Pada hari Minggu (15/11/2025) tepat jam 12 tengah malam, saya bersama rombongan Dewan Kebudayaan NTB melakukan perjalanan menuju Dompu-Bima. Rencana kami ingin berdialog budaya demi membangkitkan kesadaran akan kearifan lokal yang kian tergerus. Ironisnya, di tengah perjalanan kami justru disuguhi pemandangan memilukan: hamparan bukit dan gunung yang dulunya hijau kini tampak plontos, tanpa aura kehidupan.
Pohon-pohon besar lenyap, tanah tampak tandus, seolah alam sedang merefleksikan hilangnya falsafah leluhur yang dulu dijunjung tinggi. Kami terdiam; benarkah ini pulau Sumbawa yang katanya subur? Atau telah berubah jadi padang gundul hasil eksploitasi? Pertanyaan yang menggelitik skeptisisme pun muncul: Masihkan falsafah Ngaha Aina Ngoho hidup di tanah Mbojo ini, atau tinggal slogan usang belaka?
Filosofi Ngaha Aina Ngoho
Ngaha Aina Ngoho dalam bahasa Bima berarti “makan jangan rakus”. Secara filosofi, ini mengajarkan agar kita memanfaatkan sumber daya secukupnya sesuai kebutuhan, bukan menuruti nafsu menghabiskan semuanya. “Boleh makan, tapi jangan habiskan apa pun yang mesti dilestarikan,” demikian makna inti yang diwariskan leluhur Bima sejak zaman Naka (era tertua kebudayaan Bima) sebagai rambu moral menjaga lingkungan.
Falsafah ini bisa disebut semacam eko-teologi lokal: pandangan religius-kultural bahwa alam adalah titipan ilahi yang harus dijaga, bukan objek untuk dijarah semena-mena. Nilai Ngaha Aina Ngoho sejalan dengan prinsip agama maupun etika ekologi modern menahan diri dari kerakusan dan tidak membuat kerusakan (fasad) di muka bumi, persis seperti ajaran Islam yang melarang berlebihan dan menuntut manusia menjaga amanah sebagai khalifah fil ard (pemakmur bumi).
Bahkan dari perspektif Kristen di Barat, semangat serupa digaungkan Paus Fransiskus yang menyerukan perlunya “seluruh keluarga manusia bersatu mencari pembangunan berkelanjutan demi melindungi rumah bersama kita”. Artinya, jauh sebelum konsep eco-theology populer dibahas teolog Barat maupun ulama Islam, leluhur Mbojo sudah punya pedoman: jangan serakah terhadap alam.
Di masa lalu, falsafah Ngaha Aina Ngoho bukan sekadar wacana kosong – ia benar-benar dijalankan. Konon, pada akhir 1970-an Bupati Bima pernah mengkampanyekan motto ini secara masif untuk menghentikan kebiasaan masyarakat menebangi hutan secara liar. Maklum, saat itu banyak warga terpaksa berladang berpindah-pindah di hutan (sebagian karena dampak penjajahan Jepang dulu), hingga hutan gundul dan Bima dilanda banjir berkali-kali.
Pemerintah pusat lalu menggulirkan program “Gogo Ranca” (pengelolaan lahan kering) yang dipadukan dengan kampanye Ngaha Aina Ngoho, dan hasilnya cukup positif: angka pembabatan hutan liar menurun, lingkungan lebih terjaga, dan Bima sempat bebas banjir. Inilah sejumput kisah sukses lokal wisdom dipadukan dengan kebijakan – suatu eko-teologi dalam aksi. Falsafah makan secukupnya itu bukan semata soal makanan, tapi metafora agar kita tidak merusak alam berlebihan. Ada semacam kesadaran spiritual bahwa alam juga punya hak untuk lestari, dan manusia harus menahan diri demi keseimbangan.
