Laporan Ruang Hukum

Ilustrasi: Penanggulangan Korupsi dengan Pengembalian Kerugian Negara

Opini

Penanggulangan Korupsi dengan Pengembalian Kerugian Negara

Opini | Selasa, 11 November 2025 - 13:00 WITA

Selasa, 11 November 2025 - 13:00 WITA

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju perkembangan bangsa, maka semakin meningkat pula dan mendorong untuk melakukan…

Ilustrasi: Melampaui Penjara, Memahami Gerakan Abolisionisme dan Transformasi Keadilan Pidana.

Hukum Pidana

Melampaui Penjara: Memahami Gerakan Abolisionisme dan Transformasi Keadilan Pidana

Hukum Pidana | Minggu, 9 November 2025 - 12:40 WITA

Minggu, 9 November 2025 - 12:40 WITA

Ketika Hukum Pidana Gagal Menyelesaikan Masalah Hukum pidana secara inheren memiliki sifat represif; ia hadir sebagai reaksi setelah tindak pidana terjadi. Karakteristik ini sering…

Ilustrasi: Dilema Hukum Positif vs Realitas Sosial, Menggali Esensi Hukum Progresif di Indonesia

Opini

Dilema Hukum Positif vs Realitas Sosial: Menggali Esensi Hukum Progresif di Indonesia

Opini | Sabtu, 8 November 2025 - 17:08 WITA

Sabtu, 8 November 2025 - 17:08 WITA

Ketika Robot Hukum Berhadapan dengan Realitas Sosial Indonesia, sebagai negara hukum (sesuai UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 3), menganut azas legalitas. Konsekuensinya, setiap…

Ilustrasi: Kehidupan masyarakat Adat. Foto: Penulis/Alfi Thoriq Al Hasan

Opini

Putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024: Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

Opini | Jumat, 7 November 2025 - 13:00 WITA

Jumat, 7 November 2025 - 13:00 WITA

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta…

Pendampingan terhadap disabilitas korban kekerasan seksual oleh Tim Pusat Bantuan Hukum LPW NTB, sebagai upaya membuka akses keadilan. Foto: Dok. LPW NTB, 2022.

Pendapat Hukum

Bantuan Hukum dan Akses Keadilan, Usaha Menjamin Kesetaraan

Pendapat Hukum | Rabu, 5 November 2025 - 18:40 WITA

Rabu, 5 November 2025 - 18:40 WITA

Keadilan merupakan hak dasar bagi setiap manusia, tanpa dibedakan oleh status sosial, ekonomi, atau pendidikan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum…

Supremasi Hukum yang Terdistorsi, Menggugat Konsep Rechtsstaat di Era Kejahatan Kerah Putih. Foto: Ilustrasi Narasio

Opini

Supremasi Hukum yang Terdistorsi: Menggugat Konsep Rechtsstaat di Era Kejahatan Kerah Putih

Opini | Rabu, 5 November 2025 - 12:50 WITA

Rabu, 5 November 2025 - 12:50 WITA

Pilar Rechtsstaat yang Tergugat: Dari Otoriter ke Kerancuan Hukum Secara teoretik, reputasi besar negara hukum (rechtsstaat) selalu termahsyurkan dalam wacana dan “diobral” oleh para…

Kawasan Kuta Mandalika, memiliki sejarah panjang dari Rezim Otoriter ke Legitimasi Hukum, hingga munculnya Sirkuit Mandalika yang dikelola ITDC. Foto: Dok. Narasio

Pendapat Hukum

Penggusuran Lahan Mandalika: Dari Rezim Otoriter ke Legitimasi Hukum

Pendapat Hukum | Selasa, 4 November 2025 - 21:22 WITA

Selasa, 4 November 2025 - 21:22 WITA

Penggusuran lahan di Kuta Mandalika, Pulau Lombok, telah berlangsung dalam periode waktu yang panjang, membentang dari tahun 1991 hingga 2021. Ironisnya, proyek yang dimulai…

Ilustrasi AI: MBG, Antara Manfaat, Tantangan Keracunan, dan Kelembagaan

Berita

Membedah Program Makan Bergizi Gratis: Antara Manfaat, Tantangan Keracunan, dan Kelembagaan

Berita | Opini | Minggu, 2 November 2025 - 21:57 WITA

Minggu, 2 November 2025 - 21:57 WITA

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi topik perbincangan hangat, menjanjikan peningkatan gizi anak-anak Indonesia sebagai investasi masa depan bangsa. Namun, layaknya inisiatif besar,…

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, salah satu wilayah rentan akar Konflik Lahan di NTB

Opini

Akar Konflik Lahan dan Kutukan Sumber Daya Alam

Opini | Kamis, 30 Oktober 2025 - 12:31 WITA

Kamis, 30 Oktober 2025 - 12:31 WITA

Akar konflik lahan mencakup politik, ekonomi hingga ekologis masih menjadi sekelumit masalah bagi pemerintah dari masa ke masa. Perlu upaya serius pemerintah untuk mengakhiri…

Kondisi sampah disalah satu pantai wilayah Kota Mataram, NTB

Lingkungan

Kebijakan Pemerintah Daerah Menuju Indonesia Bebas Sampah

Lingkungan | Opini | Rabu, 29 Oktober 2025 - 16:21 WITA

Rabu, 29 Oktober 2025 - 16:21 WITA

Indonesia telah berkomitmen menjalankan agenda utama internasional melalui PBB mewujudkan Sustainable Development Goals tahun 2030. Arah kebijakan pemerintah daerah menuju Indonesia Bebas sampah, perlu…