redaksi

Foto Bersama: Literasi Hukum bertajuk Hukum Pidana Nasional: Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan” pada Sabtu (17/1/2026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: PBH LPW NTB/Hamzah

Berita

Literasi Hukum LPW NTB: Soroti Pasal Krusial, Kesiapan hingga Kerentanan Penerapan KUHP-KUHAP

Berita  | Rabu, 21 Januari 2026 - 08:00 WIB

Rabu, 21 Januari 2026 - 08:00 WIB

MATARAM – Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat (LPW NTB) menyelenggarakan Literasi Hukum bertajuk “Hukum Pidana Nasional: Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan” pada Sabtu…

Ilustrasi: Living Law, Menakar Keseimbangan Asas Legalitas dan Keadilan Masyarakat

Hukum Pidana

Living Law, Menakar Keseimbangan Asas Legalitas dan Keadilan Masyarakat

Hukum Pidana | Ulasan  | Senin, 19 Januari 2026 - 10:24 WIB

Senin, 19 Januari 2026 - 10:24 WIB

Indonesia tengah memasuki era baru dalam sistem pidana pidana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di tengah…

Ilustrasi: Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru, Antara Menjaga Marwah dan Kebebasan Berekspresi

Hukum Pidana

Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru, Antara Menjaga Marwah dan Kebebasan Berekspresi

Hukum Pidana | Ulasan  | Selasa, 13 Januari 2026 - 16:00 WIB

Selasa, 13 Januari 2026 - 16:00 WIB

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional menandai babak baru dalam sejarah hukum di Indonesia. Namun, di balik…

Pidana Mati dalam KUHP Baru

Hukum Pidana

Pidana Mati dalam KUHP Baru

Hukum Pidana | Ulasan  | Senin, 12 Januari 2026 - 16:30 WIB

Senin, 12 Januari 2026 - 16:30 WIB

Indonesia secara resmi telah memasuki era baru dalam penegakan hukum pidana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)….

Ilustrasi: Demonstrasi dalam KUHP Baru, Tanpa Pemberitahuan dan Picu Keonaran Terancam 6 Bulan Penjara

Hukum Pidana

Demonstrasi dalam KUHP Baru, Tanpa Pemberitahuan dan Picu Keonaran Terancam 6 Bulan Penjara

Hukum Pidana | Ulasan  | Sabtu, 10 Januari 2026 - 18:12 WIB

Sabtu, 10 Januari 2026 - 18:12 WIB

Era baru penegakan  hukum  pidana di Indonesia resmi memasuki babak baru seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)….

ILustrasi: Larangan Hubungan Inses dalam KUHP Baru

Hukum Pidana

Larangan Hubungan Inses dalam KUHP Baru

Hukum Pidana | Ulasan  | Jumat, 9 Januari 2026 - 16:00 WIB

Jumat, 9 Januari 2026 - 16:00 WIB

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru  membawa perubahan signifikan dalam lanskap hukum pidana di Indonesia. Salah satu…

Ilustrasi : Ketentuan Kohabitasi atau "Kumpul Kebo" dalam KUHP Baru, Apa Saja Syarat Pidananya?

Analisis

Ketentuan Kohabitasi atau “Kumpul Kebo” dalam KUHP Baru, Apa Saja Syarat Pidananya?

Analisis | Hukum Pidana | Ulasan  | Selasa, 6 Januari 2026 - 11:30 WIB

Selasa, 6 Januari 2026 - 11:30 WIB

Pembaruan Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan yang signifikan terhadap pengaturan ranah privat…

Ilustrasi : Dari Kolonial ke Nasional, Memahami Perubahan Asas KUHP Baru

Hukum Pidana

Dari Kolonial ke Nasional, Memahami Perubahan Asas KUHP Baru

Hukum Pidana | Ulasan  | Minggu, 4 Januari 2026 - 11:20 WIB

Minggu, 4 Januari 2026 - 11:20 WIB

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sudah sah diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 sehingga menjadi pedoman baru dalam menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum…

Ilustrasi Strategi Efren Plana Memerangi Korupsi, Refleksi Untuk Birokrasi Indonesia. Foto: Penulis/Murad Fadirah

Analisis

Strategi Efren Plana Memerangi Korupsi, Refleksi Untuk Birokrasi Indonesia

Analisis | Pendapat Hukum  | Jumat, 2 Januari 2026 - 13:41 WIB

Jumat, 2 Januari 2026 - 13:41 WIB

Korupsi kerapkali digambarkan sebagai penyakit sistemik yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, melemahkan kepercayaan publik, melumpuhkan pelayanan dasar dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara…

Empat mahasiswa dan paralegal Nusa Tenggara Barat secara resmi mendaftarkan permohonan keberatan hak uji materiil ke Mahkamah Agung terkait Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. Foto: Dok. Istimewa

Berita

Perpol Dinilai Tabrak Putusan MK dan UU ASN, Mahasiswa NTB Layangkan Gugatan ke Mahkamah Agung

Berita  | Selasa, 30 Desember 2025 - 10:40 WIB

Selasa, 30 Desember 2025 - 10:40 WIB

Mataram – Gelombang koreksi terhadap regulasi internal kepolisian kini datang dari kalangan akademisi muda. Empat mahasiswa dan paralegal asal Nusa Tenggara Barat (NTB) secara…