Di zaman ketika manusia bisa memesan kopi lewat aplikasi sambil berdebat tentang kiamat iklim di kolom komentar, satu ironi besar terasa makin nyata: kita mengaku mencintai bumi, tapi sering memperlakukannya seperti dewa yang boleh menuntut apa saja, termasuk mengorbankan manusia. Inilah babak baru kesalehan modern—bukan berbaju agama langit, melainkan jubah hijau daun, poster panda, dan khutbah karbon. Di Nusantara, gelombang ini datang bukan sekadar sebagai kepedulian lingkungan, tetapi menjelma ideologi tersendiri: radikalisme hijau.
Ironi Kesalehan Modern: Radikalisme Hijau di Nusantara
Mencintai alam jelas bukan dosa. Yang gawat adalah ketika cinta berubah menjadi penyembahan; ketika merawat menjelma dogma; ketika “selamatkan bumi” terdengar lebih sakral daripada “selamatkan manusia yang hidup di bumi.” Alarm pertama berbunyi saat hutan lebih dihormati daripada manusia, sungai lebih suci dari nasib nelayan, dan proyek “hijau” lebih mulia daripada keberlanjutan hidup warga. Kita perlu bertanya jujur: ini gerakan lingkungan—atau sekte baru?
Manusia Sebagai Musuh: Kenapa Gerakan Hijau Berubah Menjadi Sekte?
Radikalisme hijau tampil bersih dan ramah: ramah lingkungan, tentu saja. Ia berkhotbah tentang karbon seperti pendeta bicara dosa. Ia mengutip data emisi seperti kitab suci. Ia melahirkan nabi-nabi baru berupa influencer yang menyerukan “nol jejak karbon” dari kafe berpendingin udara. Lalu, ia menunjuk musuh: manusia itu sendiri. Manusia digambarkan sebagai virus, beban bumi. Dan jika manusia masalahnya, maka solusi terasa “logis”: kurangi manusia. Di sinilah sejarah selalu berulang—setiap ideologi yang menjadikan manusia sebagai musuh, cepat atau lambat, menghalalkan pengorbanan manusia.
Deforestasi dan Pengorbanan Manusia: Potret Ketidakadilan Iklim
Di Nusantara, dampaknya tidak abstrak. Atas nama konservasi, masyarakat adat kehilangan akses ke hutan leluhur. Atas nama energi bersih, kampung nelayan direlokasi. Atas nama ekowisata, warga lokal menatap turis menikmati alam yang dulu jadi ruang hidup mereka. Hutan terselamatkan, manusia terbuang. Apakah ini keadilan iklim?
Pendukung garis keras hijau akan berkata, “Ini demi generasi mendatang.” Baik. Tapi generasi yang mana? Anak petani yang hari ini kehilangan sawahnya, atau anak kota yang tetap menikmati suhu 22 derajat? Jika gerakan lingkungan menyelamatkan bumi versi Instagram dan meninggalkan bumi versi dapur rakyat, kita tak sedang menyelamatkan planet—kita sedang membangun taman untuk segelintir orang dan kuburan sosial bagi yang lain.
Menguji Retorika Hijau dengan Angka: Data Deforestasi dan Emisi Indonesia
Mari menguji retorika hijau dengan angka. Negara mengabarkan progress, poster memamerkan grafik, konferensi memuji pencapaian. Namun, catatan resmi menunjukkan net deforestasi Indonesia tahun 2024 masih sekitar 175,4 ribu hektare, dengan mayoritas terjadi di hutan sekunder dan sebagian besar berada di kawasan hutan negara. Pada 2024, Indonesia juga kehilangan sekitar 242.000 hektare hutan primer—memang turun dari 2023, tetapi tetap setara sebuah provinsi kecil yang menghilang setiap tahun. Deforestasi menyentuh 83% kabupaten/kota (428 dari 514), dengan episentrum di Kalimantan dan Sumatra.
