Fokus reformasi polri

Sidang Putusan Praperadian Badai NTB. Foto : Koalisi Anti Kriminalisasi Aktivis NTB

Berita

Permohonan Praperadilan Badai NTB Ditolak, Koalisi Aktivis Sebut Hakim Abaikan Kepastian Hukum

Berita | Ulasan | Sabtu, 11 April 2026 - 21:45 WITA

Sabtu, 11 April 2026 - 21:45 WITA

Mataram –  Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima resmi menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Uswatun Hasanah, atau yang akrab disapa Badai NTB, terhadap Polres…

Foto Mantan Kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro, Istrinya Mira, dan Korban Bunga (nama samaran)

Berita

Dugaan Penyimpangan Seksual Istri Mantan Kapolres Bima Kota, Korban Ungkap Trauma dan Ancaman

Berita | Rabu, 4 Maret 2026 - 10:00 WITA

Rabu, 4 Maret 2026 - 10:00 WITA

MATARAM – Kasus dugaan penyimpangan seksual yang menyeret nama oknum mantan Kapolres Bima Kota berinisial AKBP-DPK dan istrinya berinisial M kembali mencuat. Seorang korban…

Sorot: Polisi dalam Pusaran Bandar Narkoba, Kasat hingga Kapolres Terlibat. Kiri (Mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Maulangi), Tengah (Bandar Koko Erwin), Kanan (Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro). Foto: Editor Narasio

Ulasan

Polisi dalam Pusaran Bandar Narkoba, Kasat hingga Kapolres Terlibat

Ulasan | Senin, 2 Maret 2026 - 16:30 WITA

Senin, 2 Maret 2026 - 16:30 WITA

MATARAM – Rentetan pengungkapan kasus narkotika yang menyeret nama-nama besar di lingkungan Aparat Penegak Hukum (APH) Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan tajam. Mulai…

Aksi Demonstrasi oleh LPW NTB dan koalisi organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil (KOMPAK) Tahun 2022 di Mapolda NTB menuntut pengusutan kematian Muardin dan Reformasi Polri. Foto: Dokumen LPW NTB

Berita

LPW NTB Desak Reformasi Total Polri: Buntut Penangkapan Kapolres Bima Kota Terkait Narkoba

Berita | Ulasan | Minggu, 22 Februari 2026 - 10:00 WITA

Minggu, 22 Februari 2026 - 10:00 WITA

MATARAM – Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat (LPW NTB) melayangkan surat terbuka keras yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI. Surat…

Pemaparan Yan Mangandar Putra pada Literasi Hukum - Hukum Pidana Nasional Perubahan Substansi & Perangkat Peradilan”, Sabtu (1712026) di Ruang Tumbuh Merdeka. Foto: Hamzah/PBH LPW NTB

Berita

Aktivis Hukum Bongkar Bobrok Penegakan Hukum: Ribuan Laporan “Hilang”, Aparat Kebal Sanksi Meski Salah Tangkap

Berita | Hukum Pidana | Pendidikan | Ulasan | Rabu, 28 Januari 2026 - 09:00 WITA

Rabu, 28 Januari 2026 - 09:00 WITA

MATARAM – Di tengah euforia pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, praktisi hukum justru membunyikan alarm bahaya. Kualitas dan integritas aparat penegak hukum dinilai masih…

Ilustrasi: Penyidik Utama dalam KUHAP Baru Membunuh Taji PPNS, Membangun Arogansi Institusi

Analisis

“Penyidik Utama” dalam KUHAP Baru: Membunuh Taji PPNS, Membangun Arogansi Institusi?

Analisis | Hukum Pidana | Jumat, 2 Januari 2026 - 16:03 WITA

Jumat, 2 Januari 2026 - 16:03 WITA

Palu telah diketok. Pada 17 Desember 2025, Presiden Prabowo mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Sebuah era baru…

Ilustrasi: Reformasi Polri, Urgensi Pembatasan Masa Jabatan demi Integritas

Opini

Reformasi Polri: Urgensi Pembatasan Masa Jabatan demi Integritas

Opini | Kamis, 18 Desember 2025 - 08:00 WITA

Kamis, 18 Desember 2025 - 08:00 WITA

Tantangan Dinamika Organisasi Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan kebutuhan mendesak akan penataan organisasi yang lebih sistematis dan…

Yan Mangandar Putra (Paling Kanan) dan TIm Pembela Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB pada Sidang Ekesepsi kedua di Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (10/12/25). Foto: Dok. Istimewa

Komentar

Bedah Kasus Aktivis NTB: Ketika Due Process of Law Dikorbankan demi Kekuasaan

Komentar | Selasa, 16 Desember 2025 - 08:00 WITA

Selasa, 16 Desember 2025 - 08:00 WITA

Mataram, 10 Desember 2025. Langit di atas Pengadilan Negeri Mataram mungkin tampak biasa saja, namun di dalam Ruang Sidang Cakra, sebuah pertaruhan besar terhadap…

Proff. Dr. Galang Asmara, S.H., M.Hum, Guru Besar Hukum Tata Negara Unram dalam Diskusi Sorot Kamera Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram (Unram) Edisi Ke-11 yang bertema “Dinamika Netralitas Kepolisian Pasca Putusan MK: Pergulatan Hak Politik dan Profesionalitas,” pada Rabu 26 November 2025. Foto: Dok. Sorot Kamera/Baiq Nurul Aini

Berita

Guru Besar Unram Ungkap Tafsiran Putusan MK Terhadap Jabatan Sipil Polri

Berita | Ulasan | Sabtu, 29 November 2025 - 18:40 WITA

Sabtu, 29 November 2025 - 18:40 WITA

Guru Besar HTN Unram Kritik Keras Praktik Polisi Aktif Menduduki Posisi Sipil Fenomena masifnya penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) aktif pada jabatan-jabatan…

Taufan dalam pengantar Diskusi Sorot Kamera Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram (Unram) Edisi Ke-11 yang bertema “Dinamika Netralitas Kepolisian Pasca Putusan MK: Pergulatan Hak Politik dan Profesionalitas,” pada Rabu 26 November 2025. Foto: Dok. Sorot Kamera/Baiq Nurul Aini

Berita

Jalan Reformasi Polri Pasca Putusan MK

Berita | Ulasan | Sabtu, 29 November 2025 - 08:00 WITA

Sabtu, 29 November 2025 - 08:00 WITA

Sorot Kamera FHISIP Unram: Kritik Tajam Terhadap Militeristik di Tubuh Kepolisian Reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan tajam. Putusan…