Polemik hukum di balik skandal penyadapan terhadap kepala negara memantik ulasan tajam dari perspektif hukum pidana, yang dikupas tuntas oleh dua dosen Bagian Hukum Pidana FHISIP Universitas Mataram, Dr. Syamsul Hidayat, S.H., M.H., dan Dr. Laely Wulandari, S.H., M.H., dalam Agenda Sorot Kamera Seri Ke-25 di Ruang Sidang Utama FHISIP Unram pada Jumat (13/11/2026).
Diskusi yang membedah batas-batas yuridis delik makar ini menyoroti perlunya keseimbangan antara ketegasan penegakan hukum terhadap kejahatan serius dan prinsip kehati-hatian dalam membuktikan niat jahat (mens rea) agar tidak terjebak dalam arus opini publik.
Makar sebagai Tindak Pidana “Sangat Serius” dan Polanya
Dr. Syamsul Hidayat memaparkan bahwa secara yuridis, makar masuk ke dalam kategori tindak pidana yang sangat serius—bahkan melampaui tindak pidana berat seperti korupsi—karena diancam dengan hukuman maksimal berupa pidana mati, seumur hidup, atau penjara 20 tahun.
Karena menyasar keamanan negara, simbol pemerintahan, dan kedaulatan presiden, makar memiliki pola terorganisir yang berbeda dari kejahatan konvensional. Syamsul merinci tiga tahapan yang seluruhnya dapat langsung dijerat hukum pidana:
-
Pemufakatan Jahat: Kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan makar. Berbeda dengan pencurian yang permufakatannya tidak bisa dipidana, pemufakatan makar sudah langsung dapat dijatuhi pidana karena ancamannya yang tergolong sangat tinggi,
-
Persiapan: Tindakan menghimpun sarana, senjata, peralatan, atau informasi strategis untuk melancarkan penyerangan.
-
Pelaksanaan: Tindakan nyata di lapangan; jika terhenti di tengah jalan, maka dikategorikan sebagai percobaan makar.
Mengaitkannya dengan isu penyadapan, Dr. Syamsul menilai tindakan tersebut tidak bisa disamakan dengan akses ilegal (illegal access) biasa. Ketika penyadapan menyasar Presiden dan kabinet secara melawan hukum untuk menghimpun informasi guna melumpuhkan kewenangan pemerintahan, fakta tersebut dapat ditarik ke dalam ranah pemufakatan jahat atau tahap persiapan makar.
Urgensi Pembuktian Mens Rea dan Bahaya Peradilan Opini Publik
Di sisi lain, Dr. Laely Wulandari memberikan catatan kritis agar penegak hukum tidak serta-merta melabeli segala bentuk penyadapan ilegal sebagai tindak pidana makar. Mengingat sejarah penyadapan terhadap kepala negara pernah terjadi pada era-era sebelumnya, skandal terkini memang memicu eskalasi besar karena diduga melibatkan oknum terorganisir dan menyasar lingkar kekuasaan luas.
Namun, Dr. Laely menegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana yang mengedepankan kebenaran materiil, pembuktian unsur mens rea (niat jahat) sangat krusial. Seseorang tidak boleh dipidana dengan pasal makar hanya karena didorong oleh kegaduhan politik atau tekanan trial by public opinion (peradilan oleh opini publik) di media sosial.
“Penegak hukum harus mampu membedakan secara jernih apakah penyadapan itu murni penyalahgunaan wewenang biasa, atau memang bagian terencana dari persiapan makar,” tegas Laely. Ia menambahkan bahwa majelis hakim memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya persidangan dan teknis pembuktian secara proporsional guna menjaga keseimbangan antara transparansi publik dan perlindungan rahasia kedaulatan negara.
Penulis : Fathir
Editor : Redaksi Narasio






