Kiprah Perempuan NTB Memimpin Pasar Kerja, Kontribusi Signifikan ada di Pedesaan

- Redaksi

Senin, 24 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi: Kiprah Perempuan NTB Memimpin Pasar Kerja, Kontribusi Signifikan ada di Pedesaan

i

Ilustrasi: Kiprah Perempuan NTB Memimpin Pasar Kerja, Kontribusi Signifikan ada di Pedesaan

Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menyaksikan pergeseran dinamika ketenagakerjaan yang signifikan, didorong oleh peningkatan kontribusi perempuan usia kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, yang tertuang dalam publikasi Profil Perempuan Bekerja Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024, menunjukkan bahwa potensi ketersediaan tenaga kerja perempuan kini lebih besar dibandingkan laki-laki, sebuah fenomena yang berpotensi menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah.

Laporan ini menyajikan gambaran mendalam mengenai tren partisipasi kerja perempuan di NTB, menyoroti fakta mengejutkan mengenai penyerapan tenaga kerja di wilayah perdesaan, serta perubahan gaya hidup yang kini menuntut perempuan untuk lebih mandiri secara ekonomi.

Dominasi Populasi dan Potensi Besar

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024, jumlah penduduk usia kerja perempuan di NTB tercatat mencapai 2,07 juta orang. Angka ini merepresentasikan 50,24 persen dari total seluruh penduduk usia kerja di provinsi tersebut, menjadikannya kelompok yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.

Angka ini menegaskan adanya potensi ketersediaan penduduk perempuan yang lebih tinggi untuk memasuki pasar tenaga kerja. Secara implisit, peningkatan partisipasi perempuan dapat memberikan pengaruh yang jauh lebih besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi di NTB di masa depan.

Peningkatan Angkatan Kerja Perempuan: Sebuah Lompatan Cepat

Dalam kurun waktu satu tahun, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di NTB menunjukkan lonjakan yang luar biasa. Dari 2,07 juta penduduk usia kerja perempuan, sebanyak 68,04 persen di antaranya kini merupakan Angkatan Kerja. Persentase ini mengalami peningkatan pesat dari tahun sebelumnya, yakni 2023, yang hanya mencapai 59,61 persen. Peningkatan hampir 9 persen poin ini adalah indikasi kuat bahwa semakin banyak perempuan yang aktif mencari pekerjaan atau sudah bekerja.

Perbandingan Angkatan Kerja Berdasarkan Klasifikasi Desa

Meskipun secara keseluruhan jumlah angkatan kerja perempuan meningkat, terdapat perbedaan menarik ketika dilihat berdasarkan klasifikasi desa:

  1. Wilayah Perkotaan: Penduduk usia kerja perempuan yang tinggal di wilayah perkotaan tercatat lebih banyak dibandingkan di perdesaan.

  2. Angkatan Kerja: Persentase Angkatan Kerja perempuan di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Data ini menunjukkan bahwa secara kuantitas dan rasio terhadap populasi, perempuan di perkotaan memiliki dorongan yang lebih besar atau kesempatan yang lebih mudah untuk masuk sebagai bagian dari angkatan kerja formal.

Fakta Mengejutkan: Penyerapan Tenaga Kerja Tertinggi di Pedesaan

Meskipun persentase Angkatan Kerja perempuan di perdesaan lebih rendah, data BPS mengungkapkan sebuah realitas yang bertolak belakang dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja perempuan (rasio yang bekerja terhadap Angkatan Kerja) justru lebih tinggi di perdesaan:

Wilayah Persentase Perempuan yang Bekerja (dari Angkatan Kerja)
Perdesaan 69,48 persen
Perkotaan 63,53 persen

Angka ini menyiratkan bahwa, begitu seorang perempuan di perdesaan memutuskan untuk menjadi angkatan kerja, peluangnya untuk terserap dan mendapatkan pekerjaan aktif jauh lebih besar dibandingkan perempuan di perkotaan. Sektor-sektor yang dominan di perdesaan, seperti pertanian, perikanan, atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis rumah tangga, kemungkinan besar menjadi penyerap utama tenaga kerja perempuan ini.

Fakta ini menyoroti peran sentral perempuan perdesaan sebagai penggerak ekonomi subsisten dan lokal, sekaligus menantang pandangan konvensional bahwa kesempatan kerja hanya terpusat di wilayah urban.

Tren Penurunan Ibu Rumah Tangga Penuh Waktu

Salah satu indikator yang paling menarik dari laporan ini adalah perubahan komposisi Bukan Angkatan Kerja (BAK) perempuan. Kelompok BAK umumnya terdiri dari mereka yang mengurus rumah tangga, bersekolah, atau penerima pendapatan.

Secara tradisional, kelompok dengan persentase tertinggi dalam BAK perempuan adalah mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga. Pada tahun 2024, persentase perempuan usia kerja yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga mencapai 23,29 persen.

Meskipun angka ini masih tinggi, BPS mencatat adanya penurunan signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, persentase perempuan yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga mencapai 28,42 persen.

