Guru Besar Unram Bedah Skandal Penyadapan, Antara Kedaulatan Negara dan Ancaman Makar

- Redaksi

Sabtu, 14 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum, dalam forum Agenda Sorot Kamera Seri Ke-25 bertema “Makar dalam Skandal Penyadapan Presiden” di Ruang Sidang Utama (Aula Prof. Zainal Asikin), Gedung A, Lantai 3 FHISIP Universitas Mataram pada Jumat (13/11/2026). Foto: Keysha/Sorot Kamera

i

Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum, dalam forum Agenda Sorot Kamera Seri Ke-25 bertema “Makar dalam Skandal Penyadapan Presiden” di Ruang Sidang Utama (Aula Prof. Zainal Asikin), Gedung A, Lantai 3 FHISIP Universitas Mataram pada Jumat (13/11/2026). Foto: Keysha/Sorot Kamera

Ancaman serius terhadap simbol tertinggi negara dalam skandal penyadapan presiden memantik sorotan tajam dari perspektif hukum tata negara, yang dibedah secara mendalam dalam forum Agenda Sorot Kamera Seri Ke-25 bertema “Makar dalam Skandal Penyadapan Presiden” di Ruang Sidang Utama (Aula Prof. Zainal Asikin), Gedung A, Lantai 3 FHISIP Universitas Mataram pada Jumat (13/11/2026).

Digelar atas kerja sama FHISIP Unram dan Pusat Studi Kepolisian Unram serta dimoderatori oleh Yuni Ristanti, S.H., M.H., diskusi ini menghadirkan pandangan dari Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Pusat Studi Kepolisian Unram, Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum. Dalam pemaparannya, Prof. Galang mengupas tuntas bagaimana skandal penyadapan terhadap kepala negara tidak hanya berhenti sebagai pelanggaran privasi atau isu politik, melainkan telah merongrong pilar kedaulatan negara dan konstitusi.

Konstitusi dan Mekanisme Suksesi Kepemimpinan Nasional

Prof. Galang mengawali pemaparannya dengan menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengatur secara rigid mekanisme suksesi serta pemberhentian kepala negara. Ia merujuk langsung pada ketentuan Pasal 7A, Pasal 7B, serta Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Menurutnya, apabila Presiden atau Wakil Presiden berhalangan tetap—baik karena mangkat, berhenti, diberhentikan, maupun tidak dapat melakukan kewajibannya—konstitusi telah menetapkan jalur penggantian yang jelas hingga melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, Prof. Galang menegaskan bahwa segala bentuk upaya untuk mengganti kekuasaan kepresidenan secara paksa di luar koridor hukum dan konstitusi merupakan pelanggaran mendasar terhadap pilar-pilar utama negara. Tindakan semacam itu tidak hanya mencederai hukum positif, tetapi juga merusak sendi-sendi kedaulatan yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia.

Spektrum Penyadapan: Antara Halal, Haram, dan Keadaan Darurat

Menyinggung inti permasalahan mengenai skandal penyadapan, Prof. Galang memandang fenomena tersebut dari dua sisi kacamata hukum tata negara: bisa dinilai sah (halal) atau justru terlarang (haram), bergantung pada konteks kebutuhan negara dan otoritas yang melakukannya.

Dalam situasi normal, penyadapan terhadap privat tentu melanggar prinsip perlindungan hukum. Namun, dalam situasi luar biasa di mana negara menghadapi ancaman nyata yang membahayakan eksistensi pemerintahan yang sah, penyadapan dapat dibenarkan secara hukum tata negara demi mempertahankan kedaulatan—baik sebagai langkah preventif maupun represif oleh lembaga yang berwenang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa apabila aksi penyadapan yang mengarah pada upaya makar berlanjut menjadi situasi krisis nasional, maka berlakulah Staatnoodrecht (hukum tata negara dalam keadaan darurat). Dengan merujuk pada Pasal 12 UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya, pengelolaan negara dapat disesuaikan di luar prosedur normal.

“Dalam kondisi darurat sipil, darurat militer, hingga darurat perang akibat adanya ancaman nyata yang membahayakan kedaulatan negara dan kepala negara, pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atau spionase yang lebih ketat demi mempertahankan eksistensi negara yang berdaulat,” jelas Prof. Galang.