Keserakahan Manusia
Namun kini, di tengah gelap malam melintasi Bima-Dompu, falsafah itu bagai tinggal kenangan. Hutan-hutan lereng yang dulu hijau lebat kini botak, berganti ladang-ladang kering. Tak berlebihan jika dibilang pepatah lama itu kian terkikis tergerus zaman. Alih-alih “Ngaha Aina Ngoho”, perilaku sebagian masyarakat justru terbalik menjadi “Ngoho Aina Ngaha” – “rakuslah, jangan cuma makan sedikit”, istilah satir yang dipakai seorang penulis Bima untuk menggambarkan keserakahan baru.
Mereka membabat hutan dan gunung tanpa pikir panjang, bukan lagi karena terdesak kebutuhan hidup atau dijajah seperti masa lampau, melainkan karena nafsu perut yang tak puas dengan lahan yang dimiliki. Ketamakan ini menghasilkan “pembangunan” instan berupa perluasan kebun di bukit dan lereng, tanpa ada pembibitan ulang. Ibarat orang lapar mata di meja prasmanan: semua disantap habis, lupa menyisakan untuk orang lain atau untuk esok hari.
Akibatnya, alam pun murka. Dalam beberapa tahun terakhir, banjir bandang dan longsor jadi tamu rutin di Bima dan Dompu. Data menunjukkannya dengan jelas. Tahun 2020, hujan lebat menyebabkan banjir di Kecamatan Bolo, desa-desa seperti Sumi dan Rato terendam, beberapa rumah rusak dan dua jembatan putus dihantam air.
Tahun 2021, serangkaian banjir besar menerjang Bima: awal April 2021, hujan ekstrem membuat 4 kecamatan di Kabupaten Bima tergenang, 12 desa terdampak, bahkan menelan korban jiwa dan memutus 3 jembatan penghubung. Akhir November 2021, giliran Kota Bima dilanda banjir bandang – 1.525 keluarga (KK) terdampak di puluhan kelurahan seantero kota. Tahun 2022, banjir menerjang Dompu di Oktober hingga menelan korban jiwa.
Tahun 2023 lebih parah lagi: awal April, hujan lebat mengakibatkan banjir meluas di Dompu, 4.166 KK terdampak di lima kecamatan sekaligus. Menjelang akhir 2023, Desember lalu, banjir bandang kembali merendam dua kecamatan di Dompu – sekitar 1.247 warga terdampak dengan ketinggian air hingga 1-2 meter.
Dan siapa sangka, tahun 2024 yang baru lewat, bencana makin memuncak: pada 19-20 Desember 2024, hujan deras membuat tiga sungai besar di Dompu meluap, menyapu 13 desa/kelurahan di tiga kecamatan. Akibatnya 3.766 kepala keluarga terdampak banjir bandang tersebut, air bah setinggi hingga 2 meter merendam ribuan rumah. Infrastruktur lumpuh – listrik dipadamkan karena 70 gardu tergenang, satu jembatan di Pekat putus, bahkan sepasang suami-istri hanyut bersama rumah mereka. Tragedi ini bak alarm keras bahwa alam tak bisa lagi ditindas.
Memasuki awal 2025, situasi bukannya membaik. Baru bulan Februari 2025, Kecamatan Wera dan Ambalawi di Bima “dikepung” banjir bandang selama beberapa hari berturut-turut. Data BPBD mencatat sedikitnya 471 jiwa terdampak di dua kecamatan itu, 3 orang meninggal dunia dan 5 orang hilang terseret arus deras.
Belasan rumah hancur, ratusan rumah lainnya rusak ringan, 9 jembatan besar putus total, 7 bendungan rusak, sawah ladang porak-poranda. Warga Wera sampai panik mengungsi berkali-kali karena banjir susulan terus datang setiap hujan lebat. Pemerintah provinsi NTB pun tak tinggal diam – akhir 2025 lalu, Pemprov mendesak Pemda Bima dan Dompu menetapkan status siaga darurat bencana, sebab banjir sudah melanda berulang kali sejak awal November.
