Fokus KUHAP baru

Ilustrasi: Urgensi dan Polemik Visum bagi Korban Kekerasan Seksual

Analisis

Urgensi dan Polemik Visum bagi Korban Kekerasan Seksual

Analisis | Minggu, 15 Februari 2026 - 07:30 WITA

Minggu, 15 Februari 2026 - 07:30 WITA

Dalam diskursus hukum pidana di Indonesia, pembuktian merupakan mahkota dari sebuah proses peradilan. Tanpa pembuktian yang sah, keadilan hanyalah sebuah konsep abstrak. Khusus dalam…

Dekan FHISIP UNRAM, Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H., memberikan sambutan pada dikusi Sorot Kamera Seri ke-14 bertajuk “KUHAP Baru: Perluasan Alat Bukti, Ruang Gelap Penyelidikan & Potensi Kesewenang-wenangan” di Ruang Video Conference, Gedung B Program Studi Ilmu Hukum FHISIP Universitas Mataram pada Jumat (6/2/2026). Foto: Baiq Nurul Aini/Sorot Kamera

Berita

Diskusi KUHAP Baru, Pakar Hukum Unram Soroti Perluasan Alat Bukti dan Potensi Kesewenang-wenangan

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Selasa, 10 Februari 2026 - 11:34 WITA

Selasa, 10 Februari 2026 - 11:34 WITA

MATARAM – Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram melalui Sorot Kampus Merah (Sorot Kamera) kembali menyelenggarakan diskusi publik dalam rangkaian…

Pemaparan Yan Mangandar Putra pada Literasi Hukum - Hukum Pidana Nasional Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan”, Sabtu (1712026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Hamzah/PBH LPW NTB

Berita

Aktivis Hukum Bongkar Bobrok Penegakan Hukum: Ribuan Laporan “Hilang”, Aparat Kebal Sanksi Meski Salah Tangkap

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Rabu, 28 Januari 2026 - 09:00 WITA

Rabu, 28 Januari 2026 - 09:00 WITA

MATARAM – Di tengah euforia pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, praktisi hukum justru membunyikan alarm bahaya. Kualitas dan integritas aparat penegak hukum dinilai masih…

Foto Bersama: Literasi Hukum bertajuk Hukum Pidana Nasional: Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan” pada Sabtu (17/1/2026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: PBH LPW NTB/Hamzah

Berita

Literasi Hukum LPW NTB: Soroti Pasal Krusial, Kesiapan hingga Kerentanan Penerapan KUHP-KUHAP

Berita | Rabu, 21 Januari 2026 - 08:00 WITA

Rabu, 21 Januari 2026 - 08:00 WITA

MATARAM – Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat (LPW NTB) menyelenggarakan Literasi Hukum bertajuk “Hukum Pidana Nasional: Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan” pada Sabtu…

Ilustrasi: Wajah Baru Advokat dalam KUHAP 2025, Bukan Sekadar Pelengkap, Tapi Penegak Hukum Sejajar

Hukum Pidana

Wajah Baru Advokat dalam KUHAP 2025, Bukan Sekadar Pelengkap, Tapi Penegak Hukum Sejajar

Hukum Pidana | Ulasan | Rabu, 7 Januari 2026 - 08:00 WITA

Rabu, 7 Januari 2026 - 08:00 WITA

Pada 17 Desember 2025, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Regulasi ini mulai berlaku pada 2…

Ilustrasi : Dari Kolonial ke Nasional, Memahami Perubahan Asas KUHP Baru

Hukum Pidana

Dari Kolonial ke Nasional, Memahami Perubahan Asas KUHP Baru

Hukum Pidana | Ulasan | Minggu, 4 Januari 2026 - 11:20 WITA

Minggu, 4 Januari 2026 - 11:20 WITA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sudah sah diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 sehingga menjadi pedoman baru dalam menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum…

Ilustrasi: Era Baru Hukum Pidana, Mengenal Sanksi dalam KUHP Nasional

Hukum Pidana

Era Baru Hukum Pidana, Mengenal Sanksi dalam KUHP Nasional

Hukum Pidana | Sabtu, 3 Januari 2026 - 10:05 WITA

Sabtu, 3 Januari 2026 - 10:05 WITA

Tanggal 2 Januari 2026 mencatat sejarah monumental bagi dunia hukum Indonesia.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional—atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023—resmi berlaku. Setelah…

Ilustrasi: Penyidik Utama dalam KUHAP Baru Membunuh Taji PPNS, Membangun Arogansi Institusi

Analisis

“Penyidik Utama” dalam KUHAP Baru: Membunuh Taji PPNS, Membangun Arogansi Institusi?

Analisis | Hukum Pidana | Jumat, 2 Januari 2026 - 16:03 WITA

Jumat, 2 Januari 2026 - 16:03 WITA

Palu telah diketok. Pada 17 Desember 2025, Presiden Prabowo mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Sebuah era baru…

Ilustrasi: Berlaku 2 Januari 2026, Berikut Dasar Pembaruan KUHP dan KUHAP Nasional

Hukum Pidana

Berlaku 2 Januari 2026, Berikut Dasar Pembaruan KUHP dan KUHAP Nasional

Hukum Pidana | Ulasan | Minggu, 28 Desember 2025 - 13:30 WITA

Minggu, 28 Desember 2025 - 13:30 WITA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi berlaku pada 2 Januari 2026. KUHP diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1…

Ilustrasi: Revolusi Hukum Acara Pidana, 10 Poin Kunci Pembaruan KUHAP

Hukum Pidana

Revolusi Hukum Acara Pidana : 10 Poin Kunci Pembaruan KUHAP

Hukum Pidana | Ulasan | Jumat, 21 November 2025 - 12:50 WITA

Jumat, 21 November 2025 - 12:50 WITA

Pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dilakukan karena Hukum Acara Pidana kolonial yang berbentuk Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Kitab…