Pola Konsumsi Bergeser akibat Inflasi, Ketahanan Pangan Perdesaan NTB di Bawah Perkotaan

MATARAM — Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan terbaru mengenai pengeluaran untuk konsumsi penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 Volume 10 (2026), rata-rata pengeluaran per kapita penduduk NTB dalam sebulan kini menyentuh Rp1.402.118. Angka tersebut mencerminkan kenaikan sebesar 9,79 persen jika dibandingkan dengan keadaan pada Maret 2024.

Meski daya beli secara makro meningkat, tekanan inflasi pada komoditas makanan memicu pergeseran pola konsumsi yang signifikan. Dampaknya, ketimpangan kemampuan pemenuhan kebutuhan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan kian terlihat nyata.

Kesenjangan Belanja: Kota Mataram Tertinggi, Bima Terendah

Distribusi pengeluaran antarwilayah di NTB menunjukkan jurang pemisah yang cukup lebar. Dari seluruh wilayah yang ada, hanya terdapat 4 kabupaten/kota yang memiliki nilai rata-rata pengeluaran berada di atas angka rata-rata provinsi.

• Kota Mataram menempati posisi teratas sebagai wilayah dengan rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi, yaitu sebesar Rp2.084.265 per bulan.

• Kabupaten Bima mencatat angka terendah dengan besaran pengeluaran per kapita hanya Rp1.038.362 per bulan.

Kesenjangan ini juga terkonfirmasi melalui klasifikasi tempat tinggal. Rata-rata pengeluaran penduduk perkotaan tercatat sebesar Rp1.548.352, sedangkan penduduk perdesaan hanya menghabiskan Rp1.237.464 dalam sebulan.

Membaca Kerentanan Pangan di Wilayah Perdesaan

Pangsa pengeluaran pangan (persentase anggaran yang dihabiskan untuk makanan) merupakan indikator kuat untuk mengukur ketahanan pangan. Semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga, maka ketahanan pangannya dinilai semakin menurun. Ketika sebagian besar pendapatan habis hanya untuk urusan isi piring, sedikit saja ada guncangan ekonomi atau kenaikan harga, kemampuan masyarakat untuk mengakses makanan akan langsung terganggu.

Di NTB, pangsa pengeluaran pangan penduduk berada di angka 54,41 persen. Artinya, porsi belanja untuk makanan masih jauh lebih besar ketimbang non-pangan. Jika dibedah antara kota dan desa, terlihat kontras yang jelas:

• Pangsa Pangan Perkotaan: 52,39 persen.

• Pangsa Pangan Perdesaan: 57,26 persen.

Tingginya angka pangsa pangan di perdesaan ini mengindikasikan bahwa wilayah perdesaan di NTB memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan.

Pemetaan Berdasarkan Kabupaten/Kota

Berdasarkan data Susenas BPS, beberapa wilayah tercatat memiliki ketahanan pangan yang relatif baik karena pangsa pengeluaran pangannya mampu ditekan di bawah angka provinsi, bahkan di bawah 50 persen:

• Ketahanan Pangan Baik (< 50%): Kota Mataram dan Kota Bima.

• Di Bawah Angka Provinsi: Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Lombok Tengah.

• Ketahanan Pangan Terendah: Kabupaten Lombok Utara menjadi wilayah paling rentan dengan pangsa pengeluaran pangan mencapai 62,07 persen.

Meskipun wilayah perdesaan masih rentan, ketahanan pangan NTB secara umum menunjukkan tren membaik dari tahun ke tahun. Pangsa pangan yang sempat menyentuh 56,41% (2023) dan naik ke 57,16% (2024), berhasil turun ke angka 54,41% pada 2025. Namun, angka ini masih harus ditekan karena masih berada di atas pangsa pangan nasional yang sebesar 49,42%.

Inflasi Mengubah Isi Dompet: Makanan Jadi Melejit, Beras Menciut

Secara umum, pengeluaran untuk konsumsi mengalami peningkatan pada hampir semua kelompok makanan, terkecuali kelompok padi-padian, buah-buahan, serta rokok dan tembakau. Kenaikan harga atau inflasi memaksa warga mengubah prioritas belanjanya.

• Lonjakan Terbesar (Umbi-umbian): Kelompok umbi-umbian mencatat persentase peningkatan pengeluaran tertinggi dibanding tahun sebelumnya, yaitu melonjak sebesar 23,43 persen.

• Porsi Belanja Terbesar (Makanan & Minuman Jadi): Kelompok ini menjadi pengeluaran terbesar di kategori makanan, yaitu menyedot 16,85 persen dari total pengeluaran atau sebesar Rp236.266. Angka ini terus merangkak naik dibanding tahun 2023 dan 2024 akibat pergeseran pola konsumsi masyarakat.

• Penurunan Terbesar (Padi-padian): Pengeluaran untuk kelompok padi-padian (beras) justru mencatat penurunan terbesar, yaitu menyusut 6,90 persen dibanding tahun lalu. Kendati menurun di tahun 2025 menjadi 8,06 persen, beras tetap menjadi pengeluaran terbesar kedua dalam kategori makanan karena statusnya sebagai bahan pokok warga NTB.

Ironi Belanja Rokok yang Mengalahkan Anggaran Protein

Di luar kebutuhan pokok harian, laporan Susenas ini kembali menyoroti tingginya konsumsi rokok dan tembakau yang menempati peringkat ketiga tertinggi dalam pengeluaran makanan masyarakat NTB.

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk NTB untuk rokok dalam sebulan mencapai Rp79.505 atau mengambil porsi 5,67 persen dari total seluruh anggaran belanja bulanan.

Alokasi anggaran untuk rokok dan tembakau ini tercatat lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluaran masyarakat untuk membeli telur, susu, serta sumber protein esensial lainnya.

Walaupun secara tren tahunan angka belanja rokok ini mengalami sedikit penurunan sebesar 6,31 persen (dari Rp80.526 pada tahun 2024), dominasinya dalam struktur pengeluaran rumah tangga tetap menjadi catatan penting.