MATARAM — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sekaligus Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Evi Apita Maya, terus bergerak memperkuat fondasi kebangsaan dan persatuan daerah. Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang digelar bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB di Mataram, Jumat (6/11).
Kegiatan ini dihajatkan sebagai langkah strategis untuk memperkokoh toleransi antarumat beragama sekaligus merawat keharmonisan sosial di Nusa Tenggara Barat. Sarasehan yang berlangsung penuh kehangatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus PHDI NTB, tokoh agama Hindu, akademisi, serta elemen pemuda lintas komunitas.
Dialog Kebangsaan: NTB Sebagai Rumah Bersama Kemajemukan
Dalam pemaparannya, Senator Evi Apita Maya menekankan bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi kemajemukan dan sikap saling menghormati. Menurutnya, pemahaman mengenai Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus hadir secara substantif dalam tindakan nyata menjaga keutuhan bangsa dari tingkat akar rumput.
“Toleransi bukan sekadar membiarkan perbedaan, tetapi bagaimana kita aktif membangun dialog, saling memahami, dan bergotong royong tanpa memandang latar belakang agama. NTB adalah rumah bersama bagi segenap komponen bangsa,” tegas Evi Apita Maya di hadapan forum.
Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam atas peran aktif PHDI NTB yang konsisten menciptakan iklim kondusif, merawat moderasi beragama, serta menjaga kedamaian antarumat beragama di daerah.
Tinjauan Akademis: Supremasi Konstitusi dan Jaminan Kebebasan Beragama
Melengkapi dimensi kebangsaan tersebut, akademisi dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram (FHISIP Unram), Taufan, M.H., memaparkan tinjauan hukum ketatanegaraan terkait jaminan konstitusional terhadap kerukunan dan kebebasan beragama di Indonesia.
Taufan memaparkan bahwa pasca-amandemen UUD NRI 1945, Indonesia menegaskan prinsip supremasi konstitusi (constitutional supremacy) yang menjamin hak asasi warga negara, termasuk hak beragama dan beribadah sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945.
“MPR RI sebagai pengawal konstitusi memastikan bahwa kedaulatan rakyat dan jaminan atas hak-hak beragama berdiri kokoh. Di daerah multikultural seperti NTB, kesadaran hukum dan pemahaman konstitusional warga menjadi kunci utama untuk mencegah konflik serta memperkuat ikatan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah),” urai Taufan.
Apresiasi PHDI NTB dan Komitmen Bersama
Pihak PHDI NTB, yaitu Ir. I Wayan Karioka, M.H., selaku Ketua, dalam sambutan merespon positif inisiatif sarasehan kebangsaan ini dan menyampaikan terima kasih atas perhatian Senator Evi Apita Maya selaku perpanjangan tangan daerah di MPR RI. Jajaran PHDI menilai forum dialogis seperti ini sangat penting untuk mempererat silaturahmi antarumat beragama dan memperkokoh ketahanan sosial di Nusa Tenggara Barat.
Melalui Sarasehan Kebangsaan ini, diharapkan nilai-nilai toleransi, kepedulian sosial, dan persaudaraan lintas agama semakin mengakar kuat di tengah dinamika perkembangan masyarakat NTB.
Penulis : Alyssa Rizkia Haris
Editor : Redaksi Narasio






