Taufan S.H.,M.H,

Ilustrasi: Korupsi Elit Perwakilan Rakyat, Mengapa Legislator Mengkhianati Rakyat

Analisis

Korupsi Elit Perwakilan Rakyat, Mengapa Legislator Mengkhianati Rakyat?

Analisis  | Jumat, 21 November 2025 - 22:29 WIB

Jumat, 21 November 2025 - 22:29 WIB

Korupsi di kalangan pejabat publik, khususnya perwakilan rakyat yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun tingat daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan fenomena…

Ilustrasi: Reformasi Polri Setengah Hati, Bayang-Bayang Institusional dan Kegagalan Substantif

Analisis

Reformasi Polri Setengah Hati, Bayang-Bayang Institusional dan Kegagalan Substantif

Analisis | Ulasan  | Jumat, 21 November 2025 - 17:30 WIB

Jumat, 21 November 2025 - 17:30 WIB

Reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menjadi narasi abadi sejak era Reformasi 1998. Namun, alih-alih menampilkan wajah baru yang benar-benar humanis,…

Ilustrasi: Revolusi Hukum Acara Pidana, 10 Poin Kunci Pembaruan KUHAP

Hukum Pidana

Revolusi Hukum Acara Pidana : 10 Poin Kunci Pembaruan KUHAP

Hukum Pidana | Ulasan  | Jumat, 21 November 2025 - 12:50 WIB

Jumat, 21 November 2025 - 12:50 WIB

Pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dilakukan karena Hukum Acara Pidana kolonial yang berbentuk Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Kitab…

Hakim Konstitusi, Suhartoyo pada Sidang Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Kamis, 25 September 2025. Foto: Mahkamah Konstitusi RI/Youtube

Analisis

Mengakhiri Celah Dwifungsi Polri dan Menegakkan Supremasi Sipil: Catatan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025

Analisis  | Rabu, 19 November 2025 - 08:39 WIB

Rabu, 19 November 2025 - 08:39 WIB

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 merupakan salah satu tonggak penting dalam reformasi kelembagaan Kepolisian. Putusan ini secara fundamental menyentuh inti dari prinsip profesionalisme…

Ilustrasi: Optimalisasi ADD, Belajar dari Temuan Korupsi, Perencanaan Desa Wajib Dibenahi

Analisis

Optimalisasi ADD: Belajar dari Temuan Korupsi, Perencanaan Desa Wajib Dibenahi

Analisis | Desa  | Selasa, 18 November 2025 - 16:00 WIB

Selasa, 18 November 2025 - 16:00 WIB

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Alokasi Dana Desa (ADD) telah menjadi katalisator dan energi besar bagi percepatan pembangunan…

Ilustrasi: Ekspansi Pertambangan, Antara Investasi dan Keadilan Ekologis.

Analisis

Ekspansi Pertambangan, Antara Investasi dan Keadilan Ekologis

Analisis  | Senin, 17 November 2025 - 21:00 WIB

Senin, 17 November 2025 - 21:00 WIB

Indonesia diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam mineral dan batubara (Minerba) yang sangat strategis, menjadikannya pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pengelolaan sektor ini,…

Ilustrasi: Memahami Pertambangan Rakyat Dasar Hukum, Syarat Izin IPR, dan Kewajiban Pelaku

Lingkungan

Memahami Pertambangan Rakyat: Dasar Hukum, Syarat Izin IPR, dan Kewajiban Pelaku

Lingkungan | Ulasan  | Sabtu, 15 November 2025 - 08:40 WIB

Sabtu, 15 November 2025 - 08:40 WIB

Apa Itu Pertambangan Rakyat dan Mengapa Penting? Pertambangan Rakyat (PR) adalah kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan skala terbatas. Kegiatan ini…

Ilustrasi: Belanja Tidak Terduga, Pilar Keuangan Daerah dalam Menghadapi Krisis dan Bencana

Berita

Belanja Tidak Terduga, Pilar Keuangan Daerah dalam Menghadapi Krisis dan Bencana

Berita | Ulasan  | Senin, 10 November 2025 - 12:50 WIB

Senin, 10 November 2025 - 12:50 WIB

Ketidakpastian dan risiko bencana selalu menjadi tantangan serius bagi setiap daerah. Mulai dari bencana alam tak terduga, krisis kesehatan non-alam, hingga gejolak sosial, semuanya…

Ilustrasi: Melampaui Penjara, Memahami Gerakan Abolisionisme dan Transformasi Keadilan Pidana.

Hukum Pidana

Melampaui Penjara: Memahami Gerakan Abolisionisme dan Transformasi Keadilan Pidana

Hukum Pidana  | Minggu, 9 November 2025 - 12:40 WIB

Minggu, 9 November 2025 - 12:40 WIB

Ketika Hukum Pidana Gagal Menyelesaikan Masalah Hukum pidana secara inheren memiliki sifat represif; ia hadir sebagai reaksi setelah tindak pidana terjadi. Karakteristik ini sering…

Ilustrasi: Dilema Hukum Positif vs Realitas Sosial, Menggali Esensi Hukum Progresif di Indonesia

Opini

Dilema Hukum Positif vs Realitas Sosial: Menggali Esensi Hukum Progresif di Indonesia

Opini  | Sabtu, 8 November 2025 - 17:08 WIB

Sabtu, 8 November 2025 - 17:08 WIB

Ketika Robot Hukum Berhadapan dengan Realitas Sosial Indonesia, sebagai negara hukum (sesuai UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 3), menganut azas legalitas. Konsekuensinya, setiap…