Statistik Penduduk NTB: Sebaran Wilayah, Rasio Gender, dan Peluang Bonus Demografi

Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis data strategis terkait kondisi kependudukan di provinsi tersebut. Berdasarkan laporan “Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2025” Volume 15, tercatat dinamika kependudukan yang menarik untuk dicermati, mulai dari ketimpangan kepadatan antarwilayah hingga peluang emas bonus demografi yang sedang berlangsung.

Data menunjukkan bahwa total jumlah penduduk NTB pada tahun 2024 mencapai 5,65 juta jiwa. Angka ini merepresentasikan pertumbuhan dan persebaran yang menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan daerah ke depan.

Sebaran Penduduk: Lombok Timur Terpadat, Sumbawa Barat Paling Lengang

Distribusi penduduk di Nusa Tenggara Barat menunjukkan variasi yang signifikan antar kabupaten/kota. Kabupaten Lombok Timur masih memegang posisi sebagai wilayah dengan konsentrasi penduduk terbesar. Tercatat, Lombok Timur memiliki populasi sebanyak 1,42 juta jiwa. Besarnya angka ini menuntut perhatian lebih dalam hal penyediaan layanan publik dasar dan infrastruktur.

Di sisi lain spektrum, Kabupaten Sumbawa Barat mencatatkan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 156 ribu jiwa. Perbedaan jumlah populasi yang tajam ini tentu membawa implikasi berbeda dalam pengelolaan tata ruang dan alokasi anggaran daerah.

Disparitas Kepadatan Penduduk dan Implikasinya

Selain jumlah total, indikator kepadatan penduduk (jumlah penduduk per kilometer persegi) juga menjadi sorotan utama dalam laporan BPS tahun ini. Kepadatan penduduk memiliki korelasi langsung terhadap aspek sosial, ekonomi, hingga daya dukung lingkungan.

Kota Mataram, sebagai ibu kota provinsi dan pusat ekonomi, mencatat kepadatan penduduk tertinggi yang sangat masif, yakni mencapai 7.365 jiwa/km². Tingginya kepadatan ini mencerminkan tingginya aktivitas urban, namun juga membawa tantangan tersendiri seperti kemacetan dan kebutuhan ruang hunian.

Sebaliknya, kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Sumbawa dengan angka 81 jiwa/km². Rendahnya kepadatan di Sumbawa menandakan masih luasnya ketersediaan lahan yang potensial untuk pengembangan sektor pertanian atau industri yang membutuhkan lahan luas, namun juga tantangan dalam pemerataan akses infrastruktur ke wilayah terpencil.

Profil Gender: Laki-laki Lebih Mendominasi

Melihat komposisi berdasarkan jenis kelamin, BPS menggunakan indikator Sex Ratio. Pada tahun 2024, Sex Ratio Provinsi NTB berada di angka 100,70. Angka ini mengindikasikan bahwa secara umum, jumlah penduduk laki-laki di NTB sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

Namun, tren ini tidak merata di seluruh wilayah. Terdapat tiga wilayah administratif yang memiliki Sex Ratio di bawah 100, yang artinya penduduk perempuan justru lebih banyak daripada laki-laki. Wilayah tersebut adalah:

• Kabupaten Sumbawa

• Kota Mataram

• Kota Bima

Bonus Demografi dan Rasio Ketergantungan

Salah satu poin krusial dalam laporan ini adalah posisi NTB dalam menyongsong Bonus Demografi. Provinsi NTB diprediksi mencapai puncak bonus demografi—di mana persentase penduduk usia produktif mencapai titik tertinggi—pada rentang tahun 2020 hingga 2035.

Indikator keberhasilan pemanfaatan bonus demografi ini dapat dilihat dari Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio). Rasio ini mengukur beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan di atas 65 tahun).

Pada tahun 2024, Rasio Ketergantungan NTB adalah 48,86. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif di NTB menanggung beban ekonomi sekitar 48 hingga 49 orang penduduk usia tidak produktif. Angka di bawah 50 ini tergolong rendah dan merupakan indikator positif (“jendela peluang”) bagi ekonomi daerah.

Jika dibedah lebih dalam berdasarkan gender, penduduk laki-laki menanggung beban ketergantungan yang sedikit lebih besar (49,16) dibandingkan penduduk perempuan (48,56).

Kesimpulan

Data kependudukan NTB tahun 2024 ini memberikan gambaran jelas mengenai potensi dan tantangan daerah. Momen puncak bonus demografi yang sedang berlangsung saat ini memerlukan persiapan matang dan strategi eksekusi yang tepat dari pemerintah serta masyarakat. Jika dikelola dengan baik, rendahnya rasio ketergantungan ini dapat menjadi katalisator percepatan pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2025, Volume 15, 2025.