MATARAM – Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat (LPW NTB) melayangkan surat terbuka keras yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI. Surat bernomor 01/S-Prs/LPW-NTB/I/2026 tertanggal 20 Februari 2026 tersebut menyoroti rontoknya integritas penegakan hukum menyusul dugaan keterlibatan pejabat tinggi kepolisian daerah dalam jaringan narkoba.
Kritik tajam ini dipicu oleh penangkapan Kasat Narkoba dan Kapolres Bima Kota yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut. LPW NTB menilai kejadian ini bukan sekadar ulah “oknum” semata, melainkan sinyal kerusakan sistemik di tubuh institusi Polri.
Kritik Atas “Catatan Hitam” Kepolisian
Dalam pernyataannya, LPW NTB membeberkan sejumlah poin yang disebut sebagai “Catatan Hitam Kapolda NTB” di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Beberapa poin krusial yang disoroti antara lain:
-
Dugaan Kekerasan Aparat: Kasus kematian Muardin saat pengamanan Pilkades di Bima yang dinilai tidak memiliki kejelasan hukum hingga saat ini.
-
Penghentian Kasus Seksual: Penghentian penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi di Kota Mataram.
-
Maladministrasi Hukum: Adanya laporan masyarakat yang tersumbat hingga praktik “bongkar pasang” pasal dalam proses penyidikan.
-
Pembiaran Kekerasan: Tindakan represif dan pembiaran kekerasan terhadap demonstran yang menuntut keadilan.
“Persoalan anggota polisi tidak bisa lagi dilihat secara sederhana sebagai ulah satu-dua orang oknum. Jika dibiarkan tanpa reformasi total, masyarakat akan terus disuguhi pemberitaan serupa setiap hari,” tulis LPW NTB dalam surat tersebut.
Desakan Menempatkan Polri di Bawah Kementerian
Sebagai langkah konkret pencegahan penyalahgunaan kewenangan yang absolut, LPW NTB mengajukan tuntutan radikal agar pemerintah segera mengkaji ulang struktur kelembagaan Polri.
Salah satu poin utama desakannya adalah meminta Presiden dan DPR RI mempertimbangkan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia ditempatkan di bawah kementerian, guna membatasi kewenangan yang dinilai terlalu luas dan minim pengawasan efektif.
Enam Tuntutan Utama LPW NTB:
-
Permohonan Maaf Terbuka: Mendesak Kapolri dan Kapolda NTB meminta maaf atas keterlibatan anggota dalam “tragedi narkoba”.
-
Transparansi Kasus: Meminta polisi menghentikan skenario pengaburan fakta dan membuka informasi seluas-luasnya terkait jaringan narkoba yang melibatkan aparat.
-
Sanksi PTDH: Menuntut pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dan proses hukum tuntas bagi seluruh aparat yang terlibat, termasuk bandar besar tanpa tebang pilih.
-
Perlindungan Saksi: Memberikan penghargaan dan jaminan keamanan bagi masyarakat yang berani melaporkan kejahatan narkoba.
-
Rehabilitasi Korban: Meminta fasilitas rehabilitasi medis dan sosial bagi para penyintas dan korban narkoba diperkuat.
-
Reformasi Kelembagaan: Mendesak pengkajian ulang struktur Polri di bawah kementerian untuk memperketat pengawasan.
Informasi yang diterima media ini, hingga berita ini diturunkan, pihak LPW NTB telah mengirimkan secara resmi Surat Terbuka kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Penulis : Hamzah Fansuri Hidayat, S.H.
Editor : Redaksi Narasio
