Desa Gapuk Gagas Perempuan Penanggung Jawab Keluarga

- Redaksi

Kamis, 6 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Desa Gapuk bersama Lakpesdam PCNU Lombok Barat menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Perempuan Penanggung Jawab Keluarga (PUANJAGA) pada Rabu, 5 Agustus 2026. Foto : Dok. Istimewa

i

Pemerintah Desa Gapuk bersama Lakpesdam PCNU Lombok Barat menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Perempuan Penanggung Jawab Keluarga (PUANJAGA) pada Rabu, 5 Agustus 2026. Foto : Dok. Istimewa

Membangun Ruang Aman dan Partisipasi Setara di Tingkat Desa

Pemerintah Desa Gapuk bersama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PCNU) Lombok Barat sukses menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Perempuan Penanggung Jawab Keluarga (PUANJAGA) pada Rabu, 5 Agustus 2026. Kegiatan yang dilangsungkan di ruang terbuka organisasi warga ini dirancang khusus untuk menghadirkan tata kelola desa yang inklusif serta responsif terhadap dinamika sosial perempuan kepala keluarga.

Pendekatan dialogis yang diterapkan secara simbolis meruntuhkan sekat hierarkis formal. Hal ini memberikan ruang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk bersuara, menyampaikan pengalaman, serta merumuskan kebutuhan riil tanpa hambatan struktural.

Penguatan Komunitas Puan Jaga sebagai Wadah Perjuangan Ekonomi

Ketua Lakpesdam PCNU Lombok Barat, Fauzi Aries, SH, menegaskan bahwa komunitas Puan Jaga merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah desa dalam menciptakan ruang aman sekaligus ruang juang bagi seluruh warga.

“Puan Jaga adalah komunitas perempuan yang lahir dari inisiatif Pemerintah Desa untuk menciptakan ruang aman sekaligus ruang juang bagi setiap warganya. Lebih dari sekedar wadah berkumpul, komunitas ini adalah wujud nyata keberpihakan pemdes dalam mendorong keterlibatan bermakna perempuan di lini mulai dari pengambilan segala keputusan politik, penguatan ekonomi kreatif, hingga pelestarian sosial dan budaya yang menjadi akar kehidupan desa,” ujar Fauzi Aries, SH.

Melalui komitmen tersebut, para peserta Musdesus tidak hanya hadir secara fisik, tetapi terlibat aktif sebagai subjek utama dalam merumuskan strategi penguatan ekonomi kreatif dan ketahanan sosial keluarga.

Komitmen Tindak Lanjut Menuju Ketahanan Sosial Berkelanjutan

Keberhasilan Musdesus Perempuan PUANJAGA di Desa Gapuk ditandai dengan perumusan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang kolaboratif. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan agar setiap program pemberdayaan tepat sasaran dan menjawab akar permasalahan warga rentan.

Lakpesdam PCNU Lombok Barat berkomitmen untuk terus mengawal implementasi program hingga benar-benar menyentuh keseharian perempuan dan keluarga yang nafkahi mereka. Langkah ini menegaskan bahwa pembangunan desa bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan demi mewujudkan desa yang adil dan berkeadilan.

Penulis : Muliatun Anisa

Editor : Redaksi Narasio

Lanjutan Narasi

Diskusi Sorot Kamera FHISIP Unram: WALHI Tegaskan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Memenuhi Syarat Konstitutif dan Ekologis
Menyelisik Demistifikasi Subjek Hukum Agraria: Di Antara Janji Konstitusi dan Ancaman Fabrikasi Identitas Adat dalam Kawasan Hutan
Ekonomi NTB dan Rekor MotoGP Mandalika 2026, Pakar Ekonomi Unram Soroti Kepastian Investasi dan Ekosistem Sport Tourism
Tingkatkan Keterampilan Mahasiswa Kenotariatan UII, IMMASTA Gelar Pelatihan Pembuatan Akta Autentik
Kemenag NTB Dorong Satgas dan Regulasi Ketat: Mampukah Menghentikan Kekerasan Seksual di Pesantren?
Sorot Kamera Unram dan KOHATI HMI Mataram Kupas Kekerasan Seksual di Pesantren, Desak Pencegahan dan Sistem Perlindungan Korban
Pemecatan Musyafirin oleh PDIP NTB, Dekan FHISIP Unram Ungkap Konsekuensi Hukum Status Komisaris Bank NTB Syariah
Mengurai Relasi Kuasa dan Manipulasi Agama: Mengapa Kekerasan Seksual di Pesantren Sulit Terungkap?

Lanjutan Narasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:56 WITA

Diskusi Sorot Kamera FHISIP Unram: WALHI Tegaskan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Memenuhi Syarat Konstitutif dan Ekologis

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 08:30 WITA

Menyelisik Demistifikasi Subjek Hukum Agraria: Di Antara Janji Konstitusi dan Ancaman Fabrikasi Identitas Adat dalam Kawasan Hutan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:05 WITA

Ekonomi NTB dan Rekor MotoGP Mandalika 2026, Pakar Ekonomi Unram Soroti Kepastian Investasi dan Ekosistem Sport Tourism

Selasa, 20 Oktober 2026 - 19:00 WITA

Tingkatkan Keterampilan Mahasiswa Kenotariatan UII, IMMASTA Gelar Pelatihan Pembuatan Akta Autentik

Minggu, 18 Oktober 2026 - 17:30 WITA

Kemenag NTB Dorong Satgas dan Regulasi Ketat: Mampukah Menghentikan Kekerasan Seksual di Pesantren?

Lensa Hari Ini