Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali merilis data strategis terkait dinamika kependudukan dan ketenagakerjaan dalam laporan “Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2025, Volume 15”. Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur tenaga kerja di bumi Gora pada tahun 2024.
Secara garis besar, lanskap ketenagakerjaan di NTB menunjukkan tren yang positif dalam hal kuantitas partisipasi, namun masih menyimpan tantangan struktural yang signifikan terkait kualitas pekerjaan dan produktivitas.
Data BPS menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di NTB relatif stabil selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 3,11 juta jiwa penduduk NTB yang berstatus bekerja. Angka ini menjadi basis utama dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.
Berikut adalah analisis mendalam mengenai indikator-indikator utama ketenagakerjaan NTB tahun 2024.
1. Lonjakan Tingkat Partisipasi dan Penurunan Pengangguran
Indikator positif paling menonjol pada tahun 2024 adalah peningkatan signifikan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK menggambarkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang tersedia untuk bekerja dan terlibat aktif dalam perekonomian.
Pada tahun 2024, TPAK Provinsi NTB mencapai 77,23 persen. Angka ini mengalami kenaikan yang cukup berarti dibandingkan tahun 2023 yang berada di level 73,31 persen. Kenaikan ini mengindikasikan semakin banyaknya penduduk usia produktif yang masuk ke dalam pasar kerja.
Kabar baik lainnya datang dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran, yang seringkali memicu masalah sosial dan ekonomi seperti kemiskinan dan kriminalitas, menunjukkan tren penurunan. TPT Provinsi NTB pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,73 persen, sedikit membaik dibandingkan tahun 2023 yang berkisar di angka 2,80 persen. Penurunan ini menjadi sinyal adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja NTB.
2. Tantangan Produktivitas: Isu Pekerja Tidak Penuh
Meskipun jumlah penduduk yang bekerja dan tingkat partisipasi meningkat, NTB menghadapi tantangan serius terkait kualitas jam kerja yang berdampak langsung pada produktivitas ekonomi.
Data menunjukkan bahwa dari 3,11 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 40,54 persen merupakan pekerja yang tidak penuh, atau bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingginya persentase ini menjadi perhatian pemerintah karena berbanding terbalik dengan produktivitas ekonomi. Semakin besar persentase pekerja tidak penuh, cenderung semakin rendah produktivitas ekonomi daerah.
Kelompok pekerja tidak penuh ini terbagi menjadi dua kategori:
-
Setengah Menganggur: Mencapai 15,23 persen.
-
Pekerja Paruh Waktu: Mencapai 25,31 persen.
3. Dominasi Sektor Informal: Tulang Punggung yang Rentan
Struktur ketenagakerjaan NTB masih sangat bergantung pada sektor informal. Pekerja informal, atau sering disebut “pekerja kerah biru”, bekerja tanpa badan hukum dan minim perlindungan regulasi formal. Sebaliknya, pekerja formal (“pekerja kerah putih”) bekerja pada usaha berbadan hukum dengan perlindungan yang lebih baik.
Pada tahun 2024, pekerja informal mendominasi dengan persentase mencapai 70,51 persen, sementara pekerja formal hanya mencakup 29,49 persen.
Meskipun sektor informal memberikan kontribusi signifikan dalam menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung regulasi formal, kerentanannya tetap menjadi isu krusial. Kendati demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2023, persentase pekerja informal tercatat mengalami sedikit penurunan, yang bisa diartikan sebagai indikasi awal perbaikan sistem perekonomian menuju formalisasi.
Pemerintah dan pemangku kepentingan dituntut untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung perlindungan bagi pekerja informal ini.
4. Peta Lapangan Usaha: Pertanian Masih Meraja
Dalam hal distribusi lapangan usaha, sektor pertanian masih kokoh sebagai tulang punggung perekonomian dan penyerap tenaga kerja terbesar di NTB.
-
Sektor Pertanian: Pada tahun 2024, sektor ini menyerap lebih dari sepertiga total tenaga kerja, yakni sebanyak 36,16 persen. Menariknya, angka ini justru mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 33,54 persen.
-
Sektor Perdagangan: Menjadi penyerap terbesar kedua dengan kontribusi 18,89 persen.
-
Sektor Industri: Mampu menyerap 10,17 persen tenaga kerja. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 12,37 persen.
Dinamika ini mengindikasikan adanya pergeseran pilihan pekerjaan di antara sektor primer, sekunder, dan tersier di Nusa Tenggara Barat yang terus berubah seiring waktu.
5. Preferensi Sektoral Berdasarkan Gender
BPS juga mencatat adanya perbedaan preferensi lapangan usaha berdasarkan jenis kelamin:
-
Laki-laki: Lebih dominan memilih sektor pertanian (37,34 persen) dibandingkan perempuan (34,66 persen).
-
Perempuan: Justru lebih banyak yang menekuni sektor perdagangan (24,69 persen) dibandingkan laki-laki (14,29 persen). Menariknya, lapangan usaha industri juga menjadi pilihan lebih banyak perempuan (12,39 persen) dibandingkan laki-laki (hanya 8,41 persen).
Kesimpulan
Data ketenagakerjaan NTB tahun 2024 menyajikan realitas yang kompleks. Di satu sisi, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi dan penurunan angka pengangguran terbuka. Namun di sisi lain, tingginya angka pekerja tidak penuh dan dominasi sektor informal yang masif menjadi pekerjaan rumah besar bagi peningkatan kualitas hidup dan produktivitas ekonomi daerah ke depan.
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2025, Volume 15, 2025.
Penulis : Lalu Moh. Nzar Fajri, S.E., M.PA
Editor : Redaksi Narasio
Sumber Berita: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2025, Volume 15, 2025






