MATARAM – Isu nasional yang menyita perhatian publik belakangan dibedah dalam forum diskusi bertajuk Agenda Sorot Kamera Seri Ke-25 dengan tema: “Makar dalam Skandal Penyadapan Presiden”. Berlangsung di Ruang Sidang Utama (Aula Prof. Zainal Asikin), Gedung A, Lantai 3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram pada Jumat (13/11/2026).
Digelar atas kerja sama Pusat Studi dan Diskusi Sorot Kamera (Kampus Merah) FHISIP Unram dan Pusat Studi Kepolisian Universitas Mataram (Puspol Unram), diskusi yang dimoderatori oleh Yuni Ristanti, S.H., M.H. ini berupaya mendudukkan persoalan hukum secara jernih di tengah riuhnya spekulasi ruang publik.
Membuka jalannya diskusi, Dekan FHISIP Unram, Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H., menekankan bahwa akademisi memiliki tanggung jawab moral dan ilmiah untuk memberikan pencerahan berbasis koridor hukum yang objektif. Ia menyoroti bagaimana istilah “makar” kerap mengalami penyempitan maupun pergeseran makna di tengah masyarakat.
Dalam hukum pidana Indonesia, kata Wira, makar—yang berakar dari istilah aanslag dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)—merujuk pada tindakan penyerangan dengan tujuan spesifik. Tindakan tersebut meliputi upaya membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden maupun Wakil Presiden, memisahkan sebagian wilayah negara dari kekuasaan pemerintah, hingga menggulingkan pemerintahan yang sah.
“Makar adalah delik yang dianggap selesai pada saat niat jahat tersebut diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan, tanpa harus menunggu keberhasilan dari niat itu,” ujar Wira. Ia pun menggarisbawahi pentingnya menarik garis tegas antara kritik atau aksi protes sebagai wujud kebebasan berpendapat dengan perbuatan yang benar-benar masuk ke dalam kualifikasi pidana makar.
Kacamata Tata Negara: Halal-Haram Penyadapan dan Keadaan Darurat
Memasuki sesi pemaparan utama, Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Pusat Studi Kepolisian Unram, Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum., membedah persoalan ini dari perspektif konstitusional. Ia mengawali analisisnya dengan merujuk pada Pasal 7A, Pasal 7B, serta Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian dan suksesi kepemimpinan nasional apabila Presiden atau Wakil Presiden berhalangan tetap.
Menurut Prof. Galang, konstitusi telah menyediakan jalur hukum yang ketat—melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR—jika kepala negara terbukti melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara atau korupsi. Oleh karena itu, upaya mengganti kekuasaan secara paksa di luar mekanisme konstitusi merupakan pelanggaran nyata terhadap tiga pilar utama: prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, dan eksistensi negara yang berdaulat.
Menyoroti fenomena penyadapan, Prof. Galang menyebut bahwa dalam hukum tata negara, tindakan tersebut berada pada spektrum yang bisa dinilai sah (“halal”) maupun terlarang (“haram”), bergantung pada konteks dan otoritas pelakunya. Ketika negara menghadapi situasi bahaya yang mengancam eksistensi dan kedaulatan, penyadapan menjadi instrumen yang dibenarkan secara konstitusional—baik sebagai langkah preventif maupun represif—asalkan dilakukan secara ketat oleh lembaga yang berwenang.
Ia merujuk pada Pasal 12 UUD 1945 yang memberi landasan bagi Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya. Dalam situasi darurat sipil, darurat militer, hingga darurat perang akibat ancaman nyata seperti makar, berlakulah Staatnoodrecht atau hukum tata negara dalam keadaan darurat. “Dalam kondisi tersebut, pengelolaan negara tidak berjalan seperti prosedur normal dan hak asasi manusia dapat dibatasi demi mempertahankan kedaulatan serta eksistensi negara,” jelasnya.
Anatomi Pidana Makar: Dari Pemufakatan Jahat hingga Persiapan
Jika hukum tata negara melihat makar sebagai ancaman terhadap kedaulatan konstitusional, Dosen Bagian Hukum Pidana FHISIP Unram, Dr. Syamsul Hidayat, S.H., M.H., membedahnya melalui anatomi delik pidana. Ia menjelaskan bahwa secara yuridis, makar masuk ke dalam kategori tindak pidana yang sangat serius—bahkan melampaui kategori kejahatan serius seperti korupsi—karena ancaman hukumannya mencapai pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.
Karena menyasar keamanan negara dan simbol pemerintahan, makar memiliki pola kejahatan yang terorganisir dan berbeda dari tindak pidana konvensional. Syamsul memetakan tiga tahapan pola makar yang seluruhnya dapat langsung dijerat pidana berdasarkan ketentuan KUHP baru:
-
Pemufakatan Jahat: Kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan makar. Berbeda dengan pencurian yang baru dipidana saat perbuatan dilakukan, kesepakatan jahat dalam makar sudah cukup untuk menjerat pelakunya.
