instagram youtube
logo✖

IGJ bongkar Perjanjian Dagang As-Indonesia, sebut NTB dan Papua paling terdampak Warga ungkap ketimpangan tambang, IGJ peringatkan ART akan perburuk keadaan Senator Evi Apita Maya: Perlindungan PMI Harus Tuntas, Perhatikan Nasib Anak yang Ditinggalkan Oknum Dosen Unram Diduga Lakukan Pelecehan, Mahasiswa Layangkan Tiga Poin Tuntutan Evi Apita Maya: Pariwisata NTB Harus Jadi Lokomotif Bagi Industri Mikro Kecil dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Fokus peradilan militer

Hussein Ahmad, SH, MH., selaku Direktur Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor) pada diskusi publik kerjasama Sorot Kamera, bertajuk “Menggugat Akuntabilitas Militer: Kebutuhan Transformasi Dari Peradilan Militer Menuju Peradilan Umum” pada Selasa (28/4/2026) di FHISIP Universitas Mataram (Unram). Foto: Baiq Nurul Aini/Sorot Kamera

Berita

Imparsial Bersama Akademisi Unram Dorong Transformasi Peradilan Militer

Berita | Kamis, 30 April 2026 - 12:32 WITA

Kamis, 30 April 2026 - 12:32 WITA

MATARAM — Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor) bersama Laboratorium Hukum dan Sorot Kamera (Kampus Merah) Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas…

Hakim Ketua Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto (kedua kiri) memimpin sidang perdana kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus dengan terdakwa Lettu Sami Lakka, Kapten Nandala Dwi Prasetya, Lettu Budhi Hariyanto Cahyono dan Serda Edi Sudarko di Pengadilan Militer II-08, Jakarta, Rabu (29/4/2026). Foto: ANTARA/Fauzan

Berita

LPW NTB Desak Reformasi Peradilan Militer, Tuntut Kasus Andrie Yunus Diadili di Peradilan Umum

Berita | Rabu, 29 April 2026 - 19:00 WITA

Rabu, 29 April 2026 - 19:00 WITA

MATARAM – Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat (LPW NTB) mengeluarkan pernyataan sikap tegas mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera melakukan reformasi total…

Taufan, S.H.,M.H, dalam kesempatan sebagai narasumber pada program Sorot Kamera FHISIP UNRAM. Foto: Dok Istimewa

Opini

Menagih Janji Reformasi: Kasus Andrie Yunus dan Urgensi Unifikasi Peradilan dalam KUHP Nasional

Opini | Sabtu, 25 April 2026 - 10:10 WITA

Sabtu, 25 April 2026 - 10:10 WITA

Lebih dari dua dekade reformasi berjalan, satu isu krusial masih menyisakan lubang besar dalam supremasi sipil kita: akuntabilitas peradilan militer. Teranyar, kasus penyiraman air…