Penyebab Bencana
Semua bencana ini bukan sekadar “takdir alam” tanpa sebab. Para ahli sepakat bahwa ada ulah manusia di balik meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. Deforestasi besar-besaran untuk pembukaan lahan pertanian (khususnya ladang jagung) dituding sebagai biang kerok utama.
Data WALHI NTB mengungkapkan fakta mengejutkan: dari 250 ribu hektare kawasan hutan di Kabupaten Bima, sekitar 167 ribu ha (75%) sudah rusak beralih fungsi menjadi kebun jagung. Bayangkan, tiga perempat hutan Bima hilang. Akarnya pun dangkal – tanaman jagung tak mampu menahan air hujan deras, berbeda dengan hutan lebat.
Akibatnya, saat hujan turun sedikit lebat saja, tanah gundul tak kuasa menyerap air: air hujan langsung mengalir sebagai limpasan permukaan, membawa tanah, lumpur, dan batang-batang pohon tumbang menerjang pemukiman di hilir.
Ironisnya, penyebab deforestasi masif ini justru didorong oleh kebijakan ekonomi jangka pendek. Dalam 10-15 tahun terakhir, Pemerintah NTB giat menggalakkan program perluasan tanaman jagung karena harganya menggiurkan. Bantuan bibit, subsidi pupuk, tengkulak penampung hasil panen bermunculan; petani berbondong-bondong buka lahan baru sampai masuk kawasan hutan penyangga.
Hutan-hutan penahan air di hulu habis dibabat, demi mengejar produksi jagung melimpah. Hasilnya? Produksi naik sih naik, tapi petaka ekologis pun datang. Laporan Mongabay mencatat: penghujung 2016 silam, Bima pernah dilanda banjir bandang terparah sepanjang sejarah, menenggelamkan hampir seluruh Kota Bima dan wilayah sekitarnya, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Pasca kejadian itu, hingga 2019 pun perbaikan infrastruktur rusak masih belum tuntas. Itu sebelum ekspansi jagung mencapai puncaknya. Kini setelah hutan semakin gundul, banjir kian menggila hampir tiap musim hujan.
Sebuah pepatah mengatakan, “orang serakah merusak diri sendiri”. Tampaknya, keserakahan dalam mengeruk alam sedang menuai karmanya. Alam yang rusak ibarat monster Frankenstein yang kita ciptakan sendiri – ia kembali menghantui kita dengan banjir dan bencana.
Falsafah Yang Terkikis
Melihat realitas ini, kita patut bertanya dengan nada satir: Ke mana perginya falsafah Ngaha Aina Ngoho? Apakah ia sudah punah ditelan gemuruh mesin chainsaw dan hiruk-pikuk pasar jagung? Ataukah masih ada secercah harapan falsafah ini hidup di nurani masyarakat? Sepintas, jawabannya terasa pahit. Ngaha Aina Ngoho kini ibarat motto yang terpinggirkan, mungkin tinggal terpajang sebagai slogan di dinding kantor atau di lisan para tetua adat, tetapi tak membumi dalam perilaku sehari-hari.
Pembangunan ekonomi sering dijadikan dalih untuk menebang hutan tanpa rem, seolah kita takut kehilangan momentum pembangunan kalau tidak menghabisi alam. Kesadaran lingkungan pun terkikis; baik pemerintah maupun masyarakat lalai melestarikan lingkungan dengan serius. Alih-alih menjaga hutan, sebagian oknum justru menganggap hutan sebagai cadangan lahan gratis yang boleh digarap semaunya. Falsafah leluhur dianggap kuno, kalah oleh nafsu profit jangka pendek.