WALHI memberi gambaran historis yang lebih keras: sejak 1998 sekitar 31,9 juta hektare hutan telah diserahkan negara ke perusahaan; dan sepanjang 2001–2024 Indonesia kehilangan sekitar 32 juta hektare tutupan pohon—rata-rata 3,6 lapangan sepak bola hilang tiap menit . Di atas tunggul-tunggul itulah kita menancapkan baliho “Indonesia Hijau 2045.”
Ironi Emisi: Sektor Kehutanan Jadi Cerobong Asap
Soal emisi, Indonesia tak bisa lagi bersolek sebagai korban murni. Laporan terbaru menempatkan Indonesia kini di enam besar pengemisi gas rumah kaca dunia. Ironinya, sektor yang seharusnya jadi paru-paru justru menjadi cerobong: sektor kehutanan menyumbang sekitar 45% emisi nasional, disusul energi 36%. Secara global, analisis yang dirujuk WALHI menunjukkan Indonesia berada di peringkat kedua dunia atas emisi deforestasi (2013–2022), sekitar 20% dari total emisi global akibat deforestasi. Ini bukan angka kecil; ini pengakuan jujur bahwa problem kita struktural.
Namun, yang sering dituding justru rakyat kecil. Nelayan tradisional disalahkan merusak karang, petani ditegur membakar sisa panen. Sementara kapal industri menyerok laut dengan serok hukum, dan izin membuka hutan mengalir rapi. Hukum tampak hijau ketika menindas yang kecil, dan bening ketika melayani yang besar.
Solusi Raksasa dan Kapitalisme Hijau
Lalu datanglah solusi hijau raksasa. Food estate dijanjikan sebagai jawaban ketahanan pangan, namun laporan internasional mengungkap pembukaan hutan berskala setara luas Belgia di Papua dan Kalimantan, dengan potensi 315 juta ton CO₂ dari konversi lahan. Atas nama bioetanol, beras, dan gula, hutan tropis dilipat jadi bahan bakar kebajikan. Sementara itu, listrik kita masih berat ke batubara, dan Indonesia tetap eksportir batubara terbesar dunia meski panggung dipenuhi orasi transisi energi.
Pasar karbon pun dirayakan. Setelah dihentikan sementara, Indonesia membuka kembali perdagangan karbon pada 2025 dengan bursa nasional dan registri canggih . Alam kini punya barcode; dosa bisa ditebus dengan kredit. Kita membeli perasaan bersih dalam kantong karbon. Kapitalisme hijau tersenyum rapi.
Para ahli justru mengingatkan arah yang berbeda. Dari UGM, Ahmad Zaki menegaskan paradoks kita: “Forests, which should serve as carbon sinks, have become emission sources due to land burning, forest conversion, and peat degradation.”. Hutan yang harusnya menyerap, malah memuntahkan.
BMKG tak sedang berpuisi. Dwikorita Karnawati berkata terang: “Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan telah terjadi saat ini dan semakin nyata dirasakan.”. Tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas global, menembus ambang 1,5°C di atas era pra-industri. Di Indonesia, musim kian jungkir balik; kemarau basah dan keterlambatan musim dilaporkan di banyak wilayah hingga 2025, memperbesar risiko banjir, longsor, dan gagal panen.
Menuju Etika Hijau yang Membumi: Keadilan Ekologis sebagai Jawaban
Dari sisi keadilan, WALHI mengingatkan dunia: “There can be no climate justice without human rights and Indigenous Peoples’ Rights.”. Dan seruan bersama 2025 menegaskan: “The planet is now at the limits of its carrying capacity… we demand ecological justice.”. Artinya jelas: menyelamatkan bumi dengan mengorbankan manusia adalah kontradiksi yang mematikan.
