Optimalisasi ADD: Belajar dari Temuan Korupsi, Perencanaan Desa Wajib Dibenahi

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Alokasi Dana Desa (ADD) telah menjadi katalisator dan energi besar bagi percepatan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Realisasi ADD, yang bergulir masif sejak tahun 2015, menunjukkan arah perubahan positif dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan desa.

Namun, di balik geliat positif tersebut, implementasi ADD masih dibayangi oleh berbagai tantangan mendasar. Tiga lembaga negara utama—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)—telah menyoroti permasalahan dalam pengelolaan dana ini.

Tantangan Krusial dalam Pengelolaan ADD

Hasil kajian dan temuan lembaga negara, pasca diundangkan tahun 2014 menunjukkan adanya permasalahan struktural dan manajerial yang perlu direspons secara kolektif:

• KPK (Kajian 2015 & 2017): Menemukan 14 permasalahan yang terbagi dalam empat aspek utama: regulasi kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia (SDM). Rekomendasi utama adalah pembenahan sistem dan tata kelola melalui reformasi birokrasi di tingkat desa.

• Kejaksaan Agung (2017): Mengungkapkan enam masalah, termasuk pemotongan ADD, proyek fiktif, rendahnya kemampuan manajerial aparatur desa, penggunaan rekening pribadi, dan masalah teknis penyaluran dana.

• Polri (Data 2012–2017): Mencatat sekitar 214 kasus penyalahgunaan dana desa melibatkan kerugian hingga Rp46 miliar, dilakukan melalui penggelapan, pemotongan, dan laporan fiktif.

Regulasi dari Pemerintah Pusat, seperti Peraturan Menteri Desa (Permendes) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, bertujuan memberikan panduan dan keleluasan kepada Pemerintah Desa untuk memilih program yang sesuai dengan masalah dan potensi lokal (SDM dan Sumber Daya Alam/SDA).

Masalah Utama di Tingkat Desa: Minimnya Perencanaan Berbasis Kebutuhan

Meskipun sudah ada panduan, realitas di lapangan (seperti pengamatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat/NTB) menunjukkan bahwa sebagian besar desa belum memanfaatkan ADD secara optimal karena kekeliruan mendasar pada tahap perencanaan.

Permasalahan Umum:

1. Tidak Tepat Sasaran: Kebijakan prioritas yang diambil cenderung tidak tepat sasaran dan tidak didasarkan pada kajian mendalam mengenai kebutuhan/potensi mendasar masyarakat desa.

2. Anggaran Normatif: ADD habis untuk anggaran penyelenggaraan atau pembangunan fisik/nonfisik yang bersifat “ikut-ikutan” atau normatif, bukan untuk program yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM dan ekonomi secara berkelanjutan.

3. Inovasi yang Kurang Optimal: Program unggulan seperti pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) seringkali tidak inovatif, tidak didukung kajian pasar, dan akhirnya tidak berjalan optimal.

4. Fokus Jangka Pendek: Perubahan fisik memang terlihat (perbaikan kantor, penambahan aset kendaraan), namun kebijakan tersebut seringkali bukan pilihan prioritas yang tepat untuk mengatasi masalah utama desa, seperti kemiskinan atau kualitas pendidikan.

Intinya: Pembangunan setiap desa harus unik. Program tidak bisa disamaratakan. Kekeliruan ini berakar pada ketidakmampuan Pemerintah Desa untuk memulai pembangunan dari tahap paling krusial: Identifikasi Masalah dan Potensi Desa yang Akurat.

Optimalisasi ADD Melalui Perencanaan Kunci dalam Musyawarah Desa

Menurut Jones (dalam Budi Winarno, 2012), pengenalan masalah menempati urutan paling awal dalam proses kebijakan. Kegagalan menyelesaikan persoalan publik seringkali disebabkan oleh masalah yang diselesaikan tidaklah tepat.

UU Desa menegaskan bahwa sistem pembangunan desa dilakukan melalui tiga tahap: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Tahap perencanaan harus ditentukan melalui Musyawarah Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat. Ini adalah ruang partisipasi aktif untuk menuangkan gagasan kemajuan desa.

Tuntutan Kualifikasi Pemerintah Desa (4 Kunci Kemampuan)

Agar perencanaan ADD berhasil dan berorientasi masa depan, Pemerintah Desa dituntut memiliki empat kemampuan strategis:

1. Memahami dan Mengaplikasikan Regulasi Pusat

Pemerintah Desa harus mampu memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Nawa Cita, UU Desa, serta Permendes Prioritas. Pemahaman ini harus diterjemahkan menjadi kebijakan lokal, misalnya melalui pembangunan BUM Desa atau penyediaan sarana prasarana.

