MATARAM – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memicu berbagai respons tajam dari kalangan akademisi. Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram (Unram), Lalu Wira Pria Suhartana, memberikan pandangan mendalam terkait dinamika hukum dan politik yang mengiringi lengsernya sang wakil presiden.
Menurut Lalu Wira, rangkaian peristiwa hingga mundurnya Gibran merupakan akumulasi dari pergeseran orientasi hukum di Indonesia yang saat ini dinilai kian menjauh dari esensi utamanya bagi publik.
Pergeseran Orientasi Hukum: Ketika Aturan Melayani Kepentingan Elit
Dalam analisisnya, Lalu Wira menyoroti bagaimana koridor hukum di Indonesia dewasa ini terkesan keluar dari tujuan normatifnya untuk menciptakan kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat luas. Praktik hukum yang ada saat ini justru bergeser dan disetir untuk melayani kepentingan politis golongan atau kelompok tertentu.
Ia merujuk pada adagium klasik untuk mengukur realitas bernegara saat ini, seperti Asas Hominum Causa Omne Ius Constitutum Est (hukum untuk kepentingan manusia secara umum) dan Salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi). Namun, dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut kerap terabaikan.
“Kondisi berhukum kita saat ini sedang keluar dari koridor yang seharusnya. Yang seharusnya memberikan kemanfaatan dan keadilan, serta kepastian untuk banyak orang, tapi ternyata ini diarahkan untuk kepentingan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa fenomena tersebut membuat publik melihat aturan-aturan hukum seolah sengaja dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan individu maupun keluarga tertentu, atau “Gibranisasi peraturan”.
Akar Kontroversi: Dari Putusan MK Nomor 90 hingga Putusan MA
Lebih lanjut, Dekan FHISIP Unram ini membedah akar permasalahan kekacauan hukum nasional melalui penelusuran produk-produk hukum kontroversial sebelumnya. Ia mencontohkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, serta Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 terkait uji materi batas usia calon kepala daerah.
Perubahan-perubahan aturan batas usia tersebut dinilai sangat sarat kepentingan dan terkesan didesain khusus guna mengakomodasi figur tertentu menjelang agenda politik. Selain itu, ia juga menyoroti isu penyeludupan hukum pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang perubahannya sempat diakui DPR tidak pernah melalui pembahasan dan konsultasi resmi.
Puncak dari polemik yuridis ini semakin dikuatkan dengan terbitnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan bahwa dokumen surat keterangan pendukung bermasalah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum (ex tunc), yang berarti keberlakuannya berlaku surut seolah-olah tidak pernah ada.
“Kalau kita kaji analisis bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai akumulasi permasalahan sebelumnya, ambisi atau kepentingan politik sangat nampak. Mulai dari perubahan syarat umur hingga persoalan ijazah yang berujung pada putusan kasasi MA,” jelasnya.
Kemunduran Agenda Reformasi dan Sentralisasi Kekuasaan
Tidak hanya berhenti pada kasus personal wakil presiden, Lalu Wira juga melihat mundurnya Gibran sebagai bagian dari gejala struktural yang lebih luas sejak era reformasi mengalami pergeseran orientasi. Berbagai agenda reformasi yang dicita-citakan untuk membangun birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dinilai mengalami kemunduran masif.
Ia mencontohkan pelemahan institusi penegak hukum seperti KPK, pembentukan regulasi metode omnibus law yang sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat, hingga kebijakan sentralisasi kewenangan daerah. Sebagai contoh, kewenangan sektor pertambangan yang sebelumnya berada di tangan pemerintah daerah kini ditarik ke pusat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Sejak 2014, nyambung lagi 2019 hingga 2024, banyak agenda-agenda yang lahir dari reformasi itu berbalik. KPK dilemahkan, undang-undang pembentukannya bermasalah, hingga sentralisasi pertambangan. Semua ini menunjukkan penentuan karir dan pengelolaan negara banyak yang tidak melalui mekanisme standar yang bersih,” pungkasnya.
Penulis : Yunita, S.H.
Editor : Redaksi Narasio






