Fokus KUHAP baru

Sorot Kamera FHISIP Unram Kupas Pro-Kontra Upaya Hukum Putusan Bebas Pasca KUHAP Baru, pada Kamis, 13 Agustus 2026. Bertempat di Ruang Sidang Utama (Aula Prof. Zainal Asikin) Lantai 3 Gedung A Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram (FHISIP UNRAM), menghadirkan tiga narasumber utama, yakni M. Hotibul Islam, SH, M.Hum., Dr. Laely Wulandari, SH, MH, dan Dr. Rachman Kafrawi, S.H., M.H. Serta dipandu oleh Nunung Rahmania, SH., MH sebagai moderator. Foto: Fathir/Sorot Kamera

Berita

Polemik Putusan Bebas dalam KUHAP Baru: JPU Bisa Banding atau Tidak?

Berita | Ulasan | Sabtu, 15 Agustus 2026 - 11:48 WITA

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 11:48 WITA

MATARAM — Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru memicu penafsiran beragam di kalangan akademisi dan praktisi…

Dekan FHISIP Universitas Mataram, Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H., pada Diskusi publik Sorot Kamera Seri Ke-20 yang digelar Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram (FHISIP Unram) membedah isu krusial terkait keberadaan upaya hukum terhadap putusan bebas di tengah pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, Kamis (13/8/2026). Foto: Dokumentasi Sorot Kamera

Berita

Menguji Keadilan Pasca-KUHAP Baru: FHISIP Unram Bedah Dilema Upaya Hukum atas Putusan Bebas

Berita | Kamis, 13 Agustus 2026 - 20:00 WITA

Kamis, 13 Agustus 2026 - 20:00 WITA

MATARAM — Diskusi publik Sorot Kamera Seri Ke-20 yang digelar Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram (FHISIP Unram) membedah isu krusial…

David Putra Pratama (Kabid PTKP BADKO HMI Bali-Nusra). Foto :  Dok. Istimewa

Opini

Kepemimpinan Kapolda Edy Murbowo, Retorika Manis di Tengah Krisis Keadilan

Opini | Selasa, 5 Mei 2026 - 08:00 WITA

Selasa, 5 Mei 2026 - 08:00 WITA

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini tengah menyaksikan sebuah dinamika penegakan hukum yang dikelola oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda) NTB, Irjen Pol. Edy…

Sidang Perdana Praperadian Badai NTB. Foto : Koalisi Anti    Kriminalisasi Aktivis NTB

Berita

Kapolres Bima Dinilai Tak Patuh, Mangkir Sidang Perdana Praperadilan Badai NTB

Berita | Selasa, 31 Maret 2026 - 10:00 WITA

Selasa, 31 Maret 2026 - 10:00 WITA

Mataram – Sidang perdana permohonan praperadilan yang diajukan oleh Uswatun Hasanah alias Badai NTB terhadap Kapolres Bima terpaksa ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri…

Ilustrasi: Urgensi dan Polemik Visum bagi Korban Kekerasan Seksual

Analisis

Urgensi dan Polemik Visum bagi Korban Kekerasan Seksual

Analisis | Minggu, 15 Februari 2026 - 07:30 WITA

Minggu, 15 Februari 2026 - 07:30 WITA

Dalam diskursus hukum pidana di Indonesia, pembuktian merupakan mahkota dari sebuah proses peradilan. Tanpa pembuktian yang sah, keadilan hanyalah sebuah konsep abstrak. Khusus dalam…

Dekan FHISIP UNRAM, Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H., memberikan sambutan pada dikusi Sorot Kamera Seri ke-14 bertajuk “KUHAP Baru: Perluasan Alat Bukti, Ruang Gelap Penyelidikan & Potensi Kesewenang-wenangan” di Ruang Video Conference, Gedung B Program Studi Ilmu Hukum FHISIP Universitas Mataram pada Jumat (6/2/2026). Foto: Baiq Nurul Aini/Sorot Kamera

Berita

Diskusi KUHAP Baru, Pakar Hukum Unram Soroti Perluasan Alat Bukti dan Potensi Kesewenang-wenangan

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Selasa, 10 Februari 2026 - 11:34 WITA

Selasa, 10 Februari 2026 - 11:34 WITA

MATARAM – Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram melalui Sorot Kampus Merah (Sorot Kamera) kembali menyelenggarakan diskusi publik dalam rangkaian…

Pemaparan Yan Mangandar Putra pada Literasi Hukum - Hukum Pidana Nasional Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan”, Sabtu (1712026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Hamzah/PBH LPW NTB

Berita

Aktivis Hukum Bongkar Bobrok Penegakan Hukum: Ribuan Laporan “Hilang”, Aparat Kebal Sanksi Meski Salah Tangkap

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Rabu, 28 Januari 2026 - 09:00 WITA

Rabu, 28 Januari 2026 - 09:00 WITA

MATARAM – Di tengah euforia pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, praktisi hukum justru membunyikan alarm bahaya. Kualitas dan integritas aparat penegak hukum dinilai masih…

Foto Bersama: Literasi Hukum bertajuk Hukum Pidana Nasional: Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan” pada Sabtu (17/1/2026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: PBH LPW NTB/Hamzah

Berita

Literasi Hukum LPW NTB: Soroti Pasal Krusial, Kesiapan hingga Kerentanan Penerapan KUHP-KUHAP

Berita | Rabu, 21 Januari 2026 - 08:00 WITA

Rabu, 21 Januari 2026 - 08:00 WITA

MATARAM – Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat (LPW NTB) menyelenggarakan Literasi Hukum bertajuk “Hukum Pidana Nasional: Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan” pada Sabtu…

Ilustrasi: Wajah Baru Advokat dalam KUHAP 2025, Bukan Sekadar Pelengkap, Tapi Penegak Hukum Sejajar

Hukum Pidana

Wajah Baru Advokat dalam KUHAP 2025, Bukan Sekadar Pelengkap, Tapi Penegak Hukum Sejajar

Hukum Pidana | Ulasan | Rabu, 7 Januari 2026 - 08:00 WITA

Rabu, 7 Januari 2026 - 08:00 WITA

Pada 17 Desember 2025, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Regulasi ini mulai berlaku pada 2…

Ilustrasi : Dari Kolonial ke Nasional, Memahami Perubahan Asas KUHP Baru

Hukum Pidana

Dari Kolonial ke Nasional, Memahami Perubahan Asas KUHP Baru

Hukum Pidana | Ulasan | Minggu, 4 Januari 2026 - 11:20 WITA

Minggu, 4 Januari 2026 - 11:20 WITA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sudah sah diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 sehingga menjadi pedoman baru dalam menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum…