Kesenjangan Gender Kesehatan NTB: Keluhan dan Morbiditas Perempuan Jauh Lebih Tinggi

- Redaksi

Selasa, 9 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi: Kesenjangan Gender Kesehatan NTB, ,Keluhan dan Morbiditas Perempuan Jauh Lebih Tinggi

i

Ilustrasi: Kesenjangan Gender Kesehatan NTB, ,Keluhan dan Morbiditas Perempuan Jauh Lebih Tinggi

Laporan Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Volume 8 tahun 2025 yang diterbitkan pada 28 November 2025, membunyikan alarm penting terkait kesehatan penduduk. Data yang bersumber dari Susenas Maret 2024 ini secara spesifik menyoroti adanya kesenjangan yang signifikan dalam status kesehatan antara penduduk laki-laki dan perempuan di NTB.

Meskipun gambaran umum menunjukkan bahwa 38,88% penduduk NTB mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir, angka ini melonjak drastis ketika kita fokus pada populasi perempuan.

Keluhan Kesehatan: Perempuan Lebih Rentan

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan memberikan indikasi umum tentang situasi kesehatan populasi. Angka ini berfungsi sebagai petunjuk awal terhadap beban penyakit atau kondisi ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat.

Data Profil Kesehatan NTB 2024 secara tegas menunjukkan adanya disparitas gender yang nyata dalam hal ini:

  • 40,79% penduduk perempuan NTB mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir.

  • Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki, yang mencatat 36,94%.

Perbedaan hampir 4% ini mengindikasikan bahwa penduduk perempuan di NTB memikul beban keluhan kesehatan yang lebih besar. Fenomena ini perlu diurai lebih lanjut, apakah dipengaruhi oleh faktor biologis, beban kerja ganda, akses layanan, atau aspek kesehatan reproduksi.

Angka Morbiditas Perempuan Mengganggu Aktivitas Harian

Jika keluhan kesehatan adalah sinyal, maka morbiditas adalah dampak nyata. Tingkat morbiditas adalah ukuran yang menggambarkan tingkat gangguan kesehatan yang sampai mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari dalam suatu periode waktu tertentu.

Data morbiditas menunjukkan bahwa hampir seperlima penduduk NTB (19,34%) mengalami gangguan aktivitas karena sakit. Namun, fokus pada jenis kelamin semakin memperjelas ketidaksetaraan beban ini:

Kelompok Populasi Angka Morbiditas (Terganggu Aktivitas Harian)
Penduduk Perempuan 19,81%
Penduduk Laki-laki 18,87%

Angka morbiditas 19,81% pada perempuan menunjukkan bahwa setiap 5 dari 25 perempuan di NTB mengalami sakit yang cukup parah hingga menghambat mereka bekerja, mengurus rumah tangga, atau beraktivitas lainnya. Angka ini 1% lebih tinggi daripada laki-laki.

Morbiditas di Perdesaan: Beban Ganda Perempuan

Selain faktor jenis kelamin, laporan ini juga mengungkap bahwa angka morbiditas di perdesaan (20,70%) lebih tinggi daripada di perkotaan (18,09%). Mengingat bahwa mayoritas perempuan NTB di perdesaan sering kali memiliki peran ganda—sebagai pekerja publik dan pengurus rumah tangga—angka morbiditas yang tinggi di perdesaan kemungkinan besar memperparah kesulitan yang dialami perempuan.

Prioritas Kebijakan: Mereduksi Beban Kesehatan Perempuan

Tingginya angka keluhan dan morbiditas pada perempuan harus menjadi titik tolak untuk perumusan ulang kebijakan kesehatan di NTB. Pemerataan akses adalah penting, tetapi intervensi yang sensitif gender adalah keharusan.

1. Perawatan Kesehatan Reproduksi Terintegrasi

Pemerintah Daerah NTB perlu memastikan bahwa program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) diperluas, tidak hanya pada masa kehamilan dan pasca-melahirkan, tetapi juga mencakup layanan pencegahan dan skrining komprehensif untuk penyakit non-menular yang umum pada perempuan, seperti kanker serviks dan masalah endokrin. Peningkatan angka morbiditas mungkin berkorelasi dengan kurangnya akses ke skrining dini.