Tiga Pelanggaran Prinsip Ketatanegaraan dalam Aksi Makar

Dalam analisis tata negaranya, Prof. Galang merinci bahwa tindakan makar yang menyasar kepala negara secara otomatis menabrak tiga prinsip fundamental yang dianut oleh negara Republik Indonesia:

  1. Melanggar Prinsip Negara Hukum: Pemerintah maupun warga negara wajib bertindak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemilihan Presiden di Indonesia diatur secara konstitusional melalui mekanisme pemilihan langsung maupun suksesi MPR, sehingga pemaksaan di luar jalur tersebut jelas menyeleweng dari prinsip negara hukum.

  2. Melanggar Prinsip Kedaulatan Rakyat: Dalam sistem konstitusi kita, pemegang hak tertinggi untuk mengganti atau memilih Presiden adalah rakyat melalui mekanisme demokrasi. Upaya kudeta atau makar secara paksa jelas mencederai dan merampas kedaulatan rakyat tersebut.

  3. Bertentangan dengan Eksistensi Negara Berdaulat: Indonesia mengakui kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan negara. Makar yang merongrong keselamatan kepala negara merupakan bentuk perbuatan inkonstitusional yang mengancam eksistensi negara berdaulat secara keseluruhan.

Menolak Isu “Pengalihan” dan Memetik Pelajaran Perang Modern

Ketika disinggung mengenai spekulasi publik yang menduga skandal ini sekadar menjadi alat pengalihan isu dari persoalan lain di lapangan, Prof. Galang secara tegas menepis anggapan tersebut. Menurut pandangannya, objek dan korban yang disasar—yakni kepala negara beserta jajaran pimpinan tertinggi—memiliki eskalasi risiko yang terlalu besar untuk dikategorikan sekadar sebagai pengalihan isu.

Ia mengajak seluruh civitas akademika dan masyarakat untuk melihat momentum ini dari sudut pandang positif: memetik hikmah dan pelajaran strategis bagi ketahanan bangsa ke depan.

“Barangkali bangsa kita selama ini belum sepenuhnya menyadari berbagai kemungkinan bentuk ancaman modern untuk menggulingkan pemerintahan. Melalui peristiwa ini, kita belajar bagaimana wajah perang modern dan praktik spionase bekerja, sehingga ke depannya bangsa Indonesia dapat semakin waspada,” pungkas Prof. Galang, menutup paparannya dengan pengingat pentingnya memperkuat kewaspadaan konstitusional di tengah dinamika politik kekuasaan yang terus berkembang dari masa ke masa.

Penulis : Fathir

Editor : Redaksi Narasio

Lanjutan Narasi

Kualifikasi Makar dalam Skandal Penyadapan, Antara Jerat Mens Rea dan Ancaman Pidana Sangat Serius
Sorot Kamera Unram Kupas Makar dalam Skandal Penyadapan Presiden
Pengunduran Diri Gibran, Lalu Wira: Dari Gibranisasi Peraturan hingga Polemik Putusan MK
Dukung Solidaritas Perempuan, IGJ Resmi Serahkan Amicus Curiae ke Mahkamah Konstitusi
Sarasehan Kebangsaan MPR RI, Dorong Peran Masyarakat Lingkar Mandalika
Menguatkan Peran Pemuda dan Memahami Konstitusi: Sarasehan Kebangsaan MPR RI Bersama Evi Apita Maya
Sarasehan Kebangsaan MPR RI, Evi Apita Maya Gandeng PHDI Perkokoh Toleransi Beragama di NTB
Perkuat Wawasan Kebangsaan Santri, Evi Apita Maya Gelar Sarasehan MPR RI di Ponpes Lombok Tengah

Lanjutan Narasi

Minggu, 15 November 2026 - 10:00 WITA

Kualifikasi Makar dalam Skandal Penyadapan, Antara Jerat Mens Rea dan Ancaman Pidana Sangat Serius

Sabtu, 14 November 2026 - 13:00 WITA

Guru Besar Unram Bedah Skandal Penyadapan, Antara Kedaulatan Negara dan Ancaman Makar

Sabtu, 14 November 2026 - 08:25 WITA

Sorot Kamera Unram Kupas Makar dalam Skandal Penyadapan Presiden

Jumat, 13 November 2026 - 13:55 WITA

Pengunduran Diri Gibran, Lalu Wira: Dari Gibranisasi Peraturan hingga Polemik Putusan MK

Selasa, 10 November 2026 - 10:59 WITA

Dukung Solidaritas Perempuan, IGJ Resmi Serahkan Amicus Curiae ke Mahkamah Konstitusi

Lensa Hari Ini