LOMBOK TENGAH — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sekaligus Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Evi Apita Maya, menggelar kegiatan Sarasehan Kebangsaan di Yayasan Gadjah Mada Muda Mandalika, Desa Mertak, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (9/11).
Kegiatan ini bertajuk: “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”, dengan pesan penting tentang penguatan karakter dan wawasan kebangsaan masyarakat lingkar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
Acara ini berlangsung meriah dan dihadiri secara inklusif oleh ratusan peserta lintas generasi—mulai dari para orang tua, pemuda, anak-anak, jajaran remaja masjid, hingga para tokoh ulama dan tokoh masyarakat di lingkar kawasan pariwisata internasional Mandalika.
Sambutan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda
Acara diawali dengan sambutan dari perwakilan tokoh masyarakat setempat. Dalam pandangannya, kehadiran Senator Evi Apita Maya dan jajaran akademisi di Yayasan Gadjah Mada Muda Mandalika merupakan langkah nyata mempererat silaturahmi sekaligus membangun kesadaran kolektif dalam membina generasi muda. Tokoh masyarakat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pesatnya pembangunan pariwisata Mandalika dengan penguatan karakter kebangsaan dan kearifan lokal keagamaan.
Senada dengan hal itu, perwakilan tokoh pemuda menyuarakan apresiasi mendalam atas perhatian MPR RI terhadap pembinaan di tingkat akar rumput. Tokoh pemuda menyatakan kesiapan seluruh elemen pemuda dan remaja masjid untuk menjadi motor penggerak kegiatan sosial, keagamaan, serta pendampingan pendidikan bagi anak-anak di desa.
Arahan Umum Evi Apita Maya: Penguatan Kepedulian Sosial dan Pendidikan
Dalam pengarahannya, Hj. Evi Apita Maya memaparkan gambaran umum mengenai posisi MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan yang merangkul seluruh elemen masyarakat. Evi menekankan bahwa pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh berhenti pada wacana teoritis belaka, melainkan harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di tengah masyarakat.
“MPR RI hadir sebagai wadah perekat persatuan bangsa. Bagi masyarakat lingkar Mandalika, nilai-nilai kebangsaan itu diwujudkan lewat kerja nyata: bagaimana para orang tua, tokoh ulama, pemuda, dan remaja masjid bahu-membahu memperkuat solidaritas sosial serta mendorong kemajuan pendidikan anak-anak kita agar tidak menjadi penonton di tanah sendiri,” ujar Evi.
Tinjauan Akademis Mendalam: Transformasi Ketatanegaraan MPR RI
Melengkapi arahan umum tersebut, akademisi dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram (FHISIP Unram), Taufan, M.H., menyampaikan bedah materi akademis secara mendalam mengenai sejarah, amandemen konstitusi, hingga transformasi fungsi MPR RI pasca-reformasi.
Taufan menjelaskan secara rinci evolusi ketatanegaraan Indonesia.
-
Era Orde Lama & Orde Baru: MPR berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara (superpower body) pemegang penuh kedaulatan rakyat berdasarkan penafsiran Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 naskah asli, berwenang menentukan GBHN serta memilih Presiden/Wakil Presiden.
-
Pasca-Amandemen UUD 1945 (1999–2002): Reformasi memindahkan prinsip kedaulatan rakyat menuju supremasi konstitusi (constitutional supremacy). MPR RI bertransformasi menjadi lembaga tinggi negara yang setara dengan DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK.
-
Fungsi Eksklusif Modern: Kewenangan MPR RI dibatasi secara spesifik pada Pasal 3 dan Pasal 7B UUD NRI 1945—meliputi mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta memproses pemberhentian Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
“Pergeseran MPR menjadi pengawal konstitusi menegaskan bahwa kedaulatan rakyat membutuhkan partisipasi aktif warga. Masyarakat dan pemuda lingkar Mandalika harus melek hukum agar mampu mengawal pembangunan daerah secara bijak, kritis, dan berkesadaran hukum,” urai Taufan.
Dialog Interaktif dan Penutup
Rangkaian sarasehan berlangsung hangat dengan adanya sesi dialog dan kuis kebangsaan interaktif. Pihak Yayasan Gadjah Mada Muda Mandalika menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan berharap pembinaan karakter warga terus berlanjut.
Acara diakhiri dengan penyerahan bingkisan secara simbolis serta komitmen bersama seluruh elemen warga lingkar Mandalika untuk senantiasa menjaga nilai-nilai konstitusi dan berperan aktif dalam pembangunan bidang sosial maupun pendidikan di daerah.
Penulis : Alyssa Rizkia Haris
Editor : Redaksi Narasio






