Dukung Solidaritas Perempuan, IGJ Resmi Serahkan Amicus Curiae ke Mahkamah Konstitusi

- Redaksi

Selasa, 10 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Tim IGJ menyerahkan Amicus Curiae kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Dok. Istimewa/Aryanang Isal

i

Foto: Tim IGJ menyerahkan Amicus Curiae kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Dok. Istimewa/Aryanang Isal

Narasio.com – Indonesia for Global Justice (IGJ) secara resmi mengajukan Amicus Curiae (Sahabat Keadilan) kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Langkah ini diambil dalam kerangka Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026, yang merupakan permohonan uji materiil terhadap Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang diajukan oleh Solidaritas Perempuan (SP).

Surat Amicus Curiae yang bertajuk “Menjaga Keadilan Ekonomi dan Perlindungan HAM di Tengah Arus Liberalisasi” tersebut ditandatangani oleh Direktur Eksekutif IGJ, Rahmat Maulana Sidik, pada 4 November 2026. Pengajuan ini mencerminkan dukungan penuh IGJ terhadap substansi permohonan yang dilayangkan oleh Solidaritas Perempuan.

Akar Persoalan: Deregulasi Investasi Eksesif dan Ancaman Hak Konstitusional

Menurut pandangan IGJ, inkonstitusionalitas dari norma-norma yang diuji bersumber dari nalar deregulasi investasi yang terlalu eksesif. Demi mengejar pertumbuhan ekonomi serta membuka karpet merah bagi modal asing, negara dinilai secara sadar memangkas berbagai regulasi perlindungan sosial-ekologis (safeguards). Akibatnya, kebijakan ekonomi yang diterapkan kerap berbenturan langsung dengan komitmen hak asasi manusia (HAM) internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Berdasarkan kajian mendalam yang dilakukan, IGJ menemukan adanya tiga persoalan utama dalam undang-undang tersebut:

  • Pertama, Pasal 17A dan Pasal 26 dinilai melanggar hak atas partisipasi publik dan lingkungan hidup. Frasa “kebijakan nasional yang bersifat strategis” dalam Pasal 17A tidak memiliki parameter yang jelas. Hal ini berpotensi membuat proyek strategis mengabaikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) serta mengancam ruang hidup nelayan tradisional. Sementara itu, Pasal 26 membatasi partisipasi penyusunan AMDAL hanya kepada masyarakat yang terkena dampak langsung.
  • Kedua, Pasal 10 dan Pasal 126 ayat (1) melanggar hak atas kepastian hukum serta perlindungan tenurial. Ketentuan pengadaan tanah dan Badan Bank Tanah membuka peluang konversi lahan pertanian produktif serta lahan masyarakat adat demi investasi tanpa jaminan partisipasi bermakna (Meaningful Participation) dan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yang kerap mengabaikan hak tenurial perempuan.
  • Ketiga, Pasal 88 dinilai memperlemah akses terhadap keadilan. Hilangnya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” mengikis prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam penegakan hukum lingkungan.

Akibat ketimpangan ini, aturan yang seharusnya melindungi rakyat justru memperlonggar kewajiban investor, sementara hak partisipasi, kepastian tenurial, dan akses keadilan masyarakat dipersempit.

Perspektif HAM, Bisnis, dan Kesehatan Masyarakat

Rahmat Maulana Sidik, Direktur Eksekutif IGJ, menyampaikan bahwa perkara ini menggambarkan bagaimana deregulasi demi investasi dilakukan dengan mengorbankan hak konstitusional warga negara.

“Perlindungan lingkungan dipangkas, partisipasi publik dipersempit, dan tanah rakyat dengan mudah dikonversi untuk proyek investasi. Jika norma-norma ini dipertahankan, akan menjadi preseden buruk bagi perlindungan HAM dan lingkungan hidup, dan hak perempuan, petani, nelayan, serta masyarakat adat akan mudah dikesampingkan demi target pertumbuhan ekonomi semata. Mahkamah Konstitusi punya momentum penting untuk menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan perlindungan HAM yang dijamin konstitusi,” tegas Maulana.

