MATARAM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda NTB) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB pada Jumat (23/1/2026). Pertemuan yang berlangsung di Hotel Lombok Raya pukul 14.30 hingga 17.00 WITA ini, dilaksanakan dalam rangka penguatan koordinasi terkait Prioritas Pembangunan dan dukungan terhadap ketercapaian Program Unggulan dalam RPJMD 2025–2029.
Mengingat pentingnya, acara ini dihadiri oleh Gubernur NTB, perangkat Bappeda NTB, staf ahli serta undangan yang mencakup seluruh perangkat kunci mulai dari perangkat Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor Swasta, dengan total 140 unsur pimpinan dan perwakilan.
Fokus Pembangunan Pariwisata dan Ketahanan Pangan
Dalam sambutannya, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Si, menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini penguatan pada dua sektor unggulan. Menurutnya, pengembangan pariwisata dan penguatan ketahanan pangan merupakan instrumen utama untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Fokus pemerintahan NTB sekarang yaitu pengembangan pariwisata dan ketahanan pangan untuk menurunkan kemiskinan NTB,” ujar Gubernur Lalu Muhammad Iqbal di hadapan para peserta rapat.
Ia menekankan bahwa kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan akar dari berbagai dinamika sosial. “Sebab Ibu dari kehidupan adalah kemiskinan yang harus kita selesaikan dari masalah sosial,” tambahnya.
Gubernur juga memaparkan data terkini mengenai posisi NTB di tingkat nasional. Ia mengungkapkannya karena NTB yang sebelumnya masuk dalam 10 provinsi termiskin, kini justru mengalami kenaikan peringkat. “Nusa Tenggara Barat masuk menjadi 10 provinsi termiskin dan sekarang tambah naik menjadi 12 besar provinsi yang termiskin di Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa terdapat 106 desa di NTB yang saat ini masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Baginya, penyelesaian kemiskinan ekstrem adalah harga mati karena dampaknya yang sistemik terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
Program Sinkronisasi dan Kontribusi Mitra Pembangunan
Kepala BAPPEDA Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si , dalam paparan materinya menjelaskan bahwa strategi pembangunan daerah telah tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB yang mencakup 7 Sapta Cita, 10 program unggulan, dan 95 kegiatan strategi.
“RPJMD Provinsi NTB terdapat 7 Sapta Cita, 10 program unggulan, dan 95 kegiatan strategis perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan program para mitra pembangunan,” ungkap Baiq Nelly.
Saat ini, tercatat ada 160 mitra pembangunan yang aktif di NTB. Baiq Nelly melihat hal ini sebagai potensi besar untuk mendukung visi pembangunan “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”. Ia menyebutkan bahwa para mitra memiliki peluang besar untuk berkontribusi melalui dukungan teknis, pendanaan, maupun peningkatan kapasitas masyarakat desa.
Perlindungan Dasar untuk Desa Berdaya
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia, S.STP, menekankan pentingnya aspek perlindungan sosial dalam membangun kemandirian desa.
Ia menyatakan bahwa masyarakat desa tidak bisa menjadi produktif jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. “Untuk membangun desa berdaya perlu disertakan juga pemberian fasilitas untuk mendapatkan perlindungan dasar seperti bansos, kartu indonesia sehat, kartu indonesia supaya menjadi masyarakat yang produktif,” tegasnya.
Data Kemiskinan dan Target Tahun 2026
Dari sisi data dan statistik, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Dr. H. Wahyudin, MM , memberikan gambaran mengenai kedalaman angka kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah secara rutin melakukan pendataan setiap tiga bulan dengan menggunakan survei perwakilan teknologi.
Berdasarkan data yang dipaparkan, angka kemiskinan pada tahun 2025 tercatat turun di angka 11,78 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di kisaran 9,03 persen (berdasarkan metodologi survei terkait). Ia pun optimis terhadap target di tahun mendatang.
“Target pada tahun 2026 targetnya penurunan kemiskinan sekitar 11%,” kata Dr. Wahyudin.
Ia juga menekankan pentingnya peran pendamping desa dalam mengawal keluarga dengan kemiskinan ekstrem. “Perlu kerjasama untuk mengatasi kemiskinan yang dialami NTB dan mendampingi KK atau keluarga miskin ekstrem oleh pendamping desa,” lanjutnya.
Perlunya Kolaborasi Multipihak
Rapat koordinasi ini ditutup kembali oleh Gubernur NTB dengan pesan kuat mengenai pentingnya kolaborasi total. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal agar seluruh tingkat pemerintahan, dari provinsi hingga desa, harus bergerak bersama.
Ia juga melibatkan keterlibatan pihak luar seperti filantropi dan akademisi. “Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pemerintah dari tingkat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, filantropi, keterlibatan kampus-kampus untuk program desa berdaya,” tutupnya.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan mitra pembangunan yang hadir dapat menyelaraskan program mereka dengan prioritas pemerintah daerah, sehingga penanganan 106 desa dengan kemiskinan ekstrem di NTB dapat teratasi secara efektif dan terukur pada tahun 2026.
Yunita, perwakilan Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat (LPW NTB) yang hadir pada kegiatan itu menyatakan bahwa rapat koordinasi ini sekaligus evaluasi dan pembacaan peluang perluasaan kerja sama program yang telah dilaksanakan LPW NTB diantaranya literasi hukum tingkat komunitas dan desa, bantuan hukum di desa untuk akses keadilan masyarakat, dan keberadaan Komunitas Peduli Anak Desa di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.
“Kami berharap agenda ini tidak hanya ritual, tetpai ada ada upaya konkrit dan kontribusi Pemerintah Daerah terhadap program yang telah kita laksanakan. Kita saat ini ada gerakan literasi hukum, upaya bantuan hukum tingkat desa dan terus mendorong peran komunitas tingkat desa”, pungkasnya.
Penulis : Aminah, S.Pd., M.Pd. (Tim LPW NTB dan kontributor Narasio)
Editor : Redaksi Narasio
