Potret Distribusi Tenaga Kerja Perempuan NTB, Dominasi Kota dan Peran Kunci Sektor Informal Pedesaan

- Redaksi

Selasa, 25 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi: Potret Distribusi Tenaga Kerja Perempuan NTB, Dominasi Kota dan Peran Kunci Sektor Informal Pedesaan

i

Ilustrasi: Potret Distribusi Tenaga Kerja Perempuan NTB, Dominasi Kota dan Peran Kunci Sektor Informal Pedesaan

Pendahuluan

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menyoroti dinamika ketenagakerjaan yang menarik di provinsi tersebut, kali ini dengan fokus pada sebaran geografis tenaga kerja perempuan. Berdasarkan publikasi Profil Perempuan Bekerja Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024, terungkap bahwa meskipun secara keseluruhan wilayah perkotaan memimpin dalam jumlah pekerja perempuan, peran perempuan di perdesaan menjadi sorotan karena kaitannya yang erat dengan sektor informal.

Laporan mendalam ini akan mengupas tuntas data BPS mengenai persentase perempuan bekerja berdasarkan klasifikasi wilayah (kota dan desa) dan implikasinya terhadap struktur ekonomi NTB.

Definisi Bekerja dan Peningkatan Signifikan

Menurut definisi ketenagakerjaan, seseorang dianggap bekerja jika ia melakukan kegiatan untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan/pendapatan, paling sedikit satu jam selama seminggu yang lalu. Di NTB, keinginan perempuan untuk bekerja sebagai kegiatan utama menunjukkan tren yang positif dan meningkat.

Pada tahun 2024, persentase perempuan yang memilih bekerja sebagai kegiatan utama mencapai 66,27 persen dari total penduduk usia kerja perempuan. Angka ini merupakan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 61,20 persen. Peningkatan lebih dari 5 persen poin dalam setahun ini menunjukkan dorongan yang kuat bagi perempuan NTB untuk aktif berpartisipasi dalam perekonomian.

Distribusi Geografis: Kota Masih Mendominasi, Desa Kian Relevan

Secara agregat di Provinsi NTB, jumlah penduduk perempuan bekerja masih terbagi berdasarkan wilayah tempat tinggal mereka:

  • Perkotaan: Persentase perempuan bekerja yang tinggal di wilayah perkotaan mencapai 51,72 persen.

  • Perdesaan: Persentase perempuan bekerja yang tinggal di wilayah perdesaan mencapai 48,28 persen.

Data ini mengonfirmasi bahwa secara umum, lebih dari separuh perempuan bekerja di NTB tinggal di daerah perkotaan atau daerah yang telah terurbanisasi.

Sorotan Sektor Informal di Pedesaan

Meskipun persentase penduduk perempuan bekerja di perdesaan lebih rendah secara keseluruhan, BPS menyoroti bahwa tingginya angka ini di perdesaan patut mendapat perhatian khusus. Hal ini dikarenakan adanya korelasi kuat antara wilayah perdesaan dengan sektor informal.

Pekerja di perdesaan, baik perempuan maupun laki-laki, cenderung lebih banyak diserap oleh sektor informal seperti pertanian, perikanan, atau UMKM mikro. Dengan hampir setengah dari total perempuan bekerja di NTB berasal dari perdesaan, ini mengindikasikan bahwa kontribusi perempuan pada sektor informal sangat substansial dan menjadi tulang punggung perekonomian rumah tangga di daerah tersebut.

Kota dan Kabupaten dengan Konsentrasi Tinggi

Data BPS menunjukkan variasi yang cukup besar antar Kabupaten/Kota di NTB mengenai konsentrasi perempuan bekerja di wilayah perkotaan:

1. Kota dengan Konsentrasi Urban Tertinggi

Tidak mengherankan, wilayah yang secara administrasi merupakan kota memiliki persentase perempuan bekerja yang tinggal di wilayah perkotaan jauh lebih tinggi:

  • Kota Mataram

  • Kota Bima

Kedua wilayah ini, sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa, menyediakan lapangan pekerjaan formal yang lebih besar, menarik lebih banyak perempuan untuk tinggal dan bekerja di kawasan urban.

2. Kabupaten Urbanisasi Tinggi

Menariknya, beberapa kabupaten juga menunjukkan persentase perempuan bekerja yang tinggal di wilayah perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan, mengindikasikan tingginya tingkat urbanisasi atau perkembangan pusat-pusat ekonomi di kabupaten tersebut:

Kabupaten Persentase Perempuan Bekerja di Perkotaan
Lombok Timur 62,85 persen
Lombok Barat 58,00 persen

Tingginya angka di Lombok Timur dan Lombok Barat menunjukkan adanya pusat-pusat kegiatan ekonomi yang kuat di wilayah yang diklasifikasikan sebagai perkotaan di kedua kabupaten ini, yang mampu menyerap tenaga kerja perempuan secara signifikan.