Senada dengan hal tersebut, Program Coordinator of Business and Human Rights IGJ, Muhammad Aryanang Isal, menyoroti dari sudut pandang bisnis dan HAM. Menurutnya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari dampak buruk aktivitas bisnis serta memastikan para korban memperoleh akses pemulihan yang efektif sebagaimana ditegaskan dalam UNGPs Pilar III.

“Penghilangan frasa ‘tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan’ dalam Pasal 88 justru memaksa korban pencemaran, yang posisinya secara struktural lebih lemah, membuktikan kesalahan korporasi. Pembatasan partisipasi dalam AMDAL dan pengambilalihan lahan tanpa FPIC juga bertentangan dengan komitmen Indonesia pada ICCPR, ICESCR, CEDAW, dan UNDRIP,” ujar Aryanang.

Dari sudut pandang yang berbeda namun selaras, Program Coordinator on Health and IP Monopoly Issues IGJ, Agung Prakoso, menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari hak atas kesehatan masyarakat. Ketika standar perlindungan lingkungan dilonggarkan dan mekanisme pertanggungjawaban korporasi dilemahkan, masyarakat di sekitar proyek lah yang harus menanggung risiko terbesar.

Rekomendasi IGJ untuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

IGJ menilai bahwa perkara uji materiil ini memegang urgensi yang sangat tinggi. Apabila norma-norma bermasalah tersebut tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan tercipta preseden buruk bagi perlindungan HAM dan kelestarian lingkungan hidup di masa depan. Hak tenurial kelompok rentan—yakni perempuan, petani, nelayan, dan masyarakat adat—akan semakin mudah dikesampingkan demi mengejar target investasi jangka pendek.

Atas dasar pertimbangan tersebut, IGJ menyampaikan tiga poin rekomendasi utama kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

  1. Menguatkan argumentasi hukum yang mendukung hak konstitusional warga negara, khususnya kelompok rentan, termasuk kewajiban menjamin partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dan prinsip kehati-hatian (precautionary principle).
  2. Memutuskan bahwa norma-norma yang diuji dalam perkara ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  3. Menegaskan komitmen Indonesia terhadap penegakan HAM internasional sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Penulis : Yunita, S.H.

Editor : Redaksi Narasio

Lanjutan Narasi

Guru Besar Unram Bedah Skandal Penyadapan, Antara Kedaulatan Negara dan Ancaman Makar
Sorot Kamera Unram Kupas Makar dalam Skandal Penyadapan Presiden
Pengunduran Diri Gibran, Lalu Wira: Dari Gibranisasi Peraturan hingga Polemik Putusan MK
Sarasehan Kebangsaan MPR RI, Dorong Peran Masyarakat Lingkar Mandalika
Menguatkan Peran Pemuda dan Memahami Konstitusi: Sarasehan Kebangsaan MPR RI Bersama Evi Apita Maya
Sarasehan Kebangsaan MPR RI, Evi Apita Maya Gandeng PHDI Perkokoh Toleransi Beragama di NTB
Perkuat Wawasan Kebangsaan Santri, Evi Apita Maya Gelar Sarasehan MPR RI di Ponpes Lombok Tengah
Bappeda NTB Tegaskan Pembangunan Provinsi Kepulauan Percuma Tanpa Kesiapan SDM Pemuda

Lanjutan Narasi

Sabtu, 14 November 2026 - 13:00 WITA

Guru Besar Unram Bedah Skandal Penyadapan, Antara Kedaulatan Negara dan Ancaman Makar

Sabtu, 14 November 2026 - 08:25 WITA

Sorot Kamera Unram Kupas Makar dalam Skandal Penyadapan Presiden

Jumat, 13 November 2026 - 13:55 WITA

Pengunduran Diri Gibran, Lalu Wira: Dari Gibranisasi Peraturan hingga Polemik Putusan MK

Selasa, 10 November 2026 - 10:59 WITA

Dukung Solidaritas Perempuan, IGJ Resmi Serahkan Amicus Curiae ke Mahkamah Konstitusi

Minggu, 8 November 2026 - 10:21 WITA

Menguatkan Peran Pemuda dan Memahami Konstitusi: Sarasehan Kebangsaan MPR RI Bersama Evi Apita Maya

Lensa Hari Ini