IPM NTB Meningkat namun Literasi dan Pendidikan Menurun

- Redaksi

Kamis, 23 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Analisis Kesenjangan Pendidikan NTB

i

Analisis Kesenjangan Pendidikan NTB

Analisis Kesenjangan Pendidikan: IPM NTB Meningkat, Namun Angka Literasi dan Buta Huruf NTB Jauh Tertinggal

I. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB: Kenaikan Kategori dan Perlambatan Laju

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komprehensif yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara konsisten menunjukkan tren peningkatan IPM yang berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir.

Secara historis, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IPM NTB berada dalam kategori “Sedang” dari tahun 2014 (64,31) hingga 2021 (68,65). IPM NTB berhasil mencapai kategori “Tinggi” pada tahun 2022 dengan capaian 71,65 poin.

Pada laporan terkini tahun 2024, IPM Provinsi NTB mencapai 73,10 poin, mengalami peningkatan 0,73 poin dari tahun 2023. Meskipun demikian, laju peningkatan ini melambat jika dibandingkan dengan kenaikan tahun 2021 ke 2022 (1,18 poin) dan 2022 ke 2023 (1,00 poin).

II. Kesenjangan Pendidikan: Tantangan Struktural di Bawah Rata-Rata Nasional

Walaupun IPM NTB terus meningkat, posisinya tetap berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menegaskan adanya tantangan struktural dalam pembangunan manusia, terutama di sektor pendidikan, yang perlu intervensi serius.

Secara spesifik, kesenjangan di sektor pendidikan terlihat jelas pada indikator kunci berikut:

A. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk dewasa (usia ≥ 15 tahun) di NTB tercatat 7,74 tahun. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,77 tahun. Artinya, tingkat pendidikan formal yang ditamatkan oleh penduduk dewasa di NTB secara umum hanya setara dengan kelas 1 atau 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

B. Tantangan Kritis Literasi Dasar dan Minat Baca

Data statistik mengungkapkan bahwa NTB menghadapi dua tantangan literasi utama:

  1. Buta Huruf (Literasi Dasar): Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf di NTB mencapai 9,17%. Angka ini tiga kali lipat lebih tinggi dari rata-rata nasional (3,05%). Angka buta huruf NTB yang mendekati 10% ini mengindikasikan bahwa literasi dasar belum merata. Selain itu, disparitas gender menunjukkan bahwa kelompok perempuan memiliki tingkat buta huruf yang lebih tinggi daripada laki-laki.
  2. Literasi Umum (Minat Baca): Tingkat literasi umum masyarakat NTB (diukur berdasarkan minat baca atau kebiasaan mengunjungi fasilitas) hanya mencapai sekitar 46% pada tahun 2022, masih di bawah rata-rata nasional (>50%). Beberapa faktor utama menjadi penghambat, seperti koleksi buku perpustakaan yang “jadul,” kurangnya fasilitas modern, dan rendahnya tingkat kunjungan dari masyarakat umum.

C. Penurunan Kemampuan Literasi Siswa

Data Asesmen Nasional (AN) memperlihatkan tren negatif pada kemampuan literasi siswa di jenjang menengah (SMA/SMK dan sederajat). Rata-rata kemampuan literasi siswa di NTB pada tahun 2023 menurun menjadi 34,23 poin dari 34,88 poin di tahun 2022. Penurunan ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi Intervensi

Sebagai kesimpulan, data IPM dan statistik pendidikan NTB menciptakan paradoks: peningkatan IPM ke kategori Tinggi berbanding terbalik dengan indikator pendidikan spesifik yang tertinggal dari capaian nasional.

Oleh karena itu, intervensi pembangunan manusia di NTB harus memfokuskan pada dua area utama:

  1. Pemerataan Literasi Dasar: Program pemberantasan buta huruf perlu menargetkan populasi usia ≥10 tahun secara intensif, memberi prioritas pada kelompok perempuan dan masyarakat di daerah terpencil.
  2. Peningkatan Budaya Literasi: Pemerintah wajib merevitalisasi infrastruktur literasi (perpustakaan daerah dan sekolah) melalui pembaruan koleksi, digitalisasi, dan mengintensifkan promosi program literasi untuk mendongkrak minat baca dan kunjungan masyarakat.

Laporan: Zaki Akbar

Penulis : Zaki Akbar

Lanjutan Narasi

Permohonan Praperadilan Badai NTB Ditolak, Koalisi Aktivis Sebut Hakim Abaikan Kepastian Hukum
Gerakan Koalisi Rakyat Anti Narkoba, Pemuda Ambalawi Deklarasi dan Tanda Tangan Komitmen Bersama
Menembus Batas Kaku Hukum: Ikhtiar Kolektif Ambalawi Melawan “Gurita” Narkoba
Pakar Hukum UI: Indonesia Harus Fokus Sektor Unggulan, Jangan Coba Jadi Segalanya
Smart Power atau Pasrah? Pilihan Sempit Indonesia di Hadapan Hegemoni AS
Peneliti IGJ Ungkap Perjanjian ART Ancaman bagi Nelayan hingga Petani Lokal
Hari Perempuan Internasional, Momentum Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor
Akademisi Unram Ungkap Perjanjian Dagang Indonesia-AS Tak Seimbang dan Ancam Kedaulatan

Lanjutan Narasi

Sabtu, 11 April 2026 - 21:45 WITA

Permohonan Praperadilan Badai NTB Ditolak, Koalisi Aktivis Sebut Hakim Abaikan Kepastian Hukum

Minggu, 29 Maret 2026 - 10:30 WITA

Gerakan Koalisi Rakyat Anti Narkoba, Pemuda Ambalawi Deklarasi dan Tanda Tangan Komitmen Bersama

Sabtu, 28 Maret 2026 - 15:17 WITA

Menembus Batas Kaku Hukum: Ikhtiar Kolektif Ambalawi Melawan “Gurita” Narkoba

Minggu, 15 Maret 2026 - 17:40 WITA

Pakar Hukum UI: Indonesia Harus Fokus Sektor Unggulan, Jangan Coba Jadi Segalanya

Minggu, 15 Maret 2026 - 13:34 WITA

Smart Power atau Pasrah? Pilihan Sempit Indonesia di Hadapan Hegemoni AS

Lensa Hari Ini

David Putra Pratama, S.H. , Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram. Foto : Dok. Istimewa

Opini

Suap Bukan Hutang, Oknum 15 Anggota DPRD NTB Layak Diusut

Kamis, 16 Apr 2026 - 18:45 WITA

Ilustrasi : Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia

Pendapat Hukum

Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia

Minggu, 5 Apr 2026 - 22:32 WITA