Di panggung global, peringatan tak kalah pedas. Sekjen PBB António Guterres mengguncang dunia dengan kalimatnya: “The era of global warming has ended; the era of global boiling has arrived.”. Kalimat ini sering diulang, tetapi kerap salah diterjemahkan: sebagian orang membacanya sebagai lisensi untuk memusuhi manusia. Padahal pesan yang lebih jujur adalah sebaliknya: waktunya memusuhi keserakahan.
Sains iklim tidak pernah mengajarkan kebencian terhadap manusia. Ia mengajarkan kehati-hatian, kerendahan hati, dan kompleksitas. Radikalisme menyukai kepastian hitam-putih. Sains berkata “ini rumit”; ideologi menjawab “ini sederhana.” Dan manusia yang lelah dengan dunia kompleks sering memilih jawaban sederhana meski menipu.
Maka, apa yang perlu diubah? Mungkin volume, bukan arah—kita perlu merendahkan suara, bukan meninggikannya. Kita butuh etika hijau, bukan dogma hijau. Kesalehan ekologis yang membumi: melihat hutan bukan cuma paru-paru dunia, tapi juga dapur orang kampung; menghormati laut bukan sebagai poster kalender, tetapi rahim ekonomi nelayan.
Krisis Iklim adalah Krisis Ketimpangan
Para pemikir keadilan lingkungan berulang kali menegaskan: krisis iklim adalah krisis ketimpangan. Data IPCC (dirujuk WALHI) mengestimasi 951 juta orang terpapar kekeringan pada pemanasan 1,5°C, meningkat pada 2°C dan 3°C secara drastis. Sementara di Indonesia, WALHI mencatat sekitar 3.500 bencana ekologis per tahun dan 23,85 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, berdampingan dengan ekstraksi sumber daya alam yang mengaya-kan segelintir pihak. Jika ini bukan potret ketidakadilan, apa lagi?
Nusantara sesungguhnya punya modal besar: kearifan lokal. Ada pengetahuan menanam tanpa membunuh tanah, menangkap ikan tanpa memusnahkan laut, memanen hutan tanpa merobohkannya. Ini bukan romantisme; ini teknologi sosial berusia ratusan tahun. Ketika kita menggantinya dengan sertifikat dan aplikasi semata, kita bukan memodernkan—kita memiskinkan.
Bumi Butuh Keadilan
Radikalisme hijau kerap lupa satu hal sederhana: manusia adalah bagian dari alam, bukan penontonnya. Kita tidak tinggal di bumi; kita adalah bumi dalam bentuk bernapas. Menyelamatkan alam dengan memusuhi manusia sama saja menyelamatkan tubuh dengan memutus kepala.
Mari luruskan doa hijau kita: jangan minta bumi diselamatkan dari manusia; mintalah manusia diselamatkan dari keserakahan. Jangan jadikan alam tuhan; jadikan ia amanah. Jangan jadikan manusia musuh; jadikan ia penjaga. Dan bila ada yang tetap ingin berkhotbah tentang kiamat hijau, pastikan suaranya tidak menenggelamkan jeritan ibu yang kehilangan ladang, nelayan yang kehilangan laut, dan anak-anak yang kehilangan masa depan.
Bumi tidak butuh fanatik—ia butuh keadilan. Ia tidak menuntut ibadah—ia menuntut akal sehat. Ia tidak ingin disembah—ia ingin dijaga. Dan kita, manusia Nusantara, punya pilihan: menjadi imam kehancuran berjubah hijau, atau penjaga kehidupan dengan tangan tanah, hati lapang, dan pikiran jernih.
Jika itu terasa kurang heroik, ingat: menyapu halaman lebih suci daripada berkhotbah sambil mengotori jalan. Di dunia yang gemar menuhankan alam, tugas kita mungkin justru mengembalikannya ke tempat paling mulia: rumah bersama, bukan altar ideologi.
Penulis : Ahlan Al-Ghauts, M.Ag (Alamtara Institute)
Editor : Redaksi Narasio
