MATARAM – Memperingati Hari Perempuan Internasional 2026, Institut Perempuan untuk Perubahan Sosial (InsPIRASI NTB) menggelar kegiatan bertajuk “InspiraSHE– Suara Perempuan, Aksi Nyata: Bersatu untuk Hak dan Keadilan”. Acara yang berlangsung pada Minggu, 8 Maret 2026 ini bertempat di Kantor InsPIRASI NTB, Perum Lantana Garden, Dusun Labuapi Utara, Kabupaten Lombok Barat.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus ajakan aksi nyata bagi berbagai elemen masyarakat. Berkolaborasi dengan GENERATE, University of Leeds, dan UK Research and Innovation, acara ini dihadiri oleh perwakilan LBH Apik NTB, Sobat NTB, UTS, Lombok Youtuber Community, Fatayat NU NTB, Forum Puspa, KOPRI Cabang PMII Lombok Barat, FM LOBAR, IPPNU Lombok Barat, LPW NTB, PKBI NTB, hingga GENERATE.
Refleksi dan Kolaborasi Lintas Gender
Direktur InsPIRASI NTB, Rohani Intan Dewi, dalam sambutannya menekankan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremoni. Menurutnya, momentum ini adalah bukti pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.
“Kegiatan ini bukan hanya dihadiri oleh perempuan, tetapi juga laki-laki dengan perspektif perempuan. Ini bukan sekadar merayakan, melainkan menjadi refleksi bersama dan bukti bahwa kita butuh kolaborasi lintas sektor,” ujar Rohani.
Senada dengan hal tersebut, Faris dari Tim GENERATE memaparkan temuan lapangan yang menunjukkan betapa kuatnya budaya patriarki dan kemiskinan ekstrem yang masih membelenggu. Ia menyoroti beban ganda yang dipikul perempuan, terutama perempuan disabilitas yang bebannya bisa mencapai tiga kali lipat.
“Beban dari bencana dan ketidakadilan pemerintah seringkali menempatkan perempuan di posisi sulit. Namun, kami tidak hanya ingin menangkap kesedihan, melainkan mendorong kekuatan yang diinisiasi oleh para perempuan untuk mengentaskan masalah-masalah tersebut di seluruh wilayah Lombok,” tegas Faris.
Tantangan Kesehatan dan Beban Ganda Perempuan
Sesi diskusi pertama menghadirkan Ernawati, kader InsPIRASI NTB, yang mengangkat tema “Perempuan dan Kesehatan Masyarakat”. Sebagai praktisi di lapangan, ia menyoroti bagaimana hambatan ekonomi menghalangi perempuan untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak.
Ernawati menjelaskan bahwa meskipun ada BPJS, biaya pendampingan dan transportasi tetap menjadi kendala utama bagi warga untuk berobat ke rumah sakit. Hal ini berdampak pada penanganan penyakit menular seperti TBC yang menyerang lintas usia, mulai dari bayi hingga lansia.
“Perempuan seringkali lebih mementingkan kesehatan keluarga di atas dirinya sendiri. Hal ini membuat mereka sulit mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi maupun pengobatan penyakit lainnya,” ungkap Ernawati.
Urgensi Anggaran Responsif Gender dan Disabilitas
Hendriadi dari Pusat Pengetahuan Anggaran Inklusi (PPAI SASAMBO NTB) memaparkan materi krusial mengenai “Perempuan dan Disabilitas dalam Anggaran”. Ia mengkritisi rendahnya komitmen anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak di NTB, padahal angka kasus kekerasan terus meningkat.
Hendriadi menyebutkan beberapa tantangan utama dalam penyusunan anggaran inklusif, di antaranya:
- Rendahnya kapasitas teknis penyusun anggaran terkait konsep PUGIS, GAP, dan GBS.
- Ketiadaan data pilah gender yang akurat sebagai dasar perencanaan.
- Minimnya partisipasi perempuan dan disabilitas dalam pengambilan keputusan.
- Stereotip budaya dan tafsir keliru bahwa anggaran sudah “netral”, padahal kebutuhan laki-laki dan perempuan berbeda.
“Kebijakan mungkin terlihat manis di atas kertas, tapi tanpa dukungan anggaran yang memadai, kasus kekerasan terhadap perempuan tidak akan terselesaikan. Kita harus mendorong anggaran yang transparan dan inklusif, bukan hanya di level rencana tapi hingga realisasi di lapangan,” tuturnya.
Pelestarian Pengetahuan Lokal dan Suara Perempuan Adat
Juanda, Founder Sekolah Adat Rengganis, membawa perspektif perempuan adat ke dalam diskusi. Ia menyoroti fenomena marjinalisasi perempuan, bahkan ketika mereka mencoba masuk ke ranah politik atau pengambilan kebijakan umum.
Melalui Sekolah Adat Rengganis, Juanda berupaya mengedukasi anak-anak perempuan untuk kembali ke akar budaya dan mengurangi ketergantungan pada gawai. Ia juga meluncurkan buku Olek Balek sebagai upaya menjaga bahasa ibu dan pengetahuan lokal tentang varietas tanaman yang selama ini dikelola oleh perempuan.
“Perempuan adalah pemegang peran penting dalam kehidupan lokal dan pelestari adat. Namun, hak-hak mereka dalam pengambilan kebijakan masih sangat kurang. Di desa, kami juga terus mengadvokasi pencegahan pernikahan dini melalui LPA untuk menekan angka janda muda yang bermasalah,” jelas Juanda.
Perempuan di Tengah Krisis Iklim dan Transisi Energi
Sebagai penutup, Megawati Iskandar Putri dari GEDSI NTB membahas isu terkini mengenai “Perempuan Muda dan Transisi Berkeadilan”. Ia menjelaskan bagaimana dampak krisis iklim, seperti kekeringan akibat emisi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan transportasi, secara tidak proporsional membebani perempuan.
Menurut Megawati, banyak keputusan politik yang tidak mementingkan kelestarian lingkungan, sehingga perempuan seringkali hanya dijadikan objek, bukan subjek pengambil keputusan.
“Perlu ada peralihan ke energi bersih seperti matahari dan air yang berkelanjutan. Transisi energi yang berkeadilan akan berdampak langsung pada kualitas hidup perempuan. Kita harus memastikan perempuan terlibat aktif dalam proses transisi ini,” pungkasnya.
Acara InspiraSHE ditutup dengan semangat kebersamaan untuk terus mengawal kebijakan publik dan anggaran agar lebih berpihak pada keadilan gender dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan di Nusa Tenggara Barat.
Penulis : Yunita, S.H.
Editor : Redaksi Narasio
