Reintegrasi Sosial, Strategi Mengembalikan Eks-Narapidana Terorisme

Merajut Kembali Harapan: Memahami Urgensi Reintegrasi Sosial bagi Mantan Narapidana Terorisme

Isu terorisme selalu menjadi topik yang kompleks dan sensitif, bukan hanya menyangkut penindakan hukum, tetapi juga proses pemulihan sosial bagi para pelakunya. Ketika seseorang telah menyelesaikan masa pidana akibat tindak pidana terorisme, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab besar: reintegrasi sosial.

Proses ini bukan sekadar pembebasan, melainkan sebuah jalan panjang untuk mengembalikan individu yang terpapar paham radikal ke dalam tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Artikel ini akan mengupas tuntas kerangka hukum, konsep terorisme, dan langkah-langkah strategis dalam program Pemasyarakatan dan Deradikalisasi di Indonesia, menjadikannya panduan yang informatif dan edukatif.

Pemasyarakatan: Pilar Awal Penegakan Hukum dan Pembinaan

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia adalah titik sentral dalam proses hukum terpadu, yang bertujuan utama pada pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan didefinisikan sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana yang fokus pada pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan guna mencapai reintegrasi sosial.

Fungsi dan Ruang Lingkup Pemasyarakatan

Fungsi utama Pemasyarakatan melingkupi enam aspek krusial: Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan. Khususnya dalam konteks pembinaan Narapidana, prosesnya terdiri dari tahapan terstruktur:

1. Penerimaan dan Penempatan Narapidana.

2. Pelaksanaan Pembinaan, termasuk program Asimilasi—yaitu program reintegrasi yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat.

3. Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana, yang merupakan gerbang menuju reintegrasi penuh.

Pendekatan Holistik dalam Sistem Peradilan Pidana

Keberhasilan Pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tetapi juga pada kolaborasi seluruh sistem. Ada tiga pendekatan utama yang saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana:

Pendekatan sosial inilah yang paling relevan dalam konteks reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme (MNPT) di mana peran aktif masyarakat menjadi penentu kesuksesan.

Memahami Anatomi Terorisme: Definisi dan Ciri-Ciri Utama

Untuk mereintegrasikan seseorang, kita harus memahami apa yang menyebabkannya terpisah. Terorisme adalah isu yang berakar pada ideologi, politik, dan kekerasan.

Definisi dan Landasan Hukum

Kata Terorisme berasal dari bahasa Latin terrere (menggetarkan/membuat gemetar) atau dalam KBBI dimaknai sebagai “usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman”.

Secara hukum internasional dan nasional, terorisme diidentifikasi sebagai tindakan yang melampaui kejahatan biasa.

• Definisi Internasional (The Arab Convention): Setiap tindakan atau ancaman kekerasan yang bertujuan memajukan agenda kriminal, menyebarkan kepanikan, menimbulkan ketakutan, dan merusak properti publik/swasta atau sumber daya nasional.

• Definisi Nasional (Perpu No. 1 Tahun 2002 diubah UU No. 5 Tahun 2018): Segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang secara garis besar meliputi:

  • Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.

  • Bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas.

  • Menimbulkan korban massal, hilangnya nyawa/harta benda, atau kerusakan pada objek vital strategis/fasilitas publik.

Strategi Underdog Kelompok Teroris

Kelompok teroris sering menggunakan strategi underdog (pihak yang lebih lemah) saat berhadapan dengan kekuatan negara yang lebih besar. Ciri-ciri utama strategi ini meliputi:

• Subjek yang Lebih Lemah: Menggunakan cara asimetris melawan pihak yang lebih kuat (militer negara).

• Penggunaan Kekerasan Acak/Bertarget: Sering kali diarahkan pada sasaran sipil untuk menghasilkan teror psikologis.

• Tujuan Politis/Ideologis: Membuat negara yang menjadi sasaran mengakui tujuan politik, agama, ras, atau ideologi yang diusung.

• Teknik Murah dan Efektif: Menggunakan teknik yang relatif murah, mudah dilaksanakan, dan efektif untuk mendapatkan publisitas.

Reintegrasi Sosial: Proses Penyatuan Kembali Individu

Reintegrasi sosial adalah inti dari seluruh proses pasca-penahanan. Ini adalah jembatan dari penjara menuju kehidupan normal.

Makna dan Konsep Reintegrasi

Secara umum, Reintegrasi berarti penyatuan kembali. Merriam-Webster mendefinisikannya sebagai mengintegrasikan kembali ke dalam suatu entitas atau mengembalikan ke dalam kesatuan masyarakat.

Dalam konteks penanggulangan terorisme, Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2021 mendefinisikan Reintegrasi Sosial sebagai:

“Serangkaian kegiatan tahapan selanjutnya dari rehabilitasi dan reedukasi untuk mengembalikan orang yang terpapar paham radikal Terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.”

Bentuk dan Cara Pelaksanaan Reintegrasi Sosial

Bentuk-bentuk Reintegrasi Sosial yang diamanatkan dalam Pasal 42 ayat (1) PP Nomor 77 Tahun 2019 berfokus pada penguatan individu:

• Penguatan Percaya Diri: Agar tidak takut atau bergantung lagi pada kelompok/jaringan lama.

• Peningkatan Pemahaman: Memahami cara berinteraksi secara sehat dan positif dengan masyarakat.

• Peningkatan Kemampuan Sosial: Membekali diri dengan soft skills yang diperlukan.

• Peningkatan Keterampilan Hidup: Kemampuan untuk menghidupi diri dan keluarga (mandiri secara ekonomi).

Untuk mencapai bentuk-bentuk tersebut, pelaksanaan Reintegrasi Sosial dilakukan melalui berbagai cara, termasuk:

Deradikalisasi: Inti Perubahan Ideologi dan Perilaku

Deradikalisasi adalah proses krusial yang harus berjalan beriringan dengan reintegrasi. Ini adalah upaya untuk merubah atau menghilangkan keyakinan dan sikap radikal yang mengarah pada terorisme, berdasarkan identifikasi dan penilaian mendalam terhadap individu.

Program Deradikalisasi memiliki tiga pilar utama yang harus dibina:

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Pembinaan ini bertujuan memulihkan loyalitas mantan narapidana terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ideologinya:

• Kegiatan Bela Negara dan menjaga NKRI.

• Menjaga Ideologi Negara dan pengamalan Pancasila.

• Pemahaman tentang Wawasan Nusantara dan pemantapan nilai kebangsaan.

2. Pembinaan Wawasan Keagamaan

Aspek keagamaan sering disalahgunakan dalam terorisme. Oleh karena itu, pembinaan ini berfokus pada pemulihan ajaran agama yang moderat dan inklusif:

• Meningkatkan Toleransi Beragama.

• Menciptakan Harmoni Sosial dalam kerangka kesatuan dan persatuan nasional.

• Mendorong Kerukunan Umat Beragama.

3. Pembinaan Kewirausahaan (Kemandirian Ekonomi)

Keterbatasan ekonomi seringkali menjadi faktor pendorong seseorang untuk kembali ke jaringan teroris. Oleh karena itu, pembinaan kewirausahaan sangat vital dalam reintegrasi:

• Pelatihan Kerja yang sesuai dengan minat dan bakat.

• Kerja Sama Usaha untuk menciptakan peluang.

• Pemberian Modal Usaha (pendayagunaan) dan pendampingan.

 Tantangan Reintegrasi Jangka Panjang

Reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme adalah sebuah amanat Konstitusi dan kemanusiaan. Proses ini memerlukan sinkronisasi antara pendekatan normatif (hukum), administratif (Lapas), dan sosial (masyarakat).

Mulai dari program Asimilasi dalam Pemasyarakatan, implementasi Deradikalisasi (wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan), hingga program Reintegrasi Sosial yang terstruktur, semua tahapan ini bertujuan menciptakan individu yang mandiri, produktif, dan berintegrasi penuh dengan masyarakat.

Keberhasilan program ini bergantung pada penerimaan tanpa stigma dari masyarakat, dukungan keluarga, dan komitmen berkelanjutan dari pemerintah melalui program pendampingan. Dengan sinergi yang kuat, harapan untuk merajut kembali kehidupan yang damai bagi para mantan narapidana terorisme dapat tercapai, sekaligus memperkuat ketahanan nasional dari ancaman radikalisme.

*Penulis adalah Dosen Bagian Hukum Pidana Prodi Ilmu Hukum FH-ISIP Universitas Mataram, Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Nusa Tenggara Barat tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah pada Terorisme, Peneliti Wahid Foundation pada Riset Pencapaian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE) Periode 2020-2024