Kesenjangan Gizi Penduduk Indonesia 2025, Siapa yang Paling Tertinggal?

Memahami secara mendalam pola pengeluaran dan konsumsi masyarakat adalah kunci untuk mengevaluasi kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu negara. Pola ini tidak hanya menunjukkan bagaimana rumah tangga mengalokasikan pendapatan, tetapi juga memberikan cerminan penting mengenai distribusi ekonomi, sekaligus menjadi tolok ukur utama dalam isu ketahanan pangan Indonesia.

Data mengenai pengeluaran dan konsumsi, seperti yang disajikan dalam Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2025, Volume 17, Nomor 2, 2025 sangat krusial bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang efektif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata, sekaligus mengatasi tantangan gizi dan ketahanan pangan.

Tantangan Gizi dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Isu konsumsi pangan sangat erat kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berfokus pada pengakhiran kelaparan, pencapaian ketahanan pangan, dan perbaikan gizi. Sayangnya, Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai ketahanan pangan berkelanjutan, yang tercermin dari tingginya angka stunting dan wasting.

Stunting (gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis) dan wasting (kurus kering akibat malnutrisi akut) merupakan masalah utama yang menunjukkan akses terbatas masyarakat terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan. Analisis komposisi makanan yang dikonsumsi, khususnya kandungan kalori dan protein, menjadi indikator vital untuk mengukur kondisi ini.

Kesenjangan Konsumsi Kalori: Hanya 8 Provinsi di Atas AKG

Hasil survei konsumsi kalori pada Maret 2025 menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup lebar antarprovinsi. Konsumsi kalori harian merupakan indikator dasar kecukupan energi penduduk.

Menurut data terbaru, hanya delapan (8) provinsi di Indonesia yang rata-rata konsumsi kalorinya sudah berada di atas Angka Kecukupan Gizi (AKG). Provinsi dengan rata-rata konsumsi kalori tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan angka mencapai 2.447,98 kkal per kapita per hari.

Delapan provinsi yang berhasil melampaui AKG (dimulai dari tertinggi setelah NTB) adalah:

• Bali (2.223,68 kkal)

• Sumatera Selatan (2.202,46 kkal)

• Kalimantan Selatan (2.171,82 kkal)

• Banten (2.147,88 kkal)

• Kepulauan Riau (2.117,91 kkal)

• Papua Pegunungan (2.115,15 kkal)

• Kalimantan Tengah (2.113,16 kkal)

Kondisi yang memprihatinkan terlihat di wilayah timur Indonesia. Provinsi Papua mencatat rata-rata konsumsi kalori terendah, yaitu hanya 1.744,82 kkal per kapita per hari. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi kalori harian penduduk di wilayah tersebut masih jauh di bawah standar AKG. Secara keseluruhan, sekitar tiga puluh (30) provinsi lainnya di Indonesia konsumsi kalorinya masih berada di bawah AKG.

Potret Konsumsi Protein yang Relatif Lebih Baik

Berbeda dengan gambaran konsumsi kalori, data mengenai konsumsi protein menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik di seluruh Indonesia.

Dari 38 provinsi di Indonesia, sebagian besar telah memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk protein. Hanya sembilan (9) provinsi yang rata-rata konsumsi proteinnya masih belum mencapai AKG. Sembilan provinsi ini mayoritas berada di wilayah Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Provinsi dengan konsumsi protein terendah adalah Papua Pegunungan (41,34 gram).

Meskipun demikian, perbandingan antara provinsi tetap menunjukkan kesenjangan yang lebar. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menempati posisi teratas, tidak hanya untuk kalori, tetapi juga untuk protein, dengan rata-rata konsumsi mencapai 74,67 gram per kapita per hari. Angka ini hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata konsumsi protein penduduk Papua Pegunungan yang berada di posisi terbawah.

Urgensi Intervensi Kebijakan

Data Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Maret 2025 ini memberikan gambaran jelas mengenai keberhasilan dan tantangan yang masih harus dihadapi. Meskipun sebagian besar provinsi telah menunjukkan kemajuan dalam memenuhi kebutuhan protein, kesenjangan kalori yang sangat timpang—terutama di 30 provinsi yang masih di bawah AKG—menjadi perhatian utama.

Hasil ini menegaskan urgensi kebijakan yang terfokus untuk mengatasi ketimpangan gizi, memastikan akses yang merata ke makanan bergizi, dan secara khusus menargetkan intervensi kesehatan dan pangan di wilayah-wilayah dengan tingkat konsumsi kalori dan protein terendah.