Tantangan Kualitas Tenaga Kerja Perempuan NTB, 1 dari 4 Pekerja Belum Tamat SD

Pendahuluan

Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah merayakan peningkatan signifikan dalam partisipasi angkatan kerja perempuan, dengan 66,27 persen dari total perempuan usia kerja kini aktif bekerja. Namun, di balik angka partisipasi yang membanggakan ini, tersembunyi sebuah fakta yang patut menjadi sorotan kritis: rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh mayoritas perempuan pekerja, terutama di wilayah perdesaan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB dalam Profil Perempuan Bekerja Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024 menunjukkan adanya jurang pendidikan yang dalam, yang berpotensi menjadi penghalang utama bagi peningkatan upah, kompetensi, dan munculnya Female Breadwinners—perempuan yang menjadi pencari nafkah utama keluarga. Artikel ini akan mengupas secara kritis kesenjangan pendidikan yang memprihatinkan ini dan menuntut fokus kebijakan yang lebih tajam.

Pendidikan: Bukan Sekadar Ijazah, Melainkan Modal Ekonomi

Dalam pasar tenaga kerja modern, pendidikan adalah aset yang paling berharga. Penelitian berulang kali menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi langsung dengan tingkat keahlian, produktivitas, dan yang paling krusial, besarnya upah yang diterima. Pendidikan yang memadai memungkinkan pekerja, termasuk perempuan, untuk bertransisi dari sektor informal yang rentan menuju sektor formal yang stabil.

Ketersediaan perempuan pekerja dengan pendidikan dan keahlian tinggi sangat penting untuk menciptakan Female Breadwinners yang kokoh. Ketika perempuan memiliki penghasilan yang stabil dan signifikan, stabilitas ekonomi rumah tangga meningkat, dan mereka mampu menjadi kontributor terbesar atau bahkan satu-satunya penyedia ekonomi keluarga. Tanpa modal pendidikan yang kuat, potensi ini akan sulit diwujudkan.

Fakta Kritis: Kelompok Pendidikan Terendah Mendominasi

Fakta yang paling mencolok dari laporan BPS adalah dominasi kelompok perempuan dengan tingkat pendidikan terendah.

Data menunjukkan bahwa 26,11 persen perempuan bekerja di NTB berada dalam kategori: tidak pernah bersekolah atau pernah bersekolah hingga jenjang SD tetapi tidak sampai tamat.

Persentase ini adalah yang tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan manapun. Artinya, lebih dari seperempat dari total perempuan pekerja di NTB berada dalam posisi yang paling rentan secara keahlian dan posisi tawar upah.

Fenomena ini secara gamblang menunjukkan bahwa kualitas dasar tenaga kerja perempuan NTB secara umum masih rendah. Walaupun mereka aktif bekerja—menciptakan angka partisipasi yang tinggi—sebagian besar dari pekerjaan tersebut kemungkinan besar berada di sektor yang memerlukan sedikit atau tanpa keahlian formal, seperti pekerjaan kasar atau di sektor pertanian subsisten.

Jurang Pendidikan Lulusan Tinggi

Jika dominasi lulusan rendah menjadi sorotan, maka rendahnya jumlah lulusan tinggi menjadi alarm kedua. Persentase perempuan bekerja yang merupakan lulusan diploma dan universitas berada pada titik terendah:

• Diploma: Hanya 2,06 persen.

• Universitas: Hanya 12,40 persen.

Tingginya proporsi pekerja berpendidikan rendah dan minimnya pekerja berpendidikan tinggi menciptakan struktur tenaga kerja yang rapuh, membatasi inovasi, dan membuat NTB sulit bersaing dalam ekonomi berbasis pengetahuan.

Anomali Kesenjangan Urban-Rural: Perdesaan Tertinggal Jauh

Analisis BPS lebih lanjut mengungkap adanya kesenjangan yang parah antara wilayah perkotaan dan perdesaan, menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang sangat spesifik.

Di wilayah perkotaan, perempuan bekerja didominasi oleh lulusan SMA/Sederajat (26,41 persen), yang setidaknya memberikan mereka modal dasar untuk pekerjaan administrasi atau jasa.

Sebaliknya, di perdesaan, persentase perempuan bekerja yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD mencapai angka yang mengkhawatirkan: 31,05 persen. Artinya, hampir sepertiga dari perempuan pekerja di desa tidak memiliki pendidikan dasar yang memadai.

Kesenjangan yang lebar ini disebabkan oleh satu pandangan yang disorot BPS: pendidikan belum dianggap sebagai investasi utama dalam penunjang hidup di perdesaan. Prioritas pendidikan seringkali kalah dengan kebutuhan ekonomi jangka pendek, sehingga perempuan didorong untuk segera bekerja, terlepas dari kualifikasi mereka.

Tuntutan Kritis terhadap Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

Data ini adalah panggilan keras bagi Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah fokus. Peningkatan partisipasi kerja perempuan adalah hal yang baik, tetapi jika modal pendidikannya rendah, hasil akhirnya adalah kemiskinan kerja—bekerja keras tetapi dengan upah minim dan tanpa perlindungan.

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah kritis dan terukur:

1. Prioritas Kontinuitas Pendidikan di Perdesaan: Program pendidikan harus dijamin keberlangsungannya, terutama bagi perempuan di perdesaan, dengan insentif yang kuat agar anak perempuan tidak putus sekolah demi bekerja. Pendidikan harus diposisikan sebagai investasi paling utama, bahkan di atas kebutuhan ekonomi jangka pendek.

2. Pelatihan Keahlian Vokasi (Skill Training) yang Masif: Mengingat tingginya jumlah pekerja berpendidikan rendah, intervensi non-formal melalui pelatihan keahlian (vokasi) di luar sekolah sangat mendesak. Pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan sektor formal dan informal yang berkembang di NTB (misalnya, hospitality dan pengolahan hasil pertanian/perikanan).

3. Mendorong Partisipasi Lulusan Tinggi: Perlu adanya program beasiswa atau insentif khusus untuk perempuan NTB agar melanjutkan pendidikan ke jenjang diploma dan universitas, untuk mengisi kekosongan tenaga kerja terampil di sektor-sektor strategis.

Kesimpulan

Peningkatan jumlah perempuan bekerja di NTB adalah fondasi yang baik, tetapi kualitas fondasi tersebut dipertanyakan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan perdesaan, yang didorong oleh pandangan bahwa pendidikan bukan investasi utama, adalah isu sosial-ekonomi yang harus segera diatasi. Jika NTB ingin mengoptimalkan potensi ekonominya dan menghasilkan lebih banyak perempuan yang benar-benar berdaya (Female Breadwinners), investasi serius pada pendidikan dan peningkatan kompetensi adalah satu-satunya jalan.