Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali mengemuka di tengah masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB). Suara dukungan dan harapan muncul di berbagai daerah, namun semangat untuk NTB bersatu, bersaudara, dan berdaulat bersama harus menjadi landasan utama. Sebab, perjuangan pemekaran bukan tentang keinginan untuk memisahkan diri, melainkan tentang memperkuat pemerataan pembangunan agar keadilan sosial dapat dirasakan di seluruh wilayah NTB.
Kekuatan Sumbawa-Lombok
NTB terdiri dari dua pulau besar dengan karakter berbeda, tetapi sesungguhnya saling melengkapi. Pulau Sumbawa, dengan wilayah yang luas dan sumber daya alam yang berlimpah, memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan tambang. Sementara Pulau Lombok, dengan kepadatan penduduk tinggi dan akses yang lebih dekat ke pusat ekonomi, tumbuh pesat lewat pariwisata, jasa, dan industri kreatif. Dua pulau ini ibarat dua sayap dalam satu tubuh NTB – tidak bisa terbang tinggi bila salah satunya melemah.
Kesenjangan pembangunan yang tampak di antara keduanya lebih banyak disebabkan oleh faktor geografis dan distribusi demografi. Sumbawa luas dan jarang penduduk, sehingga tantangan infrastruktur dan biaya logistik lebih besar. Sementara Lombok kecil namun padat, dengan arus perputaran ekonomi yang cepat. Dalam konteks inilah aspirasi pembentukan PPS perlu dimaknai bukan sebagai bentuk perbedaan arah, melainkan sebagai keinginan untuk memperkuat sistem pembangunan dua pulau agar sama-sama tumbuh dan maju.
Perjuangan Tanpa Riuh
Potensi Pulau Sumbawa untuk menjadi provinsi baru memang besar, namun proses pemekaran tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Pemerintah pusat masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonomi baru, bukan untuk menolak aspirasi, tetapi untuk memastikan kesiapan fiskal, administratif, dan kapasitas daerah agar tidak menimbulkan beban baru bagi negara. Di sinilah kesabaran menjadi bagian penting dari perjuangan. PPS tidak perlu diperjuangkan dengan riuh, melainkan dengan kerja nyata, data yang kuat, dan kesiapan yang terukur.
Baca juga: Pemekaran Daerah: Antara Beban, Gairah Politik dan Asa Kesejahteraan
Dalam situasi seperti ini, masyarakat NTB harus tetap menjaga suasana damai dan solid. Kita patut memberi ruang bagi kerja pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur NTB yang baru, yang kini tengah berupaya menata arah pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Mengawal kinerja gubernur bukan berarti menekan, melainkan menunjukkan rasa percaya bahwa kepemimpinan baru ini akan mampu menghadirkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dari pulau Lombok hingga pulau Sumbawa secara berkelanjutan.
Penantian dan Kedamaian
Menunggu keputusan pusat bukan berarti berhenti berjuang. Justru dalam masa menunggu inilah semangat BerNTB Damai diuji. Apakah kita akan memilih jalan gaduh dan saling menyalahkan, atau memilih jalan sejuk dengan memperkuat perjumpaan, kepercayaan hingga kolaborasi kebudayaan. Karena sejatinya, pemekaran hanyalah sarana. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan bersama dalam satu bingkai NTB yang damai.
Pada akhirnya, menunggu dengan tenang sambil mempersiapkan diri adalah bentuk kedewasaan politik dan sosial. Ketika waktunya tiba, dan jika Provinsi Pulau Sumbawa benar-benar disahkan, langkah itu akan menjadi hasil dari proses panjang yang penuh kebersamaan, bukan hasil dari perpecahan. Karena Lombok dan Sumbawa akan tetap bersaudara, tetap BerNTB, dan tetap mengabdi pada cita-cita yang sama: Nusa Tenggara Barat yang damai, kuat, dan mandiri untuk “NTB Makmur Mendunia”
Penulis : Affan Fadilah
Editor : Redaksi Narasio