2. Menyesuaikan dengan Arah Kebijakan Daerah

Perencanaan Pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) wajib mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota (Pasal 79 UU Desa). Hal ini untuk memastikan adanya harmonisasi program antara desa dan pemerintah daerah di atasnya.

3. Mengidentifikasi Masalah dan Potensi Desa secara Detail (Diagnosis Akurat)

Ini adalah tahap paling krusial. Identifikasi harus mencakup:

• Identifikasi SDM: Mendata masyarakat dari berbagai aspek (pendidikan, pekerjaan, ekonomi, masalah sosial/kriminalitas, bakat/minat).

• Identifikasi SDA: Mendata kondisi geografis dan potensi alam (pertanian, perkebunan, hasil alam unggulan).

Contoh Solusi Berbasis Masalah (Studi Kasus NTB):

4. Menentukan Langkah Strategis dan Prioritas Akurat

Mengingat ADD yang terbatas, kebijakan harus fokus dan memiliki daya ungkit tinggi. Penetapan prioritas harus dilakukan setelah diagnosis masalah dan potensi. Melibatkan tenaga ahli (hukum, akuntansi, atau perencana) dalam penyusunan RPJM Desa dapat membantu menghitung kebutuhan dan proyeksi anggaran secara akurat.

Inti Perencanaan: Perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada masalah dan potensi (kebutuhan) SDM dan SDA, serta memperhatikan elemen hukum dan kebijakan Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota).

Memperkuat Peran Pemerintah Daerah: Membangun Ekosistem Desa yang Kuat

Progresivitas Pemerintah Pusat melalui inovasi kebijakan dari Kemendes PDTT belum cukup untuk menciptakan lompatan kuantum di desa. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memegang peran kunci dalam mendorong percepatan tujuan pembangunan desa.

Berdasarkan UU Desa, peran Pemerintah Daerah meliputi:

1. Penyediaan Informasi: Kabupaten/Kota wajib menyediakan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan bagi desa.

2. Pendorong BUM Desa: Pemerintah dan Pemda wajib mendorong perkembangan BUM Desa melalui fasilitasi dan pembinaan.

3. Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. Pemberdayaan Masyarakat: Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota wajib memberdayakan masyarakat desa.

Solusi Penguatan Regulasi di Tingkat Daerah

Untuk menanggapi masalah perencanaan yang lemah, Pemerintah Daerah perlu memperkuat perangkat regulasi teknis yang terintegrasi:

• Regulasi Terintegrasi: Membentuk peraturan daerah yang menghubungkan kebijakan/program Pemda (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan perencanaan desa, terutama terkait pembangunan SDM, inovasi BUM Desa, dan pemberdayaan.

• Sistem Data Statistik Desa: Mewajibkan adanya data statistik atau informasi detail setiap desa yang diperbarui per tahun sebagai basis data untuk perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa).

• Perbaikan Syarat Calon Kepala Desa: Mempertimbangkan klasifikasi tingkat pendidikan calon kepala desa, bahkan mewajibkan sertifikat pelatihan/kursus di bidang hukum, ekonomi, dan sosial yang diselenggarakan lembaga yang ditunjuk Pemda. Hal ini bertujuan meningkatkan kapasitas manajerial dan pemahaman regulasi aparatur desa.

Pendekatan ini memerlukan kajian yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk merumuskan formula yang tepat. Kerja sama multisektoral antara Polri, Kemendagri, dan Kemendes PDTT harus ditingkatkan melalui jangkauan dan keterlibatan komponen lain secara terintegrasi, menjadikan persoalan ADD sebagai persoalan sistemik.

Memaknai ADD sebagai Investasi Masa Depan

Optimalisasi manfaat Alokasi Dana Desa adalah keniscayaan yang dapat dicapai melalui penguatan fondasi perencanaan di tingkat Musyawarah Desa. Dengan keterbatasan ADD, kebijakan prioritas harus didasarkan pada diagnosis akurat masalah dan potensi SDM dan SDA desa.

Perencanaan pembangunan desa harus dimaknai sebagai pembangunan masa depan, sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 untuk mencapai kesejahteraan umum.

Perencanaan pembangunan desa yang tidak melalui tahap kajian masalah dan potensi yang mendalam adalah kebijakan yang mengandung ketidaktahuan terhadap tujuan sejati pembangunan desa.

Dengan sistem perencanaan yang kuat dan dukungan regulasi dari Pemerintah Daerah, ADD akan bertransformasi dari sekadar dana bagi hasil menjadi instrumen investasi strategis untuk menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

*Penulis adalah Dosen Bagian Hukum Pidana Prodi Ilmu Hukum FH-ISIP Universitas Mataram, Pengajar Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Kriminologi & Victimologi, Hukum Acara Pidana, Praktik Peradilan Pidana. Pendiri Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat (LPW NTB), Tim Perancang Kebijakan pada Organisasi Perangkat Daerah dan Organisasi Masyarakat Sipil NTB.