3. Kabupaten dengan Konsentrasi Pedesaan Tertinggi

Di sisi lain, Kabupaten Bima menunjukkan pola yang sangat berbeda, menegaskan dominasi struktur ekonomi perdesaan:

  • Kabupaten Bima: Persentase penduduk perempuan bekerja yang tinggal di perkotaan hanya sebesar 22,10 persen.

Angka yang sangat kecil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perempuan pekerja di Kabupaten Bima masih bertempat tinggal di wilayah perdesaan, mengandalkan sektor-sektor non-perkotaan sebagai sumber penghasilan utama. Hal ini memperkuat peran vital sektor pertanian dan perikanan yang menjadi ciri khas daerah ini.

Implikasi Kebijakan dan Pembangunan

Data sebaran geografis tenaga kerja perempuan ini memberikan panduan penting bagi perumusan kebijakan pembangunan di NTB:

  1. Dukungan Sektor Informal: Mengingat peran besar perempuan di perdesaan (hampir 50% dari total) yang mayoritas berkecimpung di sektor informal, program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas harus difokuskan pada perlindungan, permodalan, dan akses pasar bagi UMKM dan usaha berbasis rumah tangga di perdesaan.

  2. Pemerataan Kualitas Kerja: Tantangan di wilayah urban adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas lapangan kerja formal bagi perempuan. Sementara tantangan di perdesaan adalah memberikan perlindungan sosial dan jaminan kerja yang layak, mengingat sifat sektor informal yang rentan.

  3. Infrastruktur dan Akses: Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke pusat-pusat ekonomi di kabupaten dengan tingkat urbanisasi tinggi (seperti Lombok Timur dan Lombok Barat) perlu terus didorong untuk menopang pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja perempuan yang stabil.

Kesimpulan

Perempuan pekerja di NTB menunjukkan peningkatan partisipasi yang positif, mencapai lebih dari 66% dari populasi usia kerja. Meskipun wilayah perkotaan secara total menyerap lebih banyak, kontribusi perempuan di perdesaan—terutama melalui sektor informal—adalah kunci yang tidak dapat diabaikan. Variasi data antar kabupaten dan kota menuntut pendekatan kebijakan yang disesuaikan (granular) untuk memastikan setiap perempuan NTB memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan berkontribusi terhadap kesejahteraan daerahnya, terlepas dari lokasi tempat tinggal mereka.

Penulis : M. Adib Zata Ilmam, S.Sos., M.Sc

Editor : Redaksi Narasio

Sumber Berita: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Profil Perempuan Bekerja Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024 Volume 6, 2025

Lanjutan Narasi

Sanksi Denda dan Pemulihan Lingkungan di Indonesia Hanya Jadi Macan Kertas
Pakar Hukum Unram Ungkap Fenomena Politik Hukum Pengakuan Adat: Lombok Utara Berani, Sumbawa dan Bima Masih Enggan
Diskusi Sorot Kamera FHISIP Unram: WALHI Tegaskan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Memenuhi Syarat Konstitutif dan Ekologis
Menyelisik Demistifikasi Subjek Hukum Agraria: Di Antara Janji Konstitusi dan Ancaman Fabrikasi Identitas Adat dalam Kawasan Hutan
Ekonomi NTB dan Rekor MotoGP Mandalika 2026, Pakar Ekonomi Unram Soroti Kepastian Investasi dan Ekosistem Sport Tourism
Tingkatkan Keterampilan Mahasiswa Kenotariatan UII, IMMASTA Gelar Pelatihan Pembuatan Akta Autentik
Kemenag NTB Dorong Satgas dan Regulasi Ketat: Mampukah Menghentikan Kekerasan Seksual di Pesantren?
Sorot Kamera Unram dan KOHATI HMI Mataram Kupas Kekerasan Seksual di Pesantren, Desak Pencegahan dan Sistem Perlindungan Korban

Lanjutan Narasi

Minggu, 25 Oktober 2026 - 14:05 WITA

Sanksi Denda dan Pemulihan Lingkungan di Indonesia Hanya Jadi Macan Kertas

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 21:42 WITA

Pakar Hukum Unram Ungkap Fenomena Politik Hukum Pengakuan Adat: Lombok Utara Berani, Sumbawa dan Bima Masih Enggan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:56 WITA

Diskusi Sorot Kamera FHISIP Unram: WALHI Tegaskan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Memenuhi Syarat Konstitutif dan Ekologis

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 08:30 WITA

Menyelisik Demistifikasi Subjek Hukum Agraria: Di Antara Janji Konstitusi dan Ancaman Fabrikasi Identitas Adat dalam Kawasan Hutan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:05 WITA

Ekonomi NTB dan Rekor MotoGP Mandalika 2026, Pakar Ekonomi Unram Soroti Kepastian Investasi dan Ekosistem Sport Tourism

Lensa Hari Ini