Implikasi Perubahan

Penurunan sebesar 5,13 persen poin dalam setahun ini menunjukkan fenomena ketenagakerjaan yang jelas: semakin banyak perempuan yang memilih untuk bekerja sebagai kegiatan utama di samping mengurus rumah tangga.

Perubahan ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari tuntutan zaman dan perubahan sosial-ekonomi yang mendasar:

  • Tuntutan Ekonomi: Peningkatan kebutuhan hidup menuntut adanya pendapatan tambahan dalam rumah tangga, sehingga bekerja menjadi jalan utama bagi perempuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

  • Perubahan Gaya Hidup: Bekerja mulai menjadi bagian dari identitas diri atau gaya hidup perempuan masa kini, yang kerap disebut sebagai wanita karier atau perempuan mandiri secara finansial.

Fenomena ini menandakan hal positif, yaitu pengakuan dan penguatan kontribusi perempuan terhadap peningkatan perekonomian di daerahnya.

Kesimpulan dan Prospek Ekonomi NTB

Perkembangan data ketenagakerjaan perempuan di NTB ini adalah kabar baik bagi prospek pembangunan daerah. Dengan dominasi jumlah penduduk usia kerja dan lonjakan persentase angkatan kerja yang memasuki angka 68,04 persen, perempuan NTB secara kolektif menjadi aset penting dalam pembangunan ekonomi.

Yang perlu menjadi fokus ke depan adalah bagaimana Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh stakeholder dapat memanfaatkan momentum ini, terutama dalam mendukung peningkatan kualitas pekerjaan bagi perempuan. Kebijakan yang mendukung keseimbangan antara peran domestik dan profesional, serta pelatihan keterampilan yang relevan dengan sektor penyerap tenaga kerja di perdesaan (seperti pariwisata berbasis komunitas, kerajinan, dan pengolahan hasil pertanian), akan sangat krusial.

Pada akhirnya, tren ini bukan hanya tentang peningkatan angka statistik, tetapi tentang transformasi sosial yang menjadikan perempuan lebih mandiri, berdaya, dan mampu berkontribusi penuh dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan.

Penulis : M. Adib Zata Ilmam, S.Sos., M.Sc

Editor : Redaksi Narasio

Sumber Berita: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Profil Perempuan Bekerja Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024 Volume 6, 2025

Lanjutan Narasi

Workshop Pelestarian Mangrove, Strategi Mitigasi Iklim dan Penguatan Ekonomi Pesisir NTB
Perjanjian Dagang ART Indonesia – Amerika Serikat Ancaman Bagi Kedaulatan dan Kepentingan Nasional
LPW NTB Desak Reformasi Total Polri: Buntut Penangkapan Kapolres Bima Kota Terkait Narkoba
Sosialisasi KPU Lobar, Pendidikan Segmen Pemilih Perempuan
Diskusi KUHAP Baru, Pakar Hukum Unram Soroti Perluasan Alat Bukti dan Potensi Kesewenang-wenangan
Aktivis Hukum Bongkar Bobrok Penegakan Hukum: Ribuan Laporan “Hilang”, Aparat Kebal Sanksi Meski Salah Tangkap
Menuju Regulasi Berkeadilan, Bedah Naskah Akademik Raperda Perlindungan Petani Tembakau NTB
Ketua Lab Hukum Unram Soroti “Fleksibilitas” KUHP Baru: Waspada Ruang Gelap di Tahap Penyelidikan

Lanjutan Narasi

Jumat, 27 Februari 2026 - 07:30 WITA

Workshop Pelestarian Mangrove, Strategi Mitigasi Iklim dan Penguatan Ekonomi Pesisir NTB

Kamis, 26 Februari 2026 - 01:42 WITA

Perjanjian Dagang ART Indonesia – Amerika Serikat Ancaman Bagi Kedaulatan dan Kepentingan Nasional

Minggu, 22 Februari 2026 - 10:00 WITA

LPW NTB Desak Reformasi Total Polri: Buntut Penangkapan Kapolres Bima Kota Terkait Narkoba

Selasa, 10 Februari 2026 - 11:34 WITA

Diskusi KUHAP Baru, Pakar Hukum Unram Soroti Perluasan Alat Bukti dan Potensi Kesewenang-wenangan

Rabu, 28 Januari 2026 - 09:00 WITA

Aktivis Hukum Bongkar Bobrok Penegakan Hukum: Ribuan Laporan “Hilang”, Aparat Kebal Sanksi Meski Salah Tangkap

Lensa Hari Ini

Aksi Demonstrasi Jilid 2 oleh LPW NTB dan koalisi organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil (KOMPAK) Tahun 2022 di Mapolda NTB menuntut pengusutan kematian Muardin dan Reformasi Polri. Foto: Dokumen LPW NTB

Opini

Erosi Kepercayaan terhadap Kepolisian dan Pengadilan Publik

Selasa, 24 Feb 2026 - 10:00 WITA