis, 16 April 2026 - 18:45 WITA

Kamis, 16 April 2026 - 18:45 WITA

Negara tidak boleh tunduk pada pejabat yang terlibat praktik korupsi dalam penggunaan anggaran. Klaim konsultan hukum DPRD NTB yang menyebut 15 anggota dewan bebas…

Ilustrasi : Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia

Pendapat Hukum

Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia

Pendapat Hukum | Minggu, 5 April 2026 - 22:32 WITA

Minggu, 5 April 2026 - 22:32 WITA

Indonesia secara yuridis telah mempertegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika melalui pengintegrasian aturan pidana ke dalam instrumen hukum terbaru. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1…

Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH, M.H.(Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram). Foto : Dok. Istimewa

Berita

Pemberi dan Penerima Suap “Korupsi Dana Siluman”, Akademisi Unram: Ada Keterlibatan Pihak Lain

Berita | Rabu, 1 April 2026 - 19:48 WITA

Rabu, 1 April 2026 - 19:48 WITA

MATARAM – Pasca desakan agar 15 anggota DPRD NTB penerima suap dari berbagai kalangan, akademisi Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)…

Ilustrasi: Urgensi dan Polemik Visum bagi Korban Kekerasan Seksual

Analisis

Urgensi dan Polemik Visum bagi Korban Kekerasan Seksual

Analisis | Minggu, 15 Februari 2026 - 07:30 WITA

Minggu, 15 Februari 2026 - 07:30 WITA

Dalam diskursus hukum pidana di Indonesia, pembuktian merupakan mahkota dari sebuah proses peradilan. Tanpa pembuktian yang sah, keadilan hanyalah sebuah konsep abstrak. Khusus dalam…

Pemaparan Joko Jumadi pada Literasi Hukum - Hukum Pidana Nasional Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan”, Sabtu (1712026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Hamzah/PBH LPW NTB

Berita

Ketua Lab Hukum Unram Soroti “Fleksibilitas” KUHP Baru: Waspada Ruang Gelap di Tahap Penyelidikan

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Selasa, 27 Januari 2026 - 09:00 WITA

Selasa, 27 Januari 2026 - 09:00 WITA

MATARAM – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru membawa semangat fleksibilitas hukum yang responsif. Namun, fleksibilitas ini ibarat…

Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Mataram (Unram), Dr. Laely Wulandari, S.H., M.H., saat menjadi narasumber dalam diskusi Sorot Kamera Edisi ke-13 bertajuk

Berita

Tegaskan Misi Demokratisasi, Akademisi Unram: KUHP Nasional Tidak Ancam Kebebasan Berpendapat

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Senin, 26 Januari 2026 - 15:00 WITA

Senin, 26 Januari 2026 - 15:00 WITA

MATARAM – Kekhawatiran publik mengenai potensi ancaman terhadap kebebasan berpendapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dinilai tidak berdasar. Sebagai negara demokrasi, pembaruan…

Pemaparan Taufan pada Literasi Hukum - Hukum Pidana Nasional Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan”, Sabtu (17/1/2026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Hamzah/PBH LPW NTB

Hukum Pidana

Akademisi, Praktisi hingga Masyarakat Dituntut Pahami “Roh” KUHP Nasional

Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Senin, 26 Januari 2026 - 13:00 WITA

Senin, 26 Januari 2026 - 13:00 WITA

MATARAM – Pemberlakuan dua produk hukum pidana baru, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mulai…

Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Mataram (Unram), Dr. Syamsul Hidayat, S.H., M.H., dalam diskusi Sorot Kamera Edisi ke-13 bertajuk

Berita

Pakar Hukum Unram Urai Perubahan Mendasar KUHP Nasional, Dari Judicial Pardon hingga Delik Penghinaan Pejabat

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Senin, 26 Januari 2026 - 09:00 WITA

Senin, 26 Januari 2026 - 09:00 WITA

MATARAM – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional atau UU Nomor 1 Tahun 2023 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam tata hukum pidana di…

Sosiolog Unram, Dr. Dwi Setiawan Chaniago, ungkap KUHP Nasional Masih Berwajah 'Patrimonial', Kritik Dianggap Pembangkangan Moral, pada genda Diskusi Sorot Kamera seri 13, Kamis (22/01/26) di Ruang Video Conference Prodi Ilmu Hukum FHISIP Unram.

Berita

Sosiolog Unram: KUHP Nasional Masih Berwajah ‘Patrimonial’, Kritik Dianggap Pembangkangan Moral

Berita | Pendidikan | Ulasan | Minggu, 25 Januari 2026 - 13:00 WITA

Minggu, 25 Januari 2026 - 13:00 WITA

MATARAM – Klaim pemerintah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan tonggak dekolonisasi hukum untuk menggantikan warisan Belanda, mendapat catatan kritis dari kalangan…

Dosen Ilmu Komunikasi Aurelius Rofinus Lolong Teluma, S.S., M.A., memperingatkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang berpotensi menjadikan pasal-pasal dalam KUHP sebagai alat pembungkam kritik, terutama bagi warganet (netizen), dalam diskusi Sorot Kamera Edisi ke-13 yang bertajuk

Berita

Dosen Komunikasi Unram Ingatkan Bahaya “Energi Politik” di Balik Pasal KUHP Nasional: Netizen Rentan Jadi Korban

Berita | Pendidikan | Ulasan | Minggu, 25 Januari 2026 - 12:05 WITA

Minggu, 25 Januari 2026 - 12:05 WITA

MATARAM – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terus menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mataram (Unram), Aurelius Rofinus…