Meski demikian, sebagai refleksi, tak ada kata terlambat untuk berubah. Alam sebenarnya memberi peringatan keras lewat banjir-banjir ini. Ibaratnya, setiap kali air bah datang, ia membawa pesan: “ingatlah Ngaha Aina Ngoho!” jangan rakus, jangan habiskan semuanya sekarang juga, sisakan untuk generasi depan. Pesan ini selaras dengan prinsip ekoteologi global bahwa manusia harus berdamai dengan alam. Tokoh agama pun menyerukan hal serupa. KH. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal) mengingatkan, “Jika ingin menunda kiamat, jangan eksploitasi alam melampaui daya dukungnya.
Ekosistem rusak berarti kita gagal bersahabat dengan alam,” ujarnya tegas. Sementara Alissa Wahid menegaskan bahwa “menjaga lingkungan adalah bagian pokok ajaran Islam. Sebagai Muslim, tugas kita sebagai khalifah di bumi adalah memakmurkan bumi, yang berarti memeliharanya”. Lihatlah, agama, sains, dan kearifan lokal sebenarnya sepakat satu hal: eksploitasi rakus akan membawa bencana, sedangkan menahan diri dan merawat alam adalah jalan selamat.
Kembali Pada Prinsip Leluhur
Pertanyaannya sekarang, maukah kita belajar dari kebijaksanaan leluhur sendiri? Falsafah Ngaha Aina Ngoho pada dasarnya menawarkan solusi sederhana tapi mendalam: kendalikan keserakahan. Jika masyarakat Mbojo kembali menghayati falsafah ini, tentu pola perilaku terhadap alam akan berubah menebang satu pohon, tanam kembali seribu tunas.
Pembangunan ekonomi pun mestinya bisa sejalan dengan kelestarian (prinsip pembangunan berkelanjutan). Tokoh budaya dan agama di Bima-Dompu sudah mulai menggemakan kembali pentingnya nilai-nilai ini.
Misalnya, Dewan Kebudayaan yang kami ikuti melakukan dialog budaya bukan tanpa alasan: kami ingin menggugah memori kolektif bahwa warisan luhur jangan disia-siakan. Pemerintah daerah juga diharap tak setengah hati; penegakan hukum atas illegal logging dan alih-fungsi hutan perlu ditegakkan, sekaligus memberi pendampingan agar petani beralih ke praktik pertanian ramah lingkungan.
Apalah artinya meraup keuntungan jagung berlimpah jika PAD daerah juga habis untuk perbaikan pasca-banjir yang berkali lipat lebih mahal. Seperti sindiran dalam laporan Mongabay: kerugian akibat banjir jelas “tidak sebanding dengan pendapatan daerah dari jagung”. Ujungnya, rugi materi, rugi pula ekologi.
Penutup
Menutup catatan ini, saya teringat pemandangan bukit gundul di tengah malam tadi. Sepanjang sisa perjalanan, bayangan pepohonan hilang itu terus terlintas. Barangkali, alam Bima-Dompu sedang menunggu jawaban kita. Apakah kita memilih jalan rakus hingga alam kian rusak, atau kembali ke kearifan Ngaha Aina Ngoho yang menghormati batas?
Falsafah leluhur ini pernah berjaya menjaga keseimbangan lingkungan di masa lalu masihkah bisa jadi dasar eko-teologi masyarakat Mbojo kini? Jawabannya ada pada tindakan kolektif kita. Jika kita benar-benar peduli, mari buktikan dengan langkah nyata: hentikan menggunduli hutan, pulihkan yang rusak, dan ajarkan ke anak-cucu bahwa Ngaha Aina Ngoho bukan sekadar slogan, melainkan jalan hidup selaras dengan alam. Hanya dengan itu, gunung-gunung botak bisa hijau kembali, dan banjir tak lagi datang saban tahun. Semoga falsafah lama ini menemukan napas barunya di era kini – sebelum alam memaksa kita belajar dengan cara yang lebih pahit lagi.
Penulis : Ahlan (Alamtara Institute)
Editor : Redaksi Narasio
