Laporan Ulasan

Sosiolog Unram, Dr. Dwi Setiawan Chaniago, ungkap KUHP Nasional Masih Berwajah 'Patrimonial', Kritik Dianggap Pembangkangan Moral, pada genda Diskusi Sorot Kamera seri 13, Kamis (22/01/26) di Ruang Video Conference Prodi Ilmu Hukum FHISIP Unram.

Berita

Sosiolog Unram: KUHP Nasional Masih Berwajah ‘Patrimonial’, Kritik Dianggap Pembangkangan Moral

Berita | Pendidikan | Ulasan | Minggu, 25 Januari 2026 - 13:00 WITA

Minggu, 25 Januari 2026 - 13:00 WITA

MATARAM – Klaim pemerintah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan tonggak dekolonisasi hukum untuk menggantikan warisan Belanda, mendapat catatan kritis dari kalangan…

Dosen Ilmu Komunikasi Aurelius Rofinus Lolong Teluma, S.S., M.A., memperingatkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang berpotensi menjadikan pasal-pasal dalam KUHP sebagai alat pembungkam kritik, terutama bagi warganet (netizen), dalam diskusi Sorot Kamera Edisi ke-13 yang bertajuk "KUHP Nasional: Antara Instrumen Perlindungan & Ancaman Kebebasan Berpendapat", di Ruang Video Conference FHISIP Unram, Kamis (22/1/2026).

Berita

Dosen Komunikasi Unram Ingatkan Bahaya “Energi Politik” di Balik Pasal KUHP Nasional: Netizen Rentan Jadi Korban

Berita | Pendidikan | Ulasan | Minggu, 25 Januari 2026 - 12:05 WITA

Minggu, 25 Januari 2026 - 12:05 WITA

MATARAM – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terus menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mataram (Unram), Aurelius Rofinus…

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Koordinasi bersama Mitra Pembangunan. Hadir Gubernur NTB, Dr. Muhammad Iqbal, jajaran Bappeda NTB, OPD, BUMN, BUMD serta berbagai perwakilan organisasi masyarakat sipil dan swasta mitra pembangunan yang beroperasi di wilayah NTB. Foto: Yunita/LPW NTB

Berita

Rakor Bappeda NTB dan Mitra, Gubernur: Fokus Tekan Angka Kemiskinan Melalui Pariwisata dan Pangan

Berita | Ulasan | Sabtu, 24 Januari 2026 - 17:09 WITA

Sabtu, 24 Januari 2026 - 17:09 WITA

MATARAM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda NTB) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB…

Diskusi Sorot Kampus Merah (Sorot Kamera) Seri ke-13 dengan tema “KUHP Nasional: Antara Instrumen Perlindungan & Ancaman Kebebasan Berpendapat", di Ruang Video Conference, Gedung B Program Studi Ilmu Hukum FHISIP Universitas Mataram pada Kamis (22/1). Narasumber dari  Prodi Ilmu Komunikasi FHISIP Unram, Rofinus Lolong Teluma, S.S., M.A., ungkap ancaman kebebasan berpendapat dalam KUHP Nasional.

Berita

Diskusi Sorot Kamera Unram Ungkap Ancaman Kebebasan Berpendapat dalam KUHP Nasional

Berita | Hukum Pidana | Ulasan | Sabtu, 24 Januari 2026 - 15:16 WITA

Sabtu, 24 Januari 2026 - 15:16 WITA

MATARAM– Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram (FHISIP Unram) melalui program Sorot Kampus Merah (Sorot Kamera) kembali menyelenggarakan diskusi publik perdana…

Akademi Politik dan Kebijakan (APK) yang diselenggarakan oleh Komite Independen Sadar Pemilu (KISP), melalui Zoom Meeting pada 17 - 18 Januari 2026.. Foto: Dokumen Pribadi Wihdanul Ahyar

Pendidikan

Urgensi Kesadaran Kritis Generasi Muda dalam Memahami Demokrasi dan Kebijakan

Pendidikan | Ulasan | Rabu, 21 Januari 2026 - 12:30 WITA

Rabu, 21 Januari 2026 - 12:30 WITA

Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) resmi meluncurkan kegiatan Akademi Politik dan Kebijakan (APK) yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada 17 – 18…

Ilustrasi: Living Law, Menakar Keseimbangan Asas Legalitas dan Keadilan Masyarakat

Hukum Pidana

Living Law, Menakar Keseimbangan Asas Legalitas dan Keadilan Masyarakat

Hukum Pidana | Ulasan | Senin, 19 Januari 2026 - 10:24 WITA

Senin, 19 Januari 2026 - 10:24 WITA

Indonesia tengah memasuki era baru dalam sistem pidana pidana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di tengah…

Ilustrasi: Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru, Antara Menjaga Marwah dan Kebebasan Berekspresi

Hukum Pidana

Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru, Antara Menjaga Marwah dan Kebebasan Berekspresi

Hukum Pidana | Ulasan | Selasa, 13 Januari 2026 - 16:00 WITA

Selasa, 13 Januari 2026 - 16:00 WITA

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional menandai babak baru dalam sejarah hukum di Indonesia. Namun, di balik…

Pidana Mati dalam KUHP Baru

Hukum Pidana

Pidana Mati dalam KUHP Baru

Hukum Pidana | Ulasan | Senin, 12 Januari 2026 - 16:30 WITA

Senin, 12 Januari 2026 - 16:30 WITA

Indonesia secara resmi telah memasuki era baru dalam penegakan hukum pidana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)….

Ilustrasi: Poin Krusial Perubahan Sanksi Pidana dalam KUHP Nasional

Hukum Pidana

Ulasan Poin Krusial Perubahan Sanksi Pidana dalam KUHP Nasional

Hukum Pidana | Ulasan | Minggu, 11 Januari 2026 - 09:00 WITA

Minggu, 11 Januari 2026 - 09:00 WITA

Salah satu kritik terbesar terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda adalah sifatnya yang “penjara-sentris”. Hampir semua penyelesaian masalah kejahatan bermuara pada…

Ilustrasi: Demonstrasi dalam KUHP Baru, Tanpa Pemberitahuan dan Picu Keonaran Terancam 6 Bulan Penjara

Hukum Pidana

Demonstrasi dalam KUHP Baru, Tanpa Pemberitahuan dan Picu Keonaran Terancam 6 Bulan Penjara

Hukum Pidana | Ulasan | Sabtu, 10 Januari 2026 - 18:12 WITA

Sabtu, 10 Januari 2026 - 18:12 WITA

Era baru penegakan  hukum  pidana di Indonesia resmi memasuki babak baru seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)….