Fokus KUHAP baru

Ilustrasi : Dari Kolonial ke Nasional, Memahami Perubahan Asas KUHP Baru

Hukum Pidana

Dari Kolonial ke Nasional, Memahami Perubahan Asas KUHP Baru

Hukum Pidana | Ulasan | Minggu, 4 Januari 2026 - 11:20 WITA

Minggu, 4 Januari 2026 - 11:20 WITA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sudah sah diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 sehingga menjadi pedoman baru dalam menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum…

Ilustrasi: Era Baru Hukum Pidana, Mengenal Sanksi dalam KUHP Nasional

Hukum Pidana

Era Baru Hukum Pidana, Mengenal Sanksi dalam KUHP Nasional

Hukum Pidana | Sabtu, 3 Januari 2026 - 10:05 WITA

Sabtu, 3 Januari 2026 - 10:05 WITA

Tanggal 2 Januari 2026 mencatat sejarah monumental bagi dunia hukum Indonesia.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional—atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023—resmi berlaku. Setelah…

Ilustrasi: Penyidik Utama dalam KUHAP Baru Membunuh Taji PPNS, Membangun Arogansi Institusi

Analisis

“Penyidik Utama” dalam KUHAP Baru: Membunuh Taji PPNS, Membangun Arogansi Institusi?

Analisis | Hukum Pidana | Jumat, 2 Januari 2026 - 16:03 WITA

Jumat, 2 Januari 2026 - 16:03 WITA

Palu telah diketok. Pada 17 Desember 2025, Presiden Prabowo mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Sebuah era baru…

Ilustrasi: Berlaku 2 Januari 2026, Berikut Dasar Pembaruan KUHP dan KUHAP Nasional

Hukum Pidana

Berlaku 2 Januari 2026, Berikut Dasar Pembaruan KUHP dan KUHAP Nasional

Hukum Pidana | Ulasan | Minggu, 28 Desember 2025 - 13:30 WITA

Minggu, 28 Desember 2025 - 13:30 WITA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi berlaku pada 2 Januari 2026. KUHP diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1…

Ilustrasi: Revolusi Hukum Acara Pidana, 10 Poin Kunci Pembaruan KUHAP

Hukum Pidana

Revolusi Hukum Acara Pidana : 10 Poin Kunci Pembaruan KUHAP

Hukum Pidana | Ulasan | Jumat, 21 November 2025 - 12:50 WITA

Jumat, 21 November 2025 - 12:50 WITA

Pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dilakukan karena Hukum Acara Pidana kolonial yang berbentuk Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Kitab…