-
Persiapan: Tindakan mengumpulkan sarana, peralatan, logistik, maupun informasi yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan makar.
-
Pelaksanaan: Tindakan nyata di lapangan, baik yang selesai maupun yang terhenti di tengah jalan akibat faktor di luar kehendak pelaku (percobaan).
Mengaitkannya dengan isu penyadapan terhadap Presiden dan jajaran kabinet, Syamsul menilai tindakan tersebut tidak bisa disamakan dengan akses ilegal (illegal access) terhadap warga sipil biasa. Penyadapan pada dasarnya adalah instrumen pengumpulan informasi. Apabila penyadapan terhadap kepala negara dilakukan di luar prosedur upaya paksa penegakan hukum yang sah dan terbukti bertujuan mengumpulkan informasi untuk melumpuhkan kewenangan Presiden atau menggulingkan pemerintahan, maka perbuatan itu dapat ditarik ke dalam kualifikasi pemufakatan jahat atau tahap persiapan makar.
Menguji Mens Rea dan Bahaya Peradilan Opini Publik
Perspektif kehati-hatian dalam pembuktian hukum kemudian disampaikan oleh narasumber ketiga, Dr. Laely Wulandari, S.H., M.H., yang juga Dosen Bagian Hukum Pidana FHISIP Unram. Ia mengingatkan bahwa secara historis, penyadapan terhadap kepala negara bukan kali pertama terjadi di Indonesia—merujuk pada kasus penyadapan percakapan Presiden B.J. Habibie dengan Jaksa Agung Andi Ghalib pada 1998, maupun penyadapan yang pernah dialami Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, Laely mengakui bahwa skandal terkini memicu eskalasi kegaduhan yang jauh lebih besar karena diduga melibatkan oknum aparat kepolisian secara terorganisir serta menyasar lingkar kekuasaan secara luas, mulai dari Presiden, menteri, hingga partai politik.
Meski demikian, Laely menegaskan bahwa penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dilabeli sebagai makar. Dalam hukum pidana yang mengedepankan kebenaran materiil, hakim wajib membuktikan secara presisi unsur mens rea atau niat jahat di balik penyadapan tersebut.
“Seseorang tidak boleh dipidana makar hanya karena kegaduhan politik atau tekanan opini publik. Penegak hukum harus membedakan secara jernih apakah penyadapan itu merupakan penyalahgunaan wewenang biasa, atau memang bagian dari perencanaan makar sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa persidangan kasus semacam ini pada prinsipnya terbuka untuk umum, namun hakim memiliki kewenangan mengatur teknis pembuktian agar pembukaan isi sadapan tidak membocorkan rahasia negara yang justru merugikan kedaulatan.
Refleksi atas “Pengalihan Isu” dan Pembelajaran Bangsa
Diskusi semakin menghangat pada sesi tanya jawab ketika peserta menyinggung keraguan publik: apakah skandal besar ini merupakan peristiwa hukum murni, atau sekadar rekayasa pengalihan isu dari persoalan nyata di lapangan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla)?
Menanggapi hal itu, Dr. Laely menyoroti fenomena pergeseran dari due process of law (proses hukum yang semestinya) menuju trial by public opinion (peradilan oleh opini publik). Menurutnya, arus informasi di media sosial kerap membuat masyarakat tanpa sadar ikut melanggengkan pengalihan isu dengan terus memperbincangkan topik viral hingga menenggelamkan persoalan krusial lainnya. Karena itu, ia mendorong agar penyelesaian perkara diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berwenang.
Sementara itu, Prof. Galang memiliki pandangan tegas bahwa peristiwa yang menyasar kepala negara terlalu besar risikonya untuk sekadar dianggap sebagai pengalihan isu. Terlepas dari bagaimana pembuktian akhir di pengadilan nantinya, ia mengajak civitas akademika dan masyarakat untuk memetik pelajaran strategis dari dinamika ini.
Baginya, peristiwa ini membuka mata bangsa mengenai wajah baru ancaman terhadap keamanan negara di era modern—di mana upaya melemahkan pemerintahan tidak lagi selalu hadir lewat kekuatan senjata konvensional, melainkan melalui penguasaan informasi dan teknologi penyadapan. Kewaspadaan konstitusional dan keteguhan menjaga koridor hukum pun menjadi catatan penutup yang menggema dari ruang sidang utama FHISIP Unram sore itu.
Penulis : Fathir
Editor : Redaksi Narasio






