Suap Bukan Hutang, Oknum 15 Anggota DPRD NTB Layak Diusut Permohonan Praperadilan Badai NTB Ditolak, Koalisi Aktivis Sebut Hakim Abaikan Kepastian Hukum Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia Pemberi dan Penerima Suap “Korupsi Dana Siluman”, Akademisi Unram: Ada Keterlibatan Pihak Lain Kapolres Bima Dinilai Tak Patuh, Mangkir Sidang Perdana Praperadilan Badai NTB
Hukum Pidana | Ulasan | Jumat, 21 November 2025 - 12:50 WITA
Pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dilakukan karena Hukum Acara Pidana kolonial yang berbentuk Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Kitab…
Sumber: Kemenag