2. Fokus pada Determinasi Sosial Kesehatan

Tingginya morbiditas perempuan, terutama di perdesaan, mungkin tidak hanya disebabkan oleh faktor medis, tetapi juga oleh determinasi sosial seperti kemiskinan, beban kerja yang berlebihan (fisik dan mental), serta tekanan sosial. Kebijakan perlu diarahkan pada:

  • Program Keseimbangan Kerja dan Hidup: Mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan yang juga memperhatikan kesehatan mental dan fisik mereka.

  • Akses Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan infrastruktur dasar yang baik, karena seringkali tugas penyediaan air dan sanitasi menjadi beban perempuan, yang dapat memicu penyakit.

3. Kampanye Kesadaran dan Check-up Khusus

Meningkatkan kesadaran di kalangan perempuan dan keluarga tentang pentingnya check-up berkala. Data ini harus menjadi pendorong kampanye publik yang spesifik: “Perempuan NTB, Jaga Kesehatanmu!” yang didukung dengan layanan kesehatan yang ramah dan mudah dijangkau, khususnya di area pedesaan.

Pengurangan kesenjangan gender dalam kesehatan adalah investasi krusial. Dengan memprioritaskan kesehatan perempuan, yang merupakan pilar utama dalam keluarga dan komunitas, Pemerintah NTB tidak hanya meningkatkan angka statistik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Penulis : Yunita, S.H

Editor : Redaksi Narasio

Sumber Berita: Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024

Lanjutan Narasi

Permohonan Praperadilan Badai NTB Ditolak, Koalisi Aktivis Sebut Hakim Abaikan Kepastian Hukum
Gerakan Koalisi Rakyat Anti Narkoba, Pemuda Ambalawi Deklarasi dan Tanda Tangan Komitmen Bersama
Menembus Batas Kaku Hukum: Ikhtiar Kolektif Ambalawi Melawan “Gurita” Narkoba
Pakar Hukum UI: Indonesia Harus Fokus Sektor Unggulan, Jangan Coba Jadi Segalanya
Smart Power atau Pasrah? Pilihan Sempit Indonesia di Hadapan Hegemoni AS
Peneliti IGJ Ungkap Perjanjian ART Ancaman bagi Nelayan hingga Petani Lokal
Hari Perempuan Internasional, Momentum Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor
Akademisi Unram Ungkap Perjanjian Dagang Indonesia-AS Tak Seimbang dan Ancam Kedaulatan

Lanjutan Narasi

Sabtu, 11 April 2026 - 21:45 WITA

Permohonan Praperadilan Badai NTB Ditolak, Koalisi Aktivis Sebut Hakim Abaikan Kepastian Hukum

Minggu, 29 Maret 2026 - 10:30 WITA

Gerakan Koalisi Rakyat Anti Narkoba, Pemuda Ambalawi Deklarasi dan Tanda Tangan Komitmen Bersama

Sabtu, 28 Maret 2026 - 15:17 WITA

Menembus Batas Kaku Hukum: Ikhtiar Kolektif Ambalawi Melawan “Gurita” Narkoba

Minggu, 15 Maret 2026 - 17:40 WITA

Pakar Hukum UI: Indonesia Harus Fokus Sektor Unggulan, Jangan Coba Jadi Segalanya

Minggu, 15 Maret 2026 - 13:34 WITA

Smart Power atau Pasrah? Pilihan Sempit Indonesia di Hadapan Hegemoni AS

Lensa Hari Ini

David Putra Pratama, S.H. , Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram. Foto : Dok. Istimewa

Opini

Suap Bukan Hutang, Oknum 15 Anggota DPRD NTB Layak Diusut

Kamis, 16 Apr 2026 - 18:45 WITA

Ilustrasi : Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia

Pendapat Hukum

Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia

Minggu, 5 Apr 2026 - 